Sebab-Sebab Tidak Aktifnya Masyarakat Dalam Perumusan Dan Pelaksanakan Kebijakan Publik

Pada penggalan awal sudah dibahas bahwa hakikat otonomi tempat ialah hak dan kewenangan tempat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Hal mi berarti, proses pemerintahan dan pembangunan harus melibatkan tugas serta masyarakat. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa rakyat tidak ikit aktif dalam perumusan kebijakan. Ada beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya hal itu.

Kurangnya pemahaman wacana hakikat otonomi daerah, baik dan pejabat pemerintah maupun masyarakat. Kondisi mi menimbulkan pemerintah merasa paling berwenang dalam penyusunan kebijakan tanpa merasa perlu adanya masukan dan masyarakat. Demikian pula masyarakat bersikap hirau tak hirau dalam pelaksanaan kebijakan.
Kurangnya sosialisasi atau penyebarluasan, baik dalam proses penyusunan maupun akan diterapkannya kebijakan publik.
Kebijakan publik yang disusun tidak berawal kepada kebutuhan masyarakat. Karena masyarakat merasa tidak memperoleh manfaat dan kebijakan tersebut, maka mereka lalu bersikap pasif.

Sumber Pustaka: Yudhistira