Perbedaan Sistem Politik Di Banyak Sekali Negara

Negara-negara di dunia ini mempunyai sistem politik yang khas, yang tidak sama dengan sistem politik yang ada di negara lain. Misalkan saja Amerika Serikat, ialah suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi dan turut pula menyuarakan demokrasi ke negara-negara lain. Namun sistem politik demokrasi di Amerika Serikat tidak bisa disamakan dengan sistem politik demokrasi di Inggris dan Perancis. 

Perbedaan sistem politik antar negara yang satu dengan negara yang lain ialah suatu hal yang wajar. Hal itu dipengaruhi oleh latar belakang dan kondisi sosial budaya, ekonomi, riwayat pendidikan, keamanan, sejarah masyarakat di negara yang bersangkutan. Walaupun Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia walaupun bertetangga dan mempunyai rumpun bahasa yang sama, tetapi masing-masing mempunyai sistem politik yang tidak sama. Hal itu alasannya yakni latar belakang sejarah yang tidak sama antara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia.

Perbedaan sistem politik antarnegara bukanlah suatu problem dalam pergaulan dan hubungan internasional, alasannya yakni dalam hubungan intemasional ada kaidah-kaidah dan budpekerti internasional yang diakui oleh masing-masing negara. Setiap negara tidak dibenarkan melaksanakan intervensi atau melaksanakan Koreksi dan evaluasi terhadap sistem politik di suatu negara, yang bisa dilakukan spesialuntuklah melaksanakan kajian dan perbandingan antara sistempolitik yang satu dengan sistem politik lainya, dilihat dari aspek proses, struktur, dan fungsi politik. 

Namun diakui bahwa dalam praktik politik internasional diketahui adanya kebijakan-kebijakan suatu negara atau suatu kelompok organisasi internasional yang mempersembahkan perlakuan beda terhadap negara yang mempunyai sistem politik yang tidak sama dengan sistem politik yang dianutnya, atau yang dianggapnya paling baik. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat serta beberapa organisasi internasional menyerupai IMF, IGGI, dan World Bank bersikap pilih-pilih atau memdiberi prasyarat dalam mempersembahkan menolongan kepada negara-negara yang sedang berkembang di Asia dan Afrika. Apabila sistem politik negara tersebut cenderung tidak demokrasi, maka menolongan tidak didiberikan. santunan spesialuntuk didiberikan kepada negara yang melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. 

Sistem politik negara-negara di dunia ini intinya berada pada dua titik yang dihubungkan oleh satu garis lurus, yang ujung sebelah kanan didiberi nama demokrasi (liberalisme), sedangkan ujung sebelah kiri disebut diktatorial (komunisme). Namun demikian, hingga ketika ini belum ada negara yang sanggup dikategorikan berada di ujung titik tersebut. 

Dewasa ini, sistem politik demokrasi diakui banyak pihak sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dibandingkan, sistem politik diktatorial maupun totaliter mengalami kehancuran, ditandai dengan hancurnya Tembok Berlin dan bubarnya negara Uni Soviet.

Fenomena inilah yang mengakibatkan timbulnya anggapan bahwa demokrasi ialah suatu sistem politik yang diakui bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat. Terjadilah euforia bahwa demokrasilah yang terbaik, sehingga sering terjadi perubahan dan pergeseran sistem politik di suatu negara menuju pada sistem politik demokrasi. Bahkan, jikalau ada suatu negara yang disinyalir tidak demokratis, cenderung akan dikucilkan dalam pergaulan internasional. 

pengambilan keputusan serta dalam penentuan pemimpin ialah hal pokok yang dijamin dalam sistem politik demokrasi. Selain itu, dalam sistem politik demokrasi konflik yang terjadi dalam interaksi antar manusia, diupayakan sanggup diselesaikan melalui konsensus, bukan diselesaikan melalui kekerasan. Persamaan peluang politik bagi individu dijamin oleh hukum. Bahkan partisipasi masyarakat negara sangatlah dibutuhkan dalam sistem politik demokrasi. Hal itu dikarenakan partisipasi masyarakat negara ialah legitimasi bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. Penguasa dalam mendapat kewenangannya menurut mekanisme yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan rakyat menaati.

Daftar Pustaka : YUDHISTIRA

Share :