Beberapa Duduk Kasus Seputar Pelaksanaan Otonomi Daerah

Beberapa Masalah Seputar Pelaksanaan Otonomi Daerah

Ada beberapa fenomena kultural-politis yang harus dicermati alasannya yaitu berpotensi besar menjadi hambatan pelaksanaan otonomi daerah. Fenomena apakah itu?

Partisipasi Masyarakat Rendah

Sebagian besar masyarakat kabupaten mempunyal persepsi bahwa otonomi kawasan merupakari problem pemerintah ciaerah. Kondisi ibarat mi berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah kabupaten. Salah satu balasannya yaitu dalam perencanaan dan persiapan lainnya pemerintah kabupaten akan sibuk sendirian dan kurang menerima derma dan kontrol dan masyarakat. Masyarakat tidak peduli pemerintah siap atau tidak. Mereka cenderung menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kawasan untuk melakukan otonomi daerah. Bagi masyarakat, yang penting ada perubahan pada k’nerja pemerintah sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih balk dan rnurah. Sikap menunggu ini akan sangat mengganggu pelaksanaan otonomi daerah, alasannya yaitu sebenarnya pelaksanaan otonomi ini akan sangat diuntungkan dengan adanya artisipasi masyarakat.

Sikap dan Mentalitas Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintah di kawasan ialah salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, alasannya yaitu merekalah ujung tombak dan eksekutor aktivitas tersebut. Ada tanda-tanda yang cukup menonjol pada hampir tiruana pemenntah kabupaten bahwa perilaku dan mentalitas aparatur balk direktur maupun legislatif masih menyisakan imbas kebijakan pemerintah yang sentralistik. Akibatnya, mereka lebih balk menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif serta prakarsa untuk melakukan fungsi pemermntah. Kondisi mi tentu saja tidak mendukung pelaksanaan otonomi daerah, alasannya yaitu seharusnya pemenntah kawasan di kabupaten dituntut kepeloporannya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi itu sendiri.

Kebijakan Penyeragaman (Unit ormitas)

Salah satu sisi kebijakan sentralistisme kekuasaan yaitu kebijakan penyeragaman (uniformitas) pada tiruana bidang kehidupan masyarakat. Penyeragaman ml sudah melumpuhkan ; tiruana sndi keguakaragaman daerah. Akibatnya, banyak potensi yang tertutup dan tidak bisa berkembang dengan baik. Padahal potensi tersebut ialah salah satu kunci penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. melaluiataubersamaini adanya kultur uniformitas mi, pelaksanaan otonomi kawasan akan menghadapi tantangan yang berat dalam upaya penggalian dan pertumbuhan . keguakaragaman serta potensi daerah.

Ketergantungan

Sentralistik sudah merenggut hampir tiruana kekuasaan pemermntah spesialuntuk pada pusat. Daerah tinggal mempunyai kewenangan yang sedikit dan sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Daerah mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi dengan pusat. Hal tersebut sudah J berlangsung sangat lama, sehingga untuk melakukan kebijakan otonomi memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak bisa serta merta.

Kecenderungan Dominasi Kekuasaan oleh Pusat dan Provinsi

Ada kecenderungan berpengaruh bahwa di sebagian kalangan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintah kabupaten. Akibatnya, penyerahan kewenangan akan berlarut-larut dan mengulur jadwal pelaksanaan otonomi kawasan di kabupaten.

Sumber Daya Daerah dan Sistem Data Daerah

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah kawasan sering terhambat alasannya yaitu kawasan kurang mempunyai sumber daya, atau kurang mempunyai data tentang sumber daya dan potensi daerah. Masih sedikit kawasan dalam hal ml kabupaten yang mempunyai sumber data yang lengkap dan aplikatif. Data yang tersedia selama ml kurang diolah serta disajikan bahkan jarang dipakal sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga banyak yang tidak relevan dan reatistik. Kelemahan mi semakin terasa pada periode otonomi yang mensyaratican tiruana kebijakan pembangunan kawasan harus realistik, adil, serta relevan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Sumber Pustaka: Cempaka Putih