Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (Pppki)

Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Sesudah pemberontakan PKI gagal, ambisi sebagian kelompok nasionalis untuk menggantikan partai yang terkenal di kalangan rakyat bawah menjadi kenyataan, yaitu dengan didirikannya PNI. Sungguhpun deinikian masih ada hal yang perlu dibenahi, yaitu pengkoordinasian seluruh kekuatan pergerakan untuk membentuk front bersama dalam menghadapi pemerintah kolonial. Koordinasi dibutuhkan sekali alasannya tidak tidak mungkin masing-masing mengerjakan kepentingannya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan bersama. Keadaan semacam ini megampangkan pemerintah melaksanakan strategi “pecah belah” dan pada waktu itu elite menyadari bahwa fragmentasi menjadi kekuatan kecil-kecil megampangkan pemerintah untuk mengekang kekuatan partai politik. Dalam beberapa surat kabar berbahasa Indonesia dimuat masalah-masalah perbedaan pendapat di antara politik dan seruan untuk mengatasinya dengan menyelenggarakan Kongres Indonesia untuk tiruana partai politik.

Jr. Soekarno tersentuh hatinya untuk sanggup menghimpun seluruh kekuatan nasionalis di bawah satu kesatuan. Ia mendesak perlunya diadakan federasi partai-partai politik yang sekaligus ialah “front sawo matang” yang bisa menghadapi Belanda. Namun perlu diketahui bahwa terealisasinya inisiatif Jr. Soekarno ini berkat menolongan PSI. Sukiman berhasil mempengaruhui pimpinan PSI dan mengajak biar bekerja sama dengan golongan nasionalis. Usaha ini tidak berhasil sepenuhnya lantaran tidak ada pertolongan dan partainya dan saling mengeritik seruan itu. Ia menyampaikan bahwa “kaum intelektual muda” itu didikan Barat tidak lahir dan buini Indonesia dan spesialuntuk menekankan perasaan anti-Belanda, tetapi tidak cinta pengorbanan din untuk rakyatnya. Kesentidakboleh antara inteiektual didikan Barat dan pimpinan PSI makin melebar. Menurut Salim, werternisasi ialah proses sekulerisasi yang mengancam perkembangan yang sudah berlangsung dan untuk membendungnya dibuat Jong Islainienten Bond pada selesai tahun 1925 yang sanggup bersaing dengan pemuda-pemuda lulusan sekolah Barat.

Dalam sebualri rapat di Bandung tanggal 17-18 Desember 1927 dicapai janji antara wakjl-wakjl PSI, BU, PNI, Pasundan, Sumatrguan Bond, Kaum Betawi, dan Kelompok Studi Indonesia untuk mendirikan federasi partai politik dengan nama PPPKI. Kaum nasionalis dan segala pedoman menyambut pembentukan PPPKI yang dipandang sebagai imbangan kekuatan dalam menghadapi pemerintah. Koordinasi dibutuhkan gunamenghimpun kekuatan menentang musuh bersama. Meskipuñ kolaborasi perpecahan bersama dengan munculnya gosip kooperasi dan nonkooperasi di kalangan partai politik dan saat-saat PSI merasa terancam oleh PNI. melaluiataubersamaini kata lain, nasionalisme Islam terancam ideologi sekuler yang berkembang pada waktu itu.

PPPKI memiliki daya tank tersendini. PSI Yogyakarta dalarn tahun 1928 menaruh perhatian terhadap ideologi nasionalis sekuler, sedangkan BU menjadi kurang konservatif. Para peinimpin organisasi itu sudah saling mengenal secara pribadi, Singgih dan Supomo dan BU, Sukiman dan PSII, serta Suyudi dan Sunaryo dan PNI yang tiruana bekas anggota PT. Meskipun mereka berada dalam partai politik yang tidak sama-beda dan bersaing pada waktu itu, tetapi keyakinan politik mereka tidaklah jauh tidak sama. Kongres PPPKI Pertama diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 2 September 1928. Wakil-wakil partai politik menyatakan harapannya bahwa kongres itu ialah permulaan periode gres bagi gerakan kebangsaan. Rapat kerja selanjutnya mengulas persoalan pendidikan nasional, bank nasional, dan cara cara memperkuat krja sama. Koinisi-koinisi itu terdiri dan Tjokroaininoto (PSI), Jr. Soekarno (PNI), Otto Soebrata (Pasundan) dan Thamrin (Kaum Betawi), menyiapkan acara agresi jangka pendek. Sementara itu, kongres berhasil menunjuk Sutomo sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPPKI, dan rupanya ia sanggup mengatasi perbedaan pendapat antara kelompok moderat dan radikal. Keadaan damai tidak berlangsung usang dan segera disusul oleh munculnya gosip yang sanggup mengancam persatuan federasi yang ringkih itu. Kongres menyarankan biar dibuat seksi-seksi PPPKI tempat guna mningkatkan acara bersama pada tingkat cabang yang kerarti semakin mantapnya PPPKI dalam kesadaran nasionalisnya.

Kongres Indonesia Raya diadakan di Surabaya pada awal bulan Januari 1931. Kongres ini dimaksudkan untuk tiruana organisasi politik dan nonpolitik, tetapi hasilnya tidak ibarat yang diharapkan lantaran berdasarkan Sukiman dan PSII dan Golongan Merdeka, keduanya tidak ikut kongres, bahwa yang dimaksud kongres Indonesia Raya tidak lain ialah kongres PPPKI ibarat yang dikehendaki Sutomo. Thamrin mengusulkan biar kongres Indonesia Raya menjadi sebuah tubuh independen yang mewakili kelompok politik di Indonesia yang lebih luas dan PPPKI. Tetapi bila kongres itu memiliki pengurus sendiri sudah niscaya akan mengancam keberadaan PPPKI dan hal ibarat ini tidak diharapkan oleh Sutomo.

Partindo berkembang cepat dan deinikian pula PNI Baru sebagai saingannya menerima tempat di sebagian nasionalis. Persaingan kedua partai ini menyebabkan PPPKI tidak memainkan peranan di panggung politik, meskipun Jr. Soekarno berusaha sedeinikian rupa sehingga tercapai kerjasama

antara partai politik. Ia berusaha membujuk para pimpinan nonkooperatif yang tidak menjadi anggota PPPKI termasuk Sukiman (PSII), Syahrir dan Hatta (PNI Baru), serta Sartono dan Moh. Yainin (Partindo) untuk mengadakan diskusi deini perbaikan anggaran dasar PPPKI. Akhirnya, Soekarno mengusulkan biar diadakan perubahan wacana hak bunyi bagi setiap partai yang didasarkan pada besar kecilnya jumlah anggotanya dan biar setiap tahun diselenggarakan Kongres Indonesia Raya. Meskipun anjuran itu sudah dibahas bersama tetapi PSII masih belum bersedia bergabung dan PBI yang tiruanla agak segan risikonya mendapatkan juga. Perubahan anggaran dasar ini diambil dalam konferensi di Surakarta pada tanggal 30 April 1933. Sementara PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) yang didukung oleh Timorch Verbond dan Partai Celebes masih belum mendapatkan keputusan wacana hak bunyi dan mengikat tidaknya keputusan yang dicapai terhadap tiruana anggota federasi.

PPPKI belum sempat menjadi federasi kekuatan partai politik ketika tiba-tiba pemerintah melaksanakan intervensi terhadap partai-partai nonkooperasi pada bulan Agustus 1933. Organisasi ini sudah berupaya

seterbaik mungkin untuk menyelenggarakan rapat protes terhadap beberapa hal ibarat pasal-pasal tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana dan mendukung peniadaan Undang-undang Sekolah Liar. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa PPPKI sanggup berkembang dan bisa menyatukan kekuatan politik pada tahun-tahun sebelumnya ialah berkat PSII dan PNI Baru. Federasi ini tidak akan mencapai status yang cukup representatif bagi gerakan nasional. FBI sendiri kurang antusias dan lagi beberapa partai politik menolak kolaborasi deini kepentingan federasi. Dalam keadaan ibarat ini PPPKI tidak banyak berperanan dalam panggung politik ibarat yang dtharapkan tiruanla.

Pada selesai tahun 1929 proses keruntuhan PPPKI dipercepat oleh “menyelundupnya” provokator ke dalam organisasi politik. Dalam Kongres PPPKI Kedua di Solo (25-27 Desember 1929) benih perpecahan semakin jelas lantaran istilah “kebangsaan” dipersoalkan lagi. Perperihalan antara kelompok moderat dan radikal mulai kambuh. Di pihak lain golongan Islam tidak mendapatkan istilah “kebangsaan” lantaran istilah itu membuktikan seakan-akan yang tergabung dalam PPPKI spesialuntuk golongan nasionalis saja. Menurut pendirinya, baik Jr. Soekarno maupun Tjokroaininoto menyampaikan bahwa istilah “kebangsaan” bukannya berarti “nasionalis” melainkan “nasional”. Tegasnya tiap-tiap partai politik yang bercita-cita “nasional” yaitu yang bertujuan Indonesia merdeka tercakup di dalam istilah “kebangsaan” itu. Akan tetapi, lantaran adanya perbedaan-perbedaan tujuan, ideologi, dan kepribadian yang fundamental perpecahan tersebut tidak sanggup dihindarkan. Partai Sarekat Islam yang besar lengan berkuasa dalam PPPKI mengundurkan din pada tahun 1930 lantaran adanya periolakkan dan kelompok-kelompok lainnya untuk mengakui peranan utama Islam.

Jr. Soekarno yang dianggap sebagai simbol pemersatu dalam tubuh PPPKI, dihadapkan ke pengadilan di Bandung pada bulan Agustus 1930. Ja ditangkap setelab menghadiri kongres organisasi tersebut di Yogyakarta.

Sumber Pustaka: Erlangga