Pengertian Demokrasi Pancasila Pribadi Dan Tidak Langsung

Demokrasi Pancasila

Inti demokrasi Pancasila yaitu sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat akal dalam permusyawaratan/perwakilan dengan dijiwai sila-sila lainnya. Adapun jenis demokrasi dalam penerapannya sanggup dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi eksklusif dan demokrasi tidak langsung.

Demokrasi eksklusif yaitu rakyat bahu-membahu dikumpulkan dan diajak bermusyawarah dalam suatu rapat untuk mengambil suatu keputusan.
Demokrasi tidak eksklusif atau demokrasi perwakilan, yaitu rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada suatu tubuh yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat.

Pangkal tolak pelaksanaan demokrasi Pancasila yaitu asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Prinsip musyawarah mufakat yaitu bahwa pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama dalam mencapai janji bersama dijiwai oleh kasih akung dan pengorbanan masing-masing deini kepentingan bersama. Negara Indonesia melakukan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumberkan kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Intinya yaitu sila keempat yang dijiwai sila-sila lainnya. Pangkal tolak pelaksanaan demokrasi Pancasila yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong. Dasarnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tidak memaksakan kehendak kepada siapa pun.

Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian duduk kasus nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat. berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kepentingan rakyat.

Sistem penentuan keputusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan budaya bangsa Indonesia yaitu sebagai diberikut.

Pengambilan keputusan menurut bunyi terbanyak (voting). Hal itu sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat diputuskan dengan bunyi yang terban yak.”
Musyawarah untuk mufakat, yaitu perigambilan keputusan menurut kebulatan pendapat/kesepakatan bersama.

Dalam demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mufakat lantaran musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan ialah ciri khas budaya bangsa Indonesia yang baik. Apabila musyawarah untuk mufakat mustahil dilaksanakan lantaran adanya pendirian dan penerima musyawarah yang tidak sanggup dicarikan titik temu atau lantaran factor waktu yang mendesak maka penentuan keputusan dilakukan menurut bunyi terban yak ( voting). Putusan yang diambil menurut bunyi terbanyak haruslab berkarakter tinggi dan sanggup dipentanggungjawabankan, serta tidak berperihalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil musyawarah yang sudah diambil bersama itu mengikat seluruh penerima musyawarah atau yang diwakilinya. melaluiataubersamaini deinikian, kesediaan melakukan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung balasan sangat penting. Tidak menaatinya berarti ingkar terhadap keputusannya sendiri dan menodai nama baik sendiri. serta merugikan kepentingan bersama.

Pelaksanaan musyawarah sanggup mencapai mufakat kalau ada perjuangan untuk memadukan aneka macam pendapat yang tidak sama, kemudian dicari pemecahannya. Pemecahan ini akan menghasilkan keputusan bersama. Keputusan bersama sanggup tercapai. apabila penerima musyawarah memakai nalar sehat dan hati nurani yang luhur. benktikad baik, bersikap jujur, saling menghargai pendapat orang lain, serta diliputi semangat kekeluargaan. Pengambilan keputusan menurut musyawarah mufakat sangat penting. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara penerima musyawarah.

Keputusan hasil musyawarah akan mempunval kelebihan, yaitu hasil keputusan Iehih berkarakter tinggi, sanggup diterima orang banyak. bisa menampung aspirasi orang banyak, dan kesannya sanggup dipertangungjawabankan secara akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat bermusyawarah. antara lain duduk kasus susah akan praktis dipecahkan, duduk kasus berat akan menjadi enteng, sanggup meningkatkan rasa kekeluargaan, serta memperkukuh persaruan dan kesatuan bangsa.

Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah, adanya penghargaan terhadap hak asasi insan dan hak-hak minoritas tidak akan diabaikan. OIeh lantaran itu, demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoriras ataupun tirani minoritas.

Sumber Pustaka: Tiga Serangkai