Bentuk Pemerintahan Republik Dan Contohnya

Bentuk Pemerintahan Republik Dan misalnya

Republik berasal dan kata res dan publica. Res artinya kepentingan dan publica artinya umum. Jadi, republik artinya organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan umum. Dalam bentuk republik rakyatlah yang memilih pemerintahan, termasuk memilih kepala negaranya. Kepala negara sebuah republik yaitu presiden. Ia dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Misalnya di Amerika masa jabatan presiden 4 tahun, di Indonesia 5 tahun.

Dalam pelaksanakannya republik terbagi atas tiga macam, yaitu republik absolut, republic konstitusional, dan republik parlementer.

Republik Absolut

Disebut republik otoriter kalau kepala negaranya memerintah tanpa batas. Ia memerintah secara diktator atau tirani. Konstitusi atau undang-undang dasar diabaikan, forum parlemen tidak berfungsi. Sistem kepartaian dalam republik otoriter biasanya spesialuntuk terdiri atas satu partai yaitu partai penguasa. Sebagai partai penguasa, peranannya spesialuntuk sekedar membenar-benarkan apa yang diinginkan oleh penguasa. misal republik otoriter antara lain Jerman pada masa pemerintahan Hitler dan Italia pada masa pemerintahan Mussolini.

Republik Konstitusional

Disebut republik konstitusional apabila presiden dan republik yang bersangkutan menjalankan pemerintahan itu didasarkan pada undang-undang dasar yang berlaku. Lembaga-lembaga negara berfungsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dasar, serta partai-partai politik sanggup memainkan peranannya sebagai alat kontrol penguasa tanpa dihalang-halangi.

Republik Parlementer

Dalam bentuk pemerintahan parlementer, presiden ialah kepala negara. Presiden bukan kepala pemerintahan, melainkan spesialuntuk sebagai kepala negara yang tidak sanggup diganggu gugat. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri yang ialah kepala pemerintahan. Ia bahu-membahu dengan anggotanya bertanggung balasan kepada dewan perwakilan rakyat/ parlemen. Sebagai teladan Republik Indonesia pada masa berlakunya UUD Sementara 1950. Dalam republik parlementer kedudukan DPR/parlemen cukup besar lengan berkuasa untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan.

Sumber Pustaka: Yudhistira