Pokok Rencana Strategis Pemulihan Ekonomi

Pokok-Pokok Rencana Strategis Pemulihan Ekonomi

Dalam jangka pendek, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk memulihkan ekonomi. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan Iainnya, diharapkan tercipta landasan pembangunan ekonomi yang besar lengan berkuasa dalam jangka menengah bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan pokok yang dihadapi dalam jangka pendek ialah mengurangi unsur ketidakpastian dalam perekonomian terutama yang didorong oleh makin terintegrasinya perekonomian Indonesia dengan pasar global, diambangkannya nilai tukar rupiah, dan meningkatnya dorongan untuk desentralisasi. Sementara itu, dalam jangka menengah perekonomian nasional dituntut bisa memantapkan ketahanan ekonomi yang sanggup mencegah terulangnya krisis dan sekaligus mengamankan proses pemulihan ekonomi. Untuk itu langkah-langkah pokok yang akan ditempuh pemerintah ialah sebagai diberikut.

Memulihkan dan memantapkan keamanan dan stabilitas politik

Langkah ini ialah prasyarat pokok bagi terciptanya iklim yang sanggup mendorong acara investasi. Meskipun hingga awal tahun 2000 tingkat suku bunga relatif sudah rendah dibandingkan pada masa krisis, namun acara investasi dalani negeri belum pulih yang antara lain disebabkan oleh fungsi intermediasi perbankan yang belum berjalan dan utang perusahaan yang belum terselesaikan. Demikian pula arus penanaman modal dan luar negeri belum kembali mengalir lantaran faktor keamanan dan ketidakpastian politik.

Meningkatkan kepastian hukum

Adanya kepastian aturan di bidang ekonomi diharapkan tidak spesialuntuk untuk menjamin kepemilikan, tetapi juga untuk menumbuhkan praktek perjuangan yang sehat dalam acara ekonomi. Dalam kaitan itu, proteksi aturan diharapkan antara lain un’tuk mendorong iklim persaingan perjuangan yang sehat dan menyebarkan pasar modal menghadapi periode perdagangan bebas dan mempercepat restrukturisasi utang perusahaan.

Melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang balk, membersihkan, dan berwibawa (good gevernance)

Langkah ni diharapkan untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang menyerupai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sangat menghambat tumbuhnya iklim perjuangan yang sehat, mewujudkan birokrasi yang efisien dan bisa mengantisipasi perkembangan ekonomi dan tuntutan masyarakat, serta meningkatkan gambaran Indonesia di dunia internasional.

Mengamankan proses desentralisasi

Pelaksanaan desentralisasi: (i) didasarkan pada prinsip-prinsip pentahapan desentralisasi, antara lain dengan memastikan pengalihan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan kepada kawasan yang seimbang dengan tanggung tanggapan pembelanjaan oleh daerah, serta (ii) didukung oleh koordinasi yang akrab antara acara bidang politik dan keamanan, kesejahteraan rakyat, serta ekonomi, keuangan, dan industri.

Melaksanakan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu

Untuk mendorong ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi.

Mempercepat restrukturisasi perbankan

Langkah ni ditempuh untuk menggerakkan perekonomian nasional dan mengurangi biaya restrukturisasi pada anggaran pemerintah. Dalam jangka pendek, agenda restrukturisasi perbankan diarahkan untuk merampungkan rekapitulasi perbankan termasuk rekapitulasi bank pemerintah.

Mempercepat restrukturisasi utang perusahaan

Langkah mi ditempuh semoga terjalin sinergi dan saling memperkuat antara perbankan dengan perusahaan yang prospektif. Upaya yang dilakukan ialah meningkatkan efektivitas Prakarsa Jakarta dan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasmonal) dengan memperkuat kelembagaan dan aneka macam instrumen pendukungnya. Dalam kaitan itu, BPPN sudah didiberikan kewenangan untuk merampungkan utang swasta melalui pengurangan utang (haircut) dan prosedur pengalihan utang ke dalam saham (debt to equity swap).

Mempercepat realokasi sumber daya pembangunan

Selama krisis berlangsung, lingkungan perjuangan mengalami perubahan fundamental menyerupai nilai tukar rupiah dan perubahan harga relatif yang sangat besar. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan prospek perjuangan antarindustri. Kegiatan perjuangan yang berorientasi ekspor mendapat laba yang besar dalam masa krisis sebagai akhir menurunnya nilai tukar rupiah nil sehingga daya saing produk Indonesia meningkat pesat. Oleh lantaran itu, realokasi sumber daya tersebut perlu didorong, terutama untuk meningkatkan ekspor nonmigas termasuk jasa pariwisata.

Langkah-Iangkah yang harus dilakukan antara lain mengurangi kendala berusaha menyerupai deregulasi perdagangan dan investasi dalam rangka menggerakkan sektor nil dan meningkatkan ekspor, petes untuk mendukung proses perpindahan kerja SDM, serta pemeliharaan dan rehabilitasi pramasukana dasar semoga sanggup menunjang kelancaran perjuangan produksi dan distribusi.

Sumber Pustaka: Erlangga