Kemiskinan Merupakan Duduk Perkara Ekonomi Indonesia Dalam Pembangunan Nasional

Kemiskinan Merupakan Masalah Ekonomi Indonesia

Kebijakan pemerintah yang menyentuh perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sudah dimulai jauh han, yaitu semenjak dimulainya PELITA. PJPT terlihat cukup berhasil dalam jadwal ini indikator keberhasilan mi ia ntaranya sanggup dilihat dan berkurangnya jumlah penduduk miskin, yaitu dan sekitar 54,2 juta jiwa pada tahun 1976 dan 27,2 juta jiwa pada tahun 1990 kesannya tinggal 22,5 juta jiwa pada tahun 1996.

Sejak masa orde baru, pemenintah melalui kebijakan trilogy pembangunan terus mengupayakan pengentasan kemiskinan. Program Inpres Desa, Kredit Modal Kerja Permguan, Kredit Usaha Kecil (KUK), lntensifikasj Umum (INMUM), Intensifikasi Khusus (INSUS), Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Bimas, Inmas, Program Bapak Angkat dan Anak Angkat, wajib mencar ilmu dan sebagainya, yakni upaya konkret pemerintah dalam perjuangan mengangkat mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan mulai tanggal 1 April 1994, sudah dicanangkan gerakan pengentasan kemiskinan secara terpadu melalui proyek yang disebut Inpres Desa Tertinggal.

Dalam jadwal ini ditentukan bahwa desa-desa yang masuk kategori tertinggal (miskin) didiberi menolongan masing-masing sebesar Rp20 juta sebagai dana inpres pengembangan desa tersebut maupun orang-orang miskin yang ada di dalamnya. Pada ketika ini, ada tiga jadwal penanggulangan kemiskinan yang secara eksklusif diarahkan kepada penduduk miskin yaitu: