Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembangunan Industri

melaluiataubersamaini mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan industri, kita sanggup lebih meningkatkan pembangunan industri.

Faktor Pendukung

Kondisi alam, letak, dan jumlah penduduk di negara kita ialah laba dan kekayaan yang potensial. Semua kekayaan itu turut menjadi faktor pendukung bagi pembangunan. Demikian pula pada pembangunan sektor industri. Beherapa taktor pendukung untuk pembangunan industri di Indonesia antara lain sebagai diberikut.

Beragam jenis kekayaan alam tersebar di banyak sekali daerah sehingga memungkinkan terjadinya tukar menukar barang antarpulau (perdagangan).
Letak Indonesia di antara negara-negara Asia dan Australia sehingga memungkinkan pemamasukan bakteri industri ke negara-negara tersebut.
Kekayaan alam yang melimpah berupa barang tambang, hasil hutan, dan hasil pertanian.
Penduduk yang besar jumlahnya berperan sebagai faktor tenaga kerja dan faktor pemakai (konsumen).
Indonesia ialah negara kepulauan sehingga jaenteng kemudian lintas air berkembang dengan baik. Periyelenggaraan kemudian lintas air relatif lebih murah dibandingkari dengan kemudian lintas yang lain, serta mempunyai kapasitas angkut yang besar.
Kesediaan negara-negara besar sebagai pemilik modal untuk menanarnkan modalnya di bidang industri di Indonesia cukup tinggi.
Undang-undang penanaman modal gila di Indonesia yang bersifat saling menguntungkan.
Indonesia aktif sebagai anggota dan pengurus dalam badan-badan internasional maupun regional, sehingga terbina kolaborasi industri yang bersifat regional dan internasional.

Faktor pengahambat

Indonesia, dikala ini sedang berusaha kembali menghidupkan industrialisasi. Akan tetapi, beberapa faktor penghamhat ma-ih ada. Beherapa faktor penghambat pembangunan industri antara lain.

Suasana politik dan sosial.
Tenaga terampil masih terhata-..
Daya beli masyarakat masih rendah.
Modal yang tersedia terhatas
Jaenteng yang masih belum memadai.
Pangsa pasar tidak merata akihat penvebaran penduduk yang tidak merata walaupun jumlah penduduk besar.
Masalah kerusakan lingkungan.

Guna mengatasi berhagai kendala tersebut, pemerintah terus mengusahakan pemecahan masalah. Pengembalian situasi politik dan sosia masyarakat, ialah salah satu perjuangan yang sedang ulet dilakukan oleh pemenntah.

Apabila hal itu berhasil, tentu s.aja akan berdampak cukup besar. Penanam modal menjadi tidak galau, daya beli rakvat akan lebih baik, dan jaenteng atau korelasi dagang juga lebih terbuka.

Masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah. melaluiataubersamaini adanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan diperlukan dilema kerusakan Iingkungan yang diakibatkan oleh suatu industri sanggup terpantau dan teratasi. Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984. Segala hal yang menyangkut acara industn diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh alasannya yaitu itu, apabila ada beberapa hal yang melanggar aturan dalam pelaksanaan industri akan ditindak pemerintah.

Hal-hal yang melanggar aturan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan industri antara lain sebagai diberikut.

Pelanggaran standar materi baku dan barang jadi yang sudah diputuskan.
Perusakan keseimbangan sumber dava alam yang mengakibatkan timbulnya pencemaran.
Pendirian industri tanpa ijin.
Pembajakan atau pemalsuan produk industri lain secara tidak sah.
Kelalaian memberikan laporan berkala.

Industri gres di Indonesia, terutama industri menengah dan guaka industri, sebaiknya dibangun di daerah industri. Dalam upaya mendukung din sebagai negara industri gres di Kawasan Asia, banyak sekali perjuangan yang berkaitan dengan perindustrian terus dibenahi oleh pemerintah Indonesia biar pembangunan industri benar-benar sanggup menunjang pembangunan nasional.

Untuk mendukung dan mendorong perkembangan daerah industri bersama dengan dikeluarkannya deregulasi di sektor nil, pemerintah mempersembahkan banyak sekali kegampangan bagi produsen yang akan membangun industri di daerah industri. Selain itu, diherlakukan pula daerah industri sebagai daerah industri diberikat (export processing zone) yang member keentengan dan kegampangan bagi pengusaha untuk mengekspor hasil industri. Pemerintah memdiberi kegampangan dalam mengurus perizinan untuk mendirikan industri, baik dengan mekanisme yang lebih sederhana maupun dalam jangka waktu yang lebih singkat. Pengembangan suatu daerah industri tidak sanggup dipisahkan dengan penvediaan pramasukananya, misalnya, kemudahan telepon, air, dan listrik.

Lokasi daerah industri, terutama daerah industri diberikat, terletak tidak jauh dan pelabuhan. Kondisi itu dimaksudkan untuk megampangkan pengiriman produk yang akan diekspor maupun untuk memasukkan kebutuhan materi dasar yang mungkin masih diimpor.

Sumber Pustaka: Regina