Arti Dan Sistem Ekonomi Indonesia

Dalam membina kehidupan perekonomian rakyat, pemerintah sudah mempersembahkan banyak menolongan kepada koperasi. pertolongan-menolongan itu, contohnya menolongan kontribusi hukum, menolongan permodalan, penyediaan kemudahan dan pendidikan kader-kader koperasi, serta adanya Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permguan (KMKP).

Pada pada dasarnya ada 3 forum perekonomian yang diakui dalam sistem perekonomian Indonesia, yakni

koperasi,
perusahaan negara atau Badan Usaha Milik negara (BUMN), dan
swasta (CV, PT).

Usaha koperasi pertama di Indonesia dirintis pada tahun 1891 oleh R. Ariawiraatmadja, seorang patih di Purwokerto. Ia mendirikan sebuah perjuangan simpan pinjam yang disebut Bank Penolong don P enyimpanan dengan tujuan mempersembahkan kredit kepada pegawai pemerintah semoga mereka terlepas dan lintah darat.

Gerakan koperasi berkembang setelah masa kemerdekaan. Kongres Koperasi I diadakan pada I 2JuIi 1947 diTasikmalaya. Salah satu keputusan penting kongres tersebut ialah diputuskannya I 2 Juli sebagai han Koperasi. Pada Kongres Koperasi II tahun 1950 di Bandung, Bung Hatta diputuskan sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Di Indonesia demokrasi ekonomi tidak menganut sistem liberal dan atau etatisme. Hal mi dikarenakan

kedua sistem tersebut dianggap berperihalan dengan demokrasi ekonomi Pancasila. Ekonomi liberal yang dianut kebanyakan negara barat sangat menekankan dan mengutamakan kepentingan individu atau perorangan di atas kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi liberal membenarkan adanya persaingan bebas antara individu yang satu dan individu yang lainnnya atau antara satu kelompok dan kelompok lainnya.

Semua itu dilakukan demi untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya (free fight liberalism). Begitu juga dengan sistem etatisme yang menegaskan kewajiban negara untuk mengatur dan menguasi sepenuhnya peekonomian rakyat. Rakyat tidak memiliki alat-alat produksi kecuali menjalankan ekonomi yang sepenuhnya sudah digariskan oleh negara. Jadi, Negara berhak memilih segalanya dan rakyatlah yang melaksanakannya. 1945, maka koperasi memiliki banyak dengan forum perekonomian lain ialah Jika dihubungkan dengan keberadaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar kelebihan dan keunggulan. Kelebihan koperasi dibandingkan sebab koperasi memiliki hal-hal diberikut.