Contoh Perbuatan Yang Sesuai Dan Bertentangan Dengan Hukum

misal Perbuatan Yang Sesuai Dan Berperihalan melaluiataubersamaini Hukum

Setiap masyarakat negara perlu tunduk dan taat pada norma aturan alasannya yaitu adanya sifat memaksa dan tujuan dan norma itu sendiri untuk mengatur tertib hidup dalam bernegara. Oleh lantaran itu masyarakat sebaiknya mempunyai kesadaran aturan yaitu kesadaran din sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dan luar untuk tunduk pada aturan yang berlaku. melaluiataubersamaini berjalannya kesadaran aturan di masyarakat maka aturan tidak perlu menjatuhkan sanksi. Seperti mentaati peraturan kemudian lintas tidak melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sanksi spesialuntuk dijatuhkan pada masyarakat yang bena-benar terbukti melanggar hukum.

Hukum meliputi perintah dan larangan. Hukum memdiberitahukan kepada kita mana perbuatan yang berperihalan dengan hukurn yang kalau dilakukan akan menerima bahaya berupa hukuman hukum. contohnya dalam hukurn pidana yaitu peraturan-peraturan yang mengandurig rumusan terkena perbuatan apa yang sanggup dihukum, siapakah yang sanggup dikenai tindakan eksekusi dan eksekusi apa yang akan dijatuhkan. Peraturan terkena aturan pidana di Indonesia sudah tertuang dalam satu kodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kitab undang-undang hukum pidana tersebut banyak disebutkan perbuatan-perbuatan yang berperihalan atau dihentikan oleh hukum. Barang siapa melaksanakan perbuatan itu akan menerima bahaya hukuman. misal perbuatan tersebut antara lain; perbuatan mengambil barang milik orang lain (mencuri), menghilangkan nyawa orang lain (rnembunuh), melaksanakan permufakatan jahat, melaksanakan perdagangan anak, memberontak terhadap pemerintahan yang syah, dan sebagainya.

Cobalah kalian can lagi contoh-contoh perbuatan yang dihentikan yang tertuang dalam KUHP! Dalam peraturan perundangan-undang lain juga disebutkan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar aturan dan sanggup diancam dengan pidana. Misalnya peraturan yang berbentuk undang-undang. Dalam sebuah undang-undang umumnya disebutkan wacana perbuatan-perbuatan yang sanggup dianggap melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya undang-undang memdiberi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.

Misalnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 wacana Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang No. I Tahun 2002 wacana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Dalam undang-undang tersebut secara terperinci ditetapkan bahwa terorisme ialah tindak kejahatan yang berperihalan dengan hukum. Korupsi yaitu pola perbuatan yang berperihalan dengan hukum. Selain tindak pidana korupsi dihentikan dalam KUHP, juga perbuatan tersebut bertentarigan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 999 wacana Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bila aturan sudah menjadi kesep akatan bersama antara negara dan masyarakat maka kita perlu menaatinya namun bila aturan itu berperihalan dengan keyakinan yang hidup di masyarakat dan bukan ialah janji maka perlu untuk diperbaiki atau diganti. Kita sering mendengar adanya peraturan perundangan yang dianggap tidak member keadilan tetapi spesialuntuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Terhadap aturan ibarat ini masyarakat berperan untuk memperbaiki dan menggantikannya dengan yang lebih baik.

Sumber Pustaka: Piranti