Pelaksanaan Otonomi Kawasan Menurut Prinsip Otonomi, Sumber Dana Dan Contohnya

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berikut ini ialah pelaksanaan otonomi kawasan yang menurut prinsip, otonomi dan sumber dana.

Prinsip-Prinsip Otonomi

melaluiataubersamaini adanya penyelenggaraan otonomi daerah, rakyat merasa lebih bertanggung balasan atas maju mundurnya suatu daerah. Namun, pemdiberian wewenang untuk mengatur daerah, tetap dalam kerangka negara kesatuan RI dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar otonom4 sanggup berjalan sesuai dengan tujuan, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi kawasan harus diperhatikan.

Prinsip-prinsip itu ialah sebagai diberikut.

Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah.
Didasarkan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawaban.
OtonOmi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten/kota, sedangkan otonomi provinsi ialah otonomi yang terbatas.
Sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin relasi sentra dan kawasan dan antardaerah.
Harus meningkatkan kemandirian kawasan otonomi.
Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif kawasan dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Asas deserius diletakkan pada provinsi sebagai wilayah manajemen untuk melakukan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur.

Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawaban

Otonomi kawasan mesti dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawaban. Luas artinya kekuasaan kawasan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup beberapa aspek kewenangan tiruana bidang, kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan lain-lain yang diputuskan dengan peraturan pemerintah. Nyata ialah keleluasaan kawasan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara faktual ada dan diharapkan tumbuh dan berkembang di daerah. Bertanggung balasan ialah perwuj udan pertanggungj awaban sebagai konsekuensi pemdiberian hak dan kewenangan kepada kawasan yang ialah wujud kiprah dan kewajiban kawasan dalam mencapai tujuan otonomi.

Sumber Dana Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pemdiberian kewenangan kepada kawasan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya mengandung konsekuensi bahwa kawasan harus menggali segala sumber daya dan dana untuk keperluan daerah. Sumber dana keuangan kawasan mencakup ha! diberikut.

Pendapatan Ash Daerah (PAD)

Pajakdaerah
Retribusi daerah
Pengelolaan Badan Usaha Mi!ik Daerah (BUMD)
Hasil pengelolaan kawasan yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan ash kawasan yang sah

Dana Perimbangan

Bagian kawasan dan penerimaan pajak
Dana alokasi umum
Dana alokasi khusus

Pinjaman daerah
Lain-lain pendapatan kawasan yang sah

misal pelaksanaan otonomi daerah

misal faktual pelaksanaan otonomi daerah, yaitu

Pemilihan kepala kawasan öleh DPRD
Penyusunan APED oleh kepala kawasan bersama DPRD
Pengadaan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan oleh daerah.
Pembangunan direncanakan dan dilaksanakan oleh daerah.
Pemilihan kepala dusun atau kepala kawasan oleh masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemda, dan sebagainya.

Sumber Pustaka: Yudhistira