12 Akhir Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Dan Faktornya

Akibat Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan

Mungkin Anda pernah mendengar dan melihat di media cetak atau media elektronik wacana sikap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Apa yang nada dalam pikiran Anda dikala mendengar ada pejabat yang melaksanakan korupsi triliunan rupiah? Hal mi diakibatkan salah satunya dan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang TidakTransparan Berikut mi beberapa faktor yang menjadikan terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan.

Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu lalu melahirkan krisis sopan santun dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan sudah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan.
Konflik sosial budaya sudah terjadi alasannya kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah serta masyarakat.
Hukum sudah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya sudah diselewengkan sedemikian rupa sehingga berperihalan dengan prinsip keadilan, adalah kasus hak masyarakat negara di hadapan hukum.
Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar.
Sistem politik yang diktatorial tidak sanggup melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antarkelompok di masyarakat.
Berlangsungnya pemerintahan yang sudah mengabaikan proses demokrasi mengakibatkan rakyat tidak sanggup menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
Pemerntahan yang sentralistis sudah menimbulkan kesentidakboleh dan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan pemerintah tempat sehingga timbul konflik vertikal dan tuntutan untuk memisahkan din dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akhir dan Iemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan forum perwakilan rakyat, senta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa.
Pelaksanaan tugas sosial politik TNT disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.
Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sanggup mempersembahkan laba bagi bangsa Indonesia, tetapi kalau tidak diwaspadai sanggup memdiberi imbas negatif terhadap kehidupan berbangsa.