Menghargai Sistem Politik Negara Lain

Sistem politik ialah satu kesatuan yang bersahabat dengan banyak sekali faktor lainnya. Jika masyarakat negara sanggup melihat proses politik dalam pengambilan keputusan, hal itu ialah suatu kebijakan forum kepentingan umum. melaluiataubersamaini mempelajari sistem politik suatu negara. kita akan menyadari dan memahaini makna pentingnya ikut serta secara aktif dalam kehidupan bernegara.

Setiap negara memiliki ideologi yang tidak sama-beda. Demikian pula, setiap negara tidak akan terlepas dan politik masing-masing. Hal itu bergantung pada pandangan hidup rakyat dan negaranya, serta dasar negaranya. Kadangkala ada juga negara yang antara pandangan hidup rakyat dan dasar negaranya tidak sama sehingga di dalam negara tersebut sering terjadi masalah. Ideologi politik akan mempengaruhi perilaku politik dan negara tersebut dan rakyatnya. Oleh alasannya itu, kehidupan sistem politik suatu negara tidak bisa dan tidak harus disamakan dengan sistem politik negara lain.

Seperti halnya di Indonesia dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis tidak bisa sekadar mengadopsi apa saja yang berlaku di Amerika Serikat atau negara-negara lain. Karena pada dasarnya, masing-masing negara meiniliki pandangan politik yang tidak sama sesuai dengan perkembangan sejarahnya.

Demokrasi Päncasila scring dibedakan dengan dcmokrasi Barat dan demokrasi. Timur. Untuk memahaini perbedaan itu. kita perlu memahaini terlebih lampau pengertian demokrasi Barat dan demokrasi Timur.

Demokrasi Barat

Demokrasi Barat ditemukan di negara-negara Eropa Barat, menyerupai Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Denmark, Swiss, dan Italia. Selain itu, Amerika Serikat pun menjalankan demokrasi dan bahkan sering disebut sebagai negara yang paling berhasil mewujudkan fatwa demokrasi Barat. Demokrasi Barat disebut juga demokrasi liberal alasannya pelaksanaannya didasarkan pada fatwa kebebasan atau liberalisme. Selain itu, demokrasi di negara-negara Barat juga diwarnai oleh ideologi sosialisme.

Liberalisme mengandung prinsip-prinsip moral. p01 itik, dan ekonoini yang dipergunakan oleh para pendukungnya untuk mengatur kehidupan bersama. Prinsip akhlak liberalisme, yaitu akreditasi atas hak-hak asasi manusia. Prinsip politik liberalisme mencakup beberapa aspek akreditasi atas hak-hak politik utama manusia, menyerupai hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pendapat, baik verbal maupun tulisan, hak memutuskan bentuk negara yang akan dibangun, serta hak memilih akal pemerintahan yang harus dijalankan. Dalam bidang politik, liberalisme mengutamakan kebebasan rakyat dan orang per orang.

Menurut Hendry B. Mayo , demokiasi Barat dilandasi oleh sejumlah nilai. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan akhlak dalam pelaksanaan demokrasi di negara-negara Barat. Beberapa nilai demokrasi Barat tersebut ialah sebagai diberikut:

menyelesaikan perselisihan secara hening dan melembaga;
menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai;
menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
membatasi penerapan kekerasan hingga seininimal mungkin;
mengakui dan menganggap masuk akal adanya keberagaman dalam masyarakat, menyerupai keguakaragaman pendapat dan kepentingan;
menjamin tegaknya keadilan.

Demokrasi Timur

Pelaksanaan demokrasi Timur ditemukan di negara-negara Eropa Timur, yang dulu dikenal sebagai negara-negara komunis. Negara-negara komunis itu sekarang sudah terpecah belah setelah ideologi komunis ditinggalkan oleh rakyat negara yang bcrsangkutan. Sejak itu, terjadi peinisahan dan pembentukan negara gres oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tiruanla berada dalam satu wadah negara komunis.

Pemerintahan komunis sebcnarnya tidak bersifat demokratis. Namun demikian, pemerintah atau rakyat negara yang bersangkutan selalu menyebut bahwa pemerintahan negara mereka ialah demokrasi. Mereka menyebut sistem pemerintahannya dengan nama demokrasi rakyat (people democracy) atau demokrasi sosialis (socialist democracy). Demokrasi rakyat atau demokrasi sosialis, intinya ialah sistem pemerintahan menurut fatwa Karl Marx (Marxisme) atau komunisme. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme antara lain sebagai diberikut:

monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan atau keguakaragaman dalam masyarakat;
kekerasan ialah alat yang sah untuk mencapai tujuan negara, yakni untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas;
negara ialah alat untuk mencapai komunisme sehingga tiruana alat negara menyerupai polisi. tentara, dan kejaksaan, dipergunakan untuk mewujudkan komunisme.

Apabila kita sudah mernahaini perbedaan-perbedaan yang ada, suatu hal yang terpenting ialah bagaimana kita sebagai masyarakat negara bisa mendapatkan setiap perbedaan dan berusaha seterbaik mungkin bisa mengetahui, mengerti, menyadari akan pentingnya perilaku politik yang faktual untuk mencapai tujuan negara.

Sumber Pustaka: Gguaca Exact