Meningkatkan Pengamalan Demokrasi Pancasila Dalam Berbagal Kegiatan

Makna demokrasi Pancasila bekerjsama ialah keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Demokrasi Pancasila tidak saja demokrasi dalam politik (mengatur tentang politik kenegaraan), tetapi ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang ialah perilaku hidup seluruh bangsa Indonesia.

Hukum dasar demokrasi Pancasila sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak asasi manusia, sepanjang tetap dalam batas-batas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh alasannya yaitu itu, pengamalan demokrasi Pancasila dalam banyak sekali acara dalam menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam mencapai masyarakat adil dan makmur menurut Pancasila, perlu terus ditingkatkan.

Kegiatan Bidang Politik

Kegiatan di bidang politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi Pancasila mencakup beberapa aspek hal-hal sebagai diberikut.

Setiap masyarakat negara wajib menyukseskan setiap pelaksanaan pemilu dengan asas luber dan jurdil untuk menentukan wakil-wakil rakyat (DPR/MPR), demi suksesi kepemimpinan nasional dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam penerapan demokrasi Pancasila yang berpaham kekeluargaan tidakrnengenal diktator lebih banyak didominasi dan tirani minoritas.
Pancasila harus dimantapkan sebagai dasar negara dan asas dalam landasan bagi tiruana ormas dan orpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kita turut serta dalam mewujudkan aparatur negara yang membersihkan, berwibawa, bertanggung jawaban, penuh pengabdian, dan profesional, melalui pengawasan penyelenggaraan ketatguagaraan.
Media massa, masukana komunikasi, dan masukana penerangan lain dimanfaatkan semoga bisa menggugah tugas serta rakyat serta sanggup berfungsi positif terhadap upaya mengoptimalkan kesadaran politik rakyat dan memeratakan manfaat pembangunan di segala bidang,memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi.
Dalam mengambil keputusan atas suatu duduk perkara diusahakan sejauh mungkin melalui pendekatan-pendekatan musyawarah untukmufakat, mewujudkan kesadaran, kepastian, dan ketertiban hukum.

Kegiatan Biclang Ekonomi

Kegiatan bidang ekonomi antara lain mencakup beberapa aspek hal-hal diberikut:

berpartisipasi aktif dalam ikut serta menentukan anggarn dan pendapatan belanja negara melalui forum Dewan Perwakilan Rakyat;
mewujudkan perekonomian rakyat, berdasar atas asas kekeluargaan dalam bentuk koperasi, swasta dan BUMN serta tetap mau dan bisa bekerja sama diantara tiruana pelaku ekonomi;
mengusahakan dan memanfaatkân sumber-sumber kekayaan alam, balk yang potensial maupun yang efektif untuk kesejahteraan yang sanggup dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Bidang Sosial Budaya

Kegiatan di bidang sosial budaya mencakiip antara lain

mengusahakan tingkat kemajuan penduduk dan pendidikan yang merata untuk membuat sumber daya insan yang berkarakter, maju, dan mandiri,
memanfaatkan unsur-unsurbudaya abnormal yang positif dan menurnbuhkembangkan kebudayaan nasional untuk kemajuan dan memperkaya khasanah kebudayaan nasional dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila,
ikut aktif ambil bab dalam peluang pelaksanaan pembangunan nasional melalui wadah-wadah organisasi kepemudaan/profesi menyerupai OSIS, PMR, Pramuka, Karang Taruna, KNPI, dan sebagainya dan
menumbuhkan rasa solidaritas (kesetia-kawanan dan kepedulian sosial) tolong-menolong pemerintah dan masyarakat dalam memberantas dan mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain.

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selain contoh-contoh tersebut di atas tentu masih banyak contoh-contoh lain yang belum disebutkan. Oleh sehab itu, kita kembangkan terus secara kreatif perilaku kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai awal tolak demokrasi Pancasila, dengan tetap melalui pendekatan-peidekatan musyawarah untuk mufakat.

Kita harus membuatkan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang bisa menopang sistem kehidupan kenegaraan yang demokratis, aman, tertib, stabil, dan dinamis selama hangsa Indonesia mengainalkan nilai-nilai luhur Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber Pustaka: Yudhistira