Pengertian Demokrasi Pancasila Dan Kedudukannnya

Negara Republik Indonesia ialah negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan berarti pemerintahan dan rakyat, dalam arti rakyat ikut serta dalam pemenintahan untuk mewujudkan cita-citanya. Demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Di Indonesia suatu pernerintahan dan rakyat haruslah sesuai dengan falsafah hidup rakyat itu sendiri. yaitu falsafah Pancasila, khususnya bagi rakyat Indonesia.

melaluiataubersamaini deinikian demokrasi yang dikehendaki oleh bangsa dan negara Indonesia haruslah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Di Indonesia, demokrasi tidak spesialuntuk berbentuk formal, tetapi juga material, yang berdasarkan paham Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dia juga bukan demokrasi yang semata-mata berdasarkan atas kekuasaan secara umum dikuasai alasannya ialah di Indonesia terdiri dan majemuk daerah, suku, dan agama yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam demokrasi, setiap wakil rakyat harus menempatkan dirinya dan kekuasaannya di bawah kehendak umum dan dalam kolaborasi yang selalu terikat oleh tanggung tanggapan kepada Tuhan. bangsa, dan negara. Setiap rakyat harus menerima peluang mengemukakan pendapat. Oleh lantaran itu, pelaksanaan kedaülatan rakyat hams berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat budi dalam permusyawaratan dan perwakilan rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia ialah perwujudan demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Hal ini juga tercantum dalam UU No. 12 tahun 2003 wacana Pemilihan Umum (Peinilu) tahun 2004, yang menyatakan bahwa peinilu ialah masukana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat

Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang berdaulat, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara untuk memilih cara bagaimana bentuk pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan dan. oleh, dan untuk rakyat, yang dilakukan dengan kedaulatan rakyat dilimpahkan kepada dewan perwakilan rakyat dan DPD yang ialah bab dan MPR.

melaluiataubersamaini adanya permusyawaratan itu, maka wacana kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pikiran pun dengan tegas dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Pasal 28 menegaskan bahwa: “kemerdekaan bersenikat dtn berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan verbal dan goresan pena dan sebagainya diputuskan dengan undang-undang. Penerapan demokrasi Pancasila harus dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber Pustaka: Gguaca Exact