4 Ciri Budi Negara Yang Dirumuskan Oleh David Easton

Ciri- Ciri Kebijaksanaan Negara

Ciri-ciri khusus yang menempel pada budi kebijaksanan Negara bersumber pada kenyataan bahwa budi itu dirumuskan oleh apa yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, dan para monarki. Mereka inilah yang berdasarkan Easton, adalah orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap olehsebagian besar masyarakat sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggung balasan atas urusan-urusan politik. Selain itu, mereka berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan-tihdakan tersebut masih berada dalam batas-batas tugas dan keweningan mereka. Penjelasan tersebut membawa implikasi tertentu terhadap konsep budi negara, yaitu sebagai diberikut.

Pertama, kebijaksanaan negara lebih adalah tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai sikap atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukan adalah tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.

Kedua, kebijaksanaan pada hakikatnya terdiri atas tindakant indakan yang saling berkait, berpola, dan mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah serta bukan adalah keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, budi tidak spesialuntuk mencakup beberapa aspek keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusan yang bersangkut pautdengan Sumber implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

Ketiga, budi bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang bidang tertentu. Misalnya, dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan aktivitas perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan spesialuntuk sekadar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.

Keempat, budi negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, budi negara mungkin akan mencakup beberapa aspek beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menghipnotis problem tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, kebijakan negara kemungkinan mencakup keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melaksanakan tindakan apapun dalam masalah-masalah yang diharapkan campur tangan pemerintah.

Kebijaksanaan negara dalam bentuk yang positif pada umumnya dibentuk berlandaskan aturan dan kewenangan tertentu. Masyarakat akan mendapatkan sebagai sesuatu yang absah bahwa pajak atau iuran pembangunan kawasan wajib dibayar, atau para pengedar narkotik harus diganjar eksekusi yang setimpal, atau para penyandang cacat yang tak mampii bekerja harus menerima pertolongan sosial. Kebijaksanaan negara demikian mempunyai daya ikat yang berpengaruh terhadap masyarakat secara keseluruhan (community as a whole) dan mempunyai daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijaks anaan yang dibentuk oleh organisasi-organisasi swasta.

Sumber Pustaka: Grafindo Media Pratama