Ciri Khas Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Ciri khas dari demokrasi Pancasila yaitu aspek kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa tujuan hidup berkelompok dalam suatu negara dengan sistem politik demokrasi Pancasila selalu bersikap lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada kesejahteraan perseorangan, lebih menlampaukan penunaian kewajiban daripada penuntutan hak pribadi, lebih mengutamakan perpaduan pendapat dengan jalan musyawarah daripada menekankan pendapat sendiri terhadap pihak orang lain.

Ada beberapa aspek yang sanggup dijadikan indikator apresiasi demokrasi Pancasila dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari antara lain sebagai diberikut.

Pengambilan Keputusan

Apabila pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok (bukan individu) dan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan tersebut dikategorikan sebagai implementasi demokrasi Pancasila.

Penentuan Pemimpin

Apabila setiap masyarakat negara mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pemimpin dan terlibat dalam penentuan pemimpin apakah itu dilakukan secara pribadi maupun perwakilan, maka hal tersebut dikategorikan demokrasi. Namun apabila prosedur penentuan pemimpin menyerupai tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu disebut dengan implementasi demokrasi Pancasila.

Perumusan Tujuan

Perumusan tujuan dilakukan oleh seluruh masyarakat negara atau yang mewakili dalam suatu musyawarah dan mufakat (jadi tidak dilakukan secara individual), maka sanggup dikategorikan sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Demikian halnya dengan tujuan yang dirumuskan hendaknya ialah kepentingan sebagian besar masyarakat negara / rakyat dan bukan kepentingan sekelompok masyarakat negara.

Komunikasi

Komunikasi dikategorikan sebagai praktik demokrasi Pancasila bilamana suasana komunikasi antara tiruana pihak berlangsung secara bebas, terbuka, dan bertanggung jawaban, serta selalu dinaungi oleh nilai kemanusiaan sebagai nilai budaya masyarakat dalam berkomunikasi. Penghargaan dan ratifikasi akan adanya perbedaan pendapat, penghormatan bahwa setiap masyarakat negara mempunyai kebebasan untuk berbicara dan mengutarakan pendapat ialah kunci pokok dari implementasi demokrasi.

Partisipasi

Apabila ada kebebasan bagi masyarakat negara untuk terlibat dalam setiap kegiatan pemerintahan, baik secara pribadi maupun tidak langsung, serta jaminan adanya peluang yang sama untuk terlibat dalam banyak sekali kegiatan kehidupan, maka dikategorikan sebagai demokrasi Pancasila.

Kelima aspek ini sanggup dipergunakan untuk mengapresiasikan sistem politik demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu perlu juga dipahami bahwa implementasi aspek-aspek tersebut hendaknya mendapat jaminan aturan dari negara dalam ketetapan perundang-undangan sehingga bersifat konstitusional. Selain konstitusional (berdasarkan atas hukum) implementasi demokrasi hendaknya selalu menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia.

Daftar Pustaka : YUDHISTIRA