Peristiwa-Peristiwa Sekitar Proklamasi Dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Membahas Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan dan Negara

Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945

Sesudah tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai kelengkapan negara yang mencakup di antaranya dasar negara dan undang-undang dasar, presiden dan wakil presiden, serta susunan kabinet dan tubuh perwakilan rakyat.

Kemudian PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengadakan rapat untuk mengisi kelengkapan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno (Ketua) dan Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) di Gedung Kesenian Jakarta, Jl. Pejambon. Rpat tersebut menghasilkan 3 keputusan dasar, antara lain:

Mengesahkan Undang-Undang Dasar.
Memilih presiden dan wakil presiden.
Sementara waktu presiden dimenolong oleh Komite Nasional.

Undang-Undang Dasar yaitu hasil dari sidang BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang wujudnya masih ialah Rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang dan dalam pembahasan wacana Undng-Undang Dasar diadakan beberapa perubahan atas seruan dari Drs. M. Hatta, yaitu: Bab III Pasal 6 ditetapkan, bahwa Presiden ialah orang Indonesia orisinil yang beragama Islam” diubah Presiden ialah orang Indonesia asli”.Sila ke-1 Pancasila berbunyi bahwa: “Berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi "Berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa”. Dasar yang digunakan atas anjuran tersebut yaitu dengan dasar kepentingan dan kerukunan nasional. Kemudian Rancangan Undang-Undang Dasar dilakukan akreditasi dan diputuskan sebagai Undang Undang Dasar negara yang dikenal kini ini dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyusunan kelengkapan negara dan pertolongan negara atas provinsi

Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19-8-1945 dengan menghasilkan keputusan yang sangat penting yaitu:

a. Menetapkan Susunan Kementerian

Sebelum melaksanakan sidang Ir. Sukarno menugaskan kepada beberapa orang yang tergabung dalam Panitia Kecil. panitia kecil tersebut terdiri dari Ahmad Subarjo sebagai ketua, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo. Hasil pembahasan dari Panitia Kecil tersebut kemudian dibahas dalam rapat pleno tanggal 19 Agustus 1945 tersebut. Pada rapat pleno tersebut memutuskan 12 menteri yang memimpin departemen dan 5 menteri negara. Adapun susunan kementerian tersebut yaitu sebagai diberikut:
Menteri Dalam Negeri : R.A. Wiranatakusumah
Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Dr. Supomo
Menteri Kemakmuran : Ir. Surachman Cokroadisuryo
Menteri Keuangan : Mr. A.A. Marimis
Menteri Sosial : Mr. Iwa Kusumasumantri
Menteri Kesehatan : Dr. R. Buntaran Martoatmojo
Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
Menteri Penerangan : Mr. Amir Syahrifuddin
Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso
Menteri Negara : R. Otto Iskandardinata
Menteri Negara : Dr. M. Amir
Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
Menteri Negara : Mr. Maramis
Menteri Negara : Mr. R.N. Sartono
Menteri Negara : Wahid Hasyim

Menetapkan pertolongan wilayah propinsi

Sebelum dilakukan rapat pleno, Ir. Sukarno juga menugaskan kepada Panitia Kecil yang terdiri dari Otto Iskandardinata sebagai ketua, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. A.A Hamidhan, Dr. Ratulangi, Ktut Puja). Hasil dri pembahasan kecil tersebut kemudian dibawa ke rapat pleno untuk dibicarakan, yang diputuskan bahwa membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pembagian Wilayah Republik Indonesia Provinsi Gubernur yaitu sebagai diberikut:
a) Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo
b) Jawa Tengah : R. Panji Suroso
c) Jawa Timur : R.A. Suryo
d) Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Puja
e) Sumatera : Mr. Tengku Moh. Hasan
f) Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
g) Maluku : Mr. J. Laturharhary
h) Sulawesi : Dr. G.S.S.S.J Ratulangi

Selain itu juga dilakukan pengangkatan pejabat-pejabat tinggi negara yang terdiri dari:

Sekretaris Negara : Mr. A.G. Pringgodigdo
Kepala Polisi : Sukamto
Menteri Keamanan : Sulyohadikusumo
Juru Bicara Negara : Sukarjo Wiryopranoto
Jaksa Agung : Mr. Gatot Tarunamiharja
Ketua Mahkamah Agung : Mr. Dr. Kusumaatmaja
Kepala Staf Umum : Mayor Jenderal Urip Sumoharjo

b. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat

Pembentukan KNIP yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945 yang pusanya yaitu di Jakarta. Sedang di kawasan juga dibuat dengan nama Komite Nasional Indonesia Daerah

Pada tanggal 29-8-1945 dilakukan peresmian dengan susunan pengurus yaitu sebagai diberikut:

Ketua : Mr. Kasman Singodimejo
Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo
Wakil Ketua II : Mr. Yohguas Latuharhary
Wakil Ketua III : Adam Malik

Apa kiprah KNIP tersebut? tugasnya yaitu mendampingi presiden di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tanggal 16-10-1945 KNIP melaksanakan rapat pleno yang mana dalam peluang tersebut Wapres RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. X terkena pemdiberian kekuasaan dan juga wewenang legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk ikut serta dlam penetapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum MPR terbentuk.

Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara

Presiden juga menugaskan kepada panitia kecil untuk mengulas terkena pembentukan tentara kebangsaan yang terdiri dari Abdul Kadir, Kasman Singodimejo, Otto Iskandardinata.

a. BKR (Badan Keamanan Rakyat)
Pembentukan BKR yaitu pada tanggal 27 Agustus 1945. Adapun kiprah BKR yaitu sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah dan di bawah koordinasi KNIP Daerah. Keanggota dari BKR yaitu berasal dari mantan anggota Peta, KNIL, Heiho, Kei Sat Sutai (Polisi), dan Seinendan, serta Keibodan. Resminya BKR berdiri diumumkan oleh presiden pada tanggal 23 Agustus 1945.
Susunan anggota BKR Pusat yaitu sebagai diberikut:

Ketua Umum : Kaprawi

Ketua I : Sutalaksana
Ketua II : Latief Hendraningrat

Susunan BKR Daerah:

Jawa Barat : Aruji Kartawinata
Jawa Tengah : Sudirman
Jawa Timur : drg. Mustopo

b. TKR (Tentara Keamanan Rakyat)
Oleh lantaran adanya provokasi dari pasukan Sekutu yang diboncengi oleh pasukan Belanda yang sanggup mengancam keselamatan bangsa dan negara, kemudian pemerintah memdiberi kiprah kepada Mayor
Urip Sumoharjo yang ialah pensiunan KNIL untuk menyusun tentara kebangsaan (TKR). Yogyakarta yaitu markas tertinggi TKR. Pemerintah mengeluarkan maklumat terkena berdirinya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang ketuanya yaitu Supriyadi (Tokoh PETA di Blitar) pada tanggal 5 Oktober 1945. Walaupun sudah dilakukan penunjukan sebagai ketua TKR, namun tidak pernah muncul untuk melaksanakan tugas. Kemudian dilakukan tindak lanjut atas keadaan tersebut. Pada tanggal 12-11-1945 markas tertinggi TKR kemudian mengadakan rapat, tujuannya yaitu untuk mengulas pemilihan pimpinan tertinggi TKR. Dari hasil rapat tersebut maka yang terpilih sebagai panglima TKR yaitu Kolonel Sudirman (Komando Devisi V/ Banyumas). Selanjutnya TKR (Tentara Keamanan Rakyat) berubah nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946). Perubahan nama tersebut sudah disetujui oleh pemerintah. Tujuan dari perubahan nama yaitu ditujukan supaya kiprah dari tentara diperluas dan diperdalam, yaitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam arti yang luas. Kemudian nama Tentara Keselamatan Rakyat tidak berlangsung lama, lantaran pada tanggal 24-1-1946 dirubah lagi dengan nama Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Kemudian TRI dirubah lagi menjadi Tentara Nasional Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) lantaran TRI masih terdapat badan-badan kelaskaran. Oleh karenanya laskar rakyat yang ada di seluruh Indonesia tersebut harus dipersatukan dalam satu tempat dan menjadi suatu kekuatan yang besar dalam satu komando. Pergantian nama Tentara Rakyat Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi pada tanggal 3 Juni 1947. Pada tanggal 27 Juni 1947 pimpinan Tentara Nasional Indonesia dilantik Presiden, antara lain:

Jenderal Sudirman menjabat sebagai Panglima Besar seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.
Letnan Jenderal Urip Sumoharjo menjabat sebagai Kepala Staf Umum yang secara khusus bertugas untuk mengurus Angkatan Darat.
Komodor Udara S. Suryadarma menjabat sebagai Panglima Angkatan Udara.
Laksamana Muda Nazir menjabat sebagai Panglima Angkatan laut.

Pergantian nama tersebut dilatarbelakangi oleh adanya upaya untuk mereorganisasi tentara kebangsaan yang benar-benar menjadi profesional. KNIL yaitu abreviasi dari Koninklijk Nederlands-Indische Leger yaitu ialah tentara kolonial Hindia Belanda. Para mantan perwira KNIL mempunyai peranan yang sangat besar dalam merintis berdirinya tentara kebangsaan yang terorganisasi. Mantan perwira KNIL tersebut contohnya Urip Sumoharjo, A.H. Nasution, dan Alex Kawilarang.

Dukungan Spontan Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sesudah terdengar dan sudah diketahui oleh seluruh penduduk di seluruh penjuru wilayah Indonesia terkena insiden proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka dengan impulsif dan rasa bangga mendukung atas proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut.

Aksi usaha rakyat Jakarta

melaluiataubersamaini merampas beberapa senjata milik tentara Jepang, bambu runcing, senjata tajam yang lainnya, masyarakat Jakarta melaksanakan penyerbuan ke tempat-tempat penting yang masih diduduki oleh Jepang. Pada tanggal 3-9-1945, Johar Nur memimpin para perjaka untuk mengambil alih kereta api. Jawatan Radio dikuasai Republik Indonesia pada tanggal 11 -9-1945. Para perjaka kemudian melaksanakan agresi dengan cara mencorat-coret, menulis semboyan usaha pada tembok-tembok, kereta api. Semboyan yang ditulis tersebut misalnya: “Merdeka atau mati, “Sekali Merdeka tetap merdeka”.

Rapat raksasa di lapangan Ikada (19 September 1945)

Sesudah proklamasi kemerdekaan dibacakan, maka pada 19 -9-1945, para perjaka Jakarta yang dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk menggerakkan massa dalam suatu rapat raksasa di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta). Tujuan dari rapat tersebut yaitu supaya Sukarno berbicara eksklusif di hadapan seluruh rakyat. Letak lapangan Ikada jika kini yaitu di potongan selatan Lapangan Monas. Pada ketika itu tentara Jepang melaksanakan penjagaan dengan sangat ketat, namun rakyat tetap menghadirinya. Pada ketika itu Presiden Sukarno tidak jadi melaksanakan pidato di hadapan masyarakat masyarakat, tetapi spesialuntuk memberikan beberapa pesan singkat saja, antara lain meminta kepada rakyat supaya percaya kepada pemimpin dan pulang dengan tenang.

Makna rapat raksasa yang dilakukan di Lapangan Ikada yaitu sebagai diberikut:

Berhasil untuk mempertemukan antara pemerintah RI dengan rakyatnya.
Merupakan perwujudan/ manifestasi kewibawaan dari pemerintah Republik Indonesia di hadapan rakyat.
Telah berhasil untuk menggugah kepercayaan rakyat terhadap kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Insiden bendera di Surabaya

Di hari yang sama, yaitu pada tanggal 19-9-1945 di Surabaya sudah terjadi insiden yang dikenal dengan nama “Insiden Bendera” yang mana Insiden Bendera tersebut terjadi oleh lantaran tindakan dari beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda (Merah Putih Biru) pada tiang di atas Hotel Yamato, Tunjungan. Hal yang dilakukan Belanda tersebut kemudian mengakibatkan kemarahan terhadap masyarakat Surabaya, yang dillanjutkan dengan penyerbuan ke Hotel Yamato untuk menurunkan bendara Belanda tersebut, kemudian merobeknya yang berwarna biru. Lalu dinaikkan kembali sebagai bendera Merah Putih.

Pernyataan pertolongan Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Pernyataan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang bunyinya yaitu sebagai diberikut:

Peristiwa tersebut kemudian diikuti oleh daerah-daerah swapraja yang lainnya, menyerupai halnya pada Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Cirebon.

Dukungan rakyat Aceh

Semejak dari dulu Aceh yaitu kawasan yang sangat gigih dalam menentang kolonialisme dan Imperialisme Belanda. Dengar adanya diberita terkena proklamasi kemerdekaan, maka rakyat Aceh menyambutnya dengan rasa gembira. Pemuda Syamaun Gaharu dan Teuku Nyak Arif kemudaian membentuk barisan perjaka yang kuat, nanti yaitu ialah inti dari TKR di Aceh. Mereka kemudian melaksanakan perlucutan senjata tentara Jepang yang berada di wilayah Aceh.

Pertempuran Lima Hari di Semarang (14–19 Oktober 1945)

Penyebab terjadinya insiden pertempuran 5 hari di Semarang yaitu adanya desas-desus, bahwa Jepang akan meracuni sumber air minum yang ada di wilayah Candi. dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Semarang kemudian melaksanakan penelitian untuk hal tersebut. Pada waktu dr. Karyadi sedang melaksanakan investigasi ditembak oleh tentara Jepang. Kemudian hal tersebut mengakibatkan kemarahan para pemuda, dan bangun untuk melawan Jepang. Dalam rangka untuk mengenang insiden tersebut, maka dibangun Monumen Tugu Muda dan nama dr. Karyadi diawetkan sebagai nama rumah sakit yang ada di Semarang.

Peristiwa merah putih di Minahasa (14 Februari 1946)

Penyebab terjadinya insiden ini yaitu lantaran pasukan Sekutu melarang kepada rakyat Minahasa untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Kemudian di bawah pimpinan C.H. Taulu, rakyat Minahasa melaksanakan erlawanan kepada Sekutu, dan berhasil mempertahankan Merah Putih.

Peringatan setahun Proklamasi Kemerdekaan

Rakyat Jakarta mendirikan Tugu Proklamasi di halaman gedung yang terletak di Jl. Pegangsaan Timur 56 atas prakarsa para Wanita Republiken. Pendirian tersebut dalam rangka peringatan satu tahun proklamasi kemerdekaan. Kemudian tugu tersebut diresmikan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Rangkuman

Sesudah bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, maka perlu untuk segera dilakukan pembentukan kelengkapan pemerintah dan negara. Yang dimaksu dengan kelengkapan pemerintahan dan negara tersebut yaitu Undang-Undang Dasar, dasar negara, presiden dan wakil presiden, dewan menteri (kabinet), tubuh perwakilan rakyat, dan tentara nasional. Pembentukan kelengkapan pemerintahan dan negara, dilakukan lewat 3 kali sidang PPKI. Sidang PPKI yang pertama yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI yang ke-2 pada tanggal 19 Agustus 1945, dan Sidang PPKI yang ke-3 pada tanggal 22 Agustus 1945.

Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas yang terdiri banyak pulau. Supaya pemerintahan sanggup lancar, maka wilayah Indonesia kemudian dilakukan pertolongan menjadi beberapa provinsi yang mana untuk tiap-tia provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Pada masa awal kemerdekaan, wilayah Indonesia terbagi dalam 8 provinsi.

Apa kiprah KNIP? Adapun kiprah KNIP yaitu untuk mendampingi Presiden dalam peyelenggaraan pemerintahan negara. Pada tanggal 16-10-1945, KNIP melaksanakan rapat pleno dan pada ketika itu Wapres RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. X yang isinya yaitu pemdiberian kekuasaan dan juga wewenang legislatif kepada KNIP untuk ikut serta dalam memutuskan Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuknya MPR.

KNIL (Koninklijk Nederlands-Indische Leger) yaitu ialah tentara kolonial Hindia Belanda. Para mantan perwira KNIL sangat besar andilnya di dalam merintis terbentuknya tentara kebangsaan yang terorganisasi. Para mantan perwira KNIL tersebut contohnya Urip Sumoharjo, A.H. Nasution, dan Alex Kawilarang.

Makna dari rapat raksasa di Lapangan Ikada:

Berhasil mempertemukan antara pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya.
Perwujudan kewibawaan dari pemerintah RI di hadapan rakyatnya.
Berhasil menggugah kepercayaan rakyat Indonesia atas kekuatan yang dimiliki bangsa sendiri.

misal Soal Materi Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Mengapa sidang pertama PPKI mempunyai arti yang sangat penting?
2. Siapa Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)?
3. Apa nama Badan keamanan yang dibuat pada tanggal 22-8-1945?
4. Siapa nama gubernur Jawa Timur yang pertama setelah Indonesia merdeka?
5. Apa kiprah Komite Van Aksi dalam rangka upaya mendukung proklamasi kemerdekaan?
6. Siapa penggagas diadakannya Rapat Raksasa di Lapangan Ikada?
7. Menurut hasil sidang PPKI tanggal 18-8-1945, dalam menjalankan kiprah pemerintahan Presiden untuk sementara waktu dimenolong oleh siapa?
8. Apa yang menjadi penyebab pertempuran 5 hari di Semarang?
9. Sebutkan Anggota BKR?
10.Apa makna dari rapat raksasa di Lapangan Ikada?

Artikel IPS lainnya:

1. Pranata Sosial : Pengertian, Syarat, Macam-Macam, Fungsi dan Karakteristik Pranata Sosial (Pelajaran IPS SMP/ MTs Kelas VIII)

2. Pelaku Ekonomi Indonesia

*) Semua Materi IPS Sekolah Menengah Pertama Kelas 8 sanggup dilihat di : Rangkuman Materi Pelajaran IPS SMP/ MTs Kelas VIII

Demikianlah artikel yang berjudul Peristiwa-peristiwa Sekitar Proklamasi dan Proses Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kelas 8 yang semoga sanggup bermanfaa.