Pengambilan Keputusan Dalam Demokrasi Pancasila

Sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. melaluiataubersamaini demikian, tidak akan terjadi dominasi lebih banyak didominasi maupun tirani minoritas alasannya pengertian lebih banyak didominasi dan minoritas tidak selaras dengan semangat dan kegotong-royongan.

Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila tidak tergantung kepada bunyi yang mendukung terhadap keputusan, tetapi didasarkan kepada pandangan atau pendapat tiruana pihak terjhadap duduk kasus tersebut. Jadi, pengambilan keputusan didasarkan kepada rasional dan semangat kekeluargaan.

Model-model pengambilan keputusan tersebut tidak spesialuntuk sanggup diketemukan di negara-negara tertentu, tetapi sanggup juga kita temukan dalam praktik kehidupan sehari-hari, apakah di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, termasuk di kelas. Kalian sanggup mengamati bagaimana model-model pengambilan keputusan yang ada di lingkungan sekitar.

Pelaksanan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan terkait dengan penentuan sikap, perilaku, dan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap sesuatu hal. Pengambilan keputusan terkait bersahabat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, waktu bangkit pulas, kita sudah dituntut untuk mengambil keputusan bangkit atau pulas lagi. Demikian halnya waktu akan pulas malam hari, nonton TV dulu atau pribadi pulas.

Ada beberapa cara yang sanggup dilakukan dalam mengambil keputusan, apakah keputusan itu terkait dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Ada seseorang atau kelompok yang cepat dalam mengambil keputusan, tetapi ada pula yang lambat. Ada individu atau kelompok yang pribadi mengambil keputusan, tetapi ada yang terlebih lampau meminta pendapat orang lain, ada pula yang mengabaikan pendapat orang lain. Ada tiga kriteria untuk mengidentifikasi suatu keputusan yaitu sebagai diberikut.

a. Kriteria manfaat (utilitarian), yaitu keputusan yang diambil semata-mata atas dasar hasil atau konsekuensi mereka. Utilitanisme ialah sesuatu keputusan yang diambil sedemikian rupa untuk mempersembahkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar.

b. Fokus pada hak, yaitu keputusan yang diambil menurut atas hak dasar yang harus dilindungi pada individu. Artinya keputusan yang diambil hendaknya menurut kepada penghormatan terhadap HAM.

c. Fokuskan pada keadilan, yaitu keputusan yang diambil menurut atas prinsip-prinsip keadilan. Pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara tidak sama jauh dengan pengambilan keputusan dalam acara individual, lantaran pengambilan keputusan dalam bidang politik melibatkan banyak pihak, baik secara pribadi maupun tidak langsung. Begitu pula dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat di bawah ini.

a. Pengambilan Keputusan dalam Masyarakat Demokratis yang Liberal

Hal ini sangat bergantung pada aspirasi dan sumbangan terhadap keputusan tersebut. Misalnya saja keputusan untuk menaikkan pajak. Apabila anggota dewan legislatif oke untuk pajaknya dinaikkan, keputusan itulah yang diambil.

b. Pengambilan Keputusan dalam Negara Liberal

Dalam negara liberal pengambilan keputusan dikenal dengan istilah one man one vote. Artinya, suatu keputusan, sanggup menjadi acuan. Jadi, pengambilan keputusan ditentukan oleh jumlah bunyi terbanyak (orang) yang mendukung terhadap keputusan tersebut.

c. Pengambilan Keputusan dalam Negara Otoriter

Pengambilan keputusan dalam suatu negara yang absolut sangat bergantung kepada individu yang menjadi penguasa di negara tersebut. Dialah yang memilih bagaimana arah dan tujuan negara, tidak ada pelibatan dari pihak lain. Apalagi wakil rakyat dalam pengambilan keputusan. Sehingga sanggup dikatakan jikalau sudah menjadi kehendak penguasa tidak ada orang lain yang berani untuk menolaknya.

Daftar Pustaka : YUDHISTIRA