Akibat Tidak Aktifnya Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Publik

Pernahkah kalian mendengar ada sekelompok masyarakat yang menolak atau menentang suatu kebijakan pemerintah? Rakyat berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah tentang kenaikan materi bakar minyak (BBM) dan tarifdasar listrik (TDL). Masyarakat pedagang kaki lima menolak kebijakan pemerintah tentang penertiban kota walaupun sebetulnya mereka tahu bahwa mereka mangkal dan berjualan di trotoar akan mengganggu kemudian lintas dan membuat kota menjadi tidak rapi.

Pernahkah kalian mendengar atau melihat adanya kelompok lain yang melaksanakan unjuk rasa, tetapi justru mendukung sebuah kebijakan, contohnya suatu kelompok masyarakat mendukung kenaikan harga BBM? Kedua rujukan tersebut ialah reaksi masyarakat terhadap sebuah kebijakan. Jadi, perilaku masyarakat terhadap kebijakan public ada dua macam, yaitu menentang atau menerima.

Persoalannya ialah mengapa mereka menolak atau menentang kebijakan public tersebut? Ada beberapa penyebab sehingga masyarakat menentang sebuah kebijakan, antara lain adalah

kebijakan tersebut merugikan mereka,
kebijakan terebut berperihalan dengan nilai-nilai daam masyarakat,
kurangnya sosialisasi kebijakan tersebut, dan
masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

Kasus penentangan tersebut ialah sebagian dan tidak aktifnya masyarakat dalam penyusunan kebijakan. melaluiataubersamaini demikian ada beberapa akhir jikalau rakyat tidak aktifdalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Adanya peno1akanatau penentangan dan masyarakat. Hal mi diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, perilaku apatis, tidak peduli, atau bahkan kekacauan atau perusakan.
Kebijakan publik tidak sanggup dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pembangunan masyarakat akan mengalami kendala atau bahkan kemacetan alasannya ialah tidak didukung oleki masyarakat.
Hilangnya kepercayaan masyrakat terhadap pejabat-pejabat pemerintah sehingga akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Dari uraian di atas terperinci bahwa partisipasi aktif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat memilih keberhasilan sebuah kebijakan. Ketidakaktifan masyarakat akan menjadikan pembangunan tidak berjalan dengan lancer yang pada risikonya akan merugikan masyarakat.

Sumber Pustaka: Yudhistira