Bentuk Dan Tingkatan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan negara RI dikelompokkan menjadi dua yaitu, peraturan perundang-undangan tingkat sentra dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Peratuan perundang-undangan tingkat sentra yang berlaku secara nasional, yaitu

UUD 1945 Amandemen,
Ketetapan MPR,
Undang-undang (UU),
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu),
Peraturan Pemerinrah (PP),
Keputusan presiden (keppres),
Keputusan menteri,
Keputusan Kepala forum pemerintah non-departemen,
Keputusan administrator jenderal departemen, dan
Keputusan kepala tubuh negara.

Peraturan perundang-undangan kawasan yang berlaku dan diakui adalah

Peraturan kawasan (perda)
Keputusan gubernur
Keputusan bupati/walikota
Keputusan kepala dinas daerah

Tidak tiruana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan secara tegas dalam

Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Ketetapan MPR. Beberapa di antaranya ada dan berkembang sejalan

dengan praktik kenegaraan dalam penyelenggaraan pemerintah yang secara tersirat

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Ketetapan No. III/MPRI2000 ditegaskan tentang Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara RI. Sumber aturan yakni materi yang dipakai sebagai landasan di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber aturan nasional Indonesia yakni Pancasila, sedangkan tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan negara RI adalah