Definisi Komunikasi Politik Beserta Fungsi Dan Contohnya

Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah salah satu input dan sistem politik, yang menggambarkan proses informasi-informasi politik. Komunikasi politik diasumsikan sebagai sistem politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan tiruana aktivitas dan system politik, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi banyak sekali kebijaksanaan.

Komunikasi ditinjau dan perspektif ialah suatu proses yang menyatu dengan fenomena politik. Walaupun secara teoretis, komunikasi bukan semata-mata spesialuntuk sebagai akhir dan fenomena politik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil studi komunikasi terhadap sikap pemilihan umum di Amerika Serikat. Selain itu dibuktikan tugas komunikasi (massa) dalam mengubah opmni (politik) masyarakat.

Beberapa pendapat ibarat Toffler, Naisbiett, cukup mempersembahkan alasan menempatkan fenomena komunikasi sebagai variabel bebas. Hal ini ditunjukkan dengan banyak insiden terkena sikap politik yang terstrukturkan oleh opini publik di media massa. Seorang kepala pemerintahan hampir tidak terlepas dan pertimbangan opini pers, bahkan pers sanggup menjadi sumber penyulut mundurnya seorang menteri/ perdana menteri yang terlibat skandal suap atau pelecehan seksual.

Menurut katagorisasi Almond, bahwa komunikasi sebagai salah satu fungsi input system politik sudah banyak ditinggalkan. Karena komunikasi politik merambah mulai dan input proses transformasi hingga out put sistem politik (bagaikan darah dalam tubuh); mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan donasi ke jantung (pusat) pemrosesan system politik dan hasil pemrosesan itu tersimpul dalam fungsi-fungsi output yang dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi umpan balik sistem politik.

Selain komunikasi politik menghubungkan tiruana bab dan sistem politik, sanggup pula memilih kualitas jawaban dan sistempolitik itu sendiri. Apabila komunikasi itu berjalan dengan lancar, wajar, dan sehat maka akan meningkatkan kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman.

Penerapan sistem politik yang derqokratis, pada negara-negara yang sudah maju ipteknya akan menempatkan komunikasi politik pada posisi yang penting. Hal itu alasannya yaitu dengan komunikasi politik akan bisa memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu system politik yang sudah mapan. Selain itu, komunikasi politik akan bisa memelihara dan membuatkan budaya politik yang berlaku dan sudah menjadi landasan yang mantap dan system politik yang mapan dan handal itu.

Unsur-unsur dalam komunikasi pada umumnya terdiri dan komunikator, komunikan,pesan (message), media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Ketiruana unsur itu berada pada dua struktur politik yakni infrastruktur dan suprasrtuktur politik. Kerangka di atas, tidak lagi mengasumsikan bahwa komunikasi semata-mata sebagai alat (tool) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut sanggup disimpulkan bahwa fungsi komunikasi politik antara lain yaitu sebagai diberikut.

Sebagai salah satu cara penyerahan sejumlah tuntutan dan donasi sebagai masukan dalam satu politik.
Sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi tujuan, memperoleh dukungan, memperoleh kepatuhan, dan integritas politik.
Sebagai umpan balik atas sejumlah kebijakan masukan pemerintah.
Sebagai sosialisasi politik kepada masyarakat
Sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisme sosial dan keseimbangan politik.

Bentuk-bentuk komunikasi politik yaitu sebagai diberikut.

Komunikasi politik yang cenderung mengambil (membentuk) posisi horisontal. Karakteristik antara komunikator (masyarakat) terlibat mendapatkan dan memdiberi yang relative seimbang, sehingga terjadi sharing. Bentuk-bentuk komunikasi semacam mi merefleksikan nilai-nilai demokrasi.
Komunikasi politik yang cenderung membentuk pola-pola linier. Arus komunikasi (informasinya) satu arah, cenderung vertical (top-down). Bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistikdan pola-pola kepemimpinan otoriter.

Sumber Pustaka: Yudhistira