Pengertian Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Sesudah memahami pajak dan pungutan resmi lainnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN, selanjutnya akan dipelajari kebijakan fiskal dan moneter.

Kebijakan fiskal yang kerap kali disebut politik fiskal ialah tindakan pemerintah dalam mengatur keuangan negara, baik dalam hal alokasi pengeluaran negara maupun penerimaan negara khususnya di bidang perpajakan, yaitu tinggi-rendahnya pajak, jenis-jenis pajak, dan pembebasan pajak, untuk menunjang tercapainya tujuan-tujuan nasional ibarat pengendalian inflasi, kestabilan ekonomi, perataan pendapatan, peningkatan produksi, dan peluang kerja.

Selain dengan peraruran-peraturan, pemerintah sanggup secara positif menghipnotis kehidupan ekonoini nasional dengan jalan menambah pengeluaran negara untuk bidang/sektor tertentu, dengan menaikan! menurunkan tarif-tarifpajak serta mempersembahkan subsidi-subsidi.

Kebijakan fiskal oleh para sarjana dan pakar ekonoini sudah diakui kekuatannya, namun deinikian untuk mendapat bakteri yang lebih memuaskan sebaiknya kebijakan fiskal tersebut diikuti oleh kebijakan moneter.

Dalam keadaan inflasi yang ditandai oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih besar

dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia sehingga menyebabkan harga-harga naik, kiprah negara yakni menekan laju inflasi tersebut dengan aneka macam alternatifsebagai diberikut.

a. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat hingga tercapainya keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia.

b. Menambah jumlah barang dan jasa (meningkatkan produksi) hingga tercapainya keseimbangan jumlah barang dan jasa yang tersedia dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Kaprikornus sentra perhatian pemerintah ditujukan kepada ketercapaian keseimbangan antara jumlah barang dan jasa dengan jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan fiskal pemerintah sanggup melaksanakan alternatif-alternatif pemecahan problem inflasi tersebut, yaitu

Penurunan pengeluaran pemerintah
Menaikkan pajak.
Mengadakan pemberian pemerintah.

Penurunan Pengeluarkan Pemeritah

Ada dua sektor yang menyebabkan timbulnya inflasi, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. melaluiataubersamaini deinikian, terperinci cara terbaik mengatasi inflasi yakni membendung kedua sektor ini.

Bila sektor swasta sudah sanggup dibendung (efektifnya dengan politik moneter), maka untuk mendapat kepastian sektor pemerintah turut dibendung. melaluiataubersamaini kata lain pengeluaran pemerintah harus diperkecil atau untuk menetralisir kenaikan pengeluaran swasta dalam masa inflasi itu, pengeluaran pemerintah haruslah dikurangi. Tindakan ini bukanlah ialah pekerjaan yang gampang. Dalam suatu negara dimana sebagian besar dan anggaran belanja ditujukan untuk sector perrahanan, ialah suatu pekerjaan yang susah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Sebagian besar pakar ekonoini menyampaikan bahwa tindakan meningkatkan penerimaan negara tidak begitu susah dibandingkan dengan tindakan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah.

Penurunan pengeluaran pernerintah lebih efektif lagi jika diikuti dengan kenaikan pajak dan mengadakan pemberian luar negri.

Menaikan Pajak

Dalam keadaan inflasi, tindakan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jalan menaikan pajak, baik kualitasnya maupun kuantitasnya akan sanggup menghilangkan atau mengurangi inflasi. Menaikkan kualitas pajak sanggup diartilcan menaikkan tarif pajak, sedangkan meningkatkan kuantitas pajak artinya menambah macam/jenis pajak dan yang sudah ada sebelumnya. melaluiataubersamaini menambah pajak berarti penghasilan seseorang akn berkurang, sebab sebagian dan penghasilannya itu dalam bentuk pajak sudah didiberikan kepada pemerintah. Bila penghasilan seseorang berkurang maka daya belinyapun berkurang dan jika daya belinya berkurang, harga barang mustahil naik lagi, melainkan akan turun seimbang dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Mengadakan Pinjaman Pemerintah

Salah satu jalan yang lebih efektif untuk mengatasi inflsi yakni dengan jalan melaksanakan pemberian pemerintah, terlebih-lebih dengan pemberian paksa. Hal ini dianjurkan oleh John Maynard Keynes dalam rencananya untuk membiayai peperangan.. Rencana pemberian paksa dan JM Keynes dikenal dengan nama Deffed Pay. Pinjaman pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan obligasi (bona atau SUN (Surat Utang Negara).

Sumber Pustaka: Yudhistira