Pengertian Demikrasi Berdasarkan Para Ahli

Pengertian Demikrasi

Secara etimologis istiIah demokrasi berasal dan Sahasa Yunani “demokratia” yang terdini dari dua kata, yaitu demos = rakyat dan kratos/kratein = kekuatan/pemenintaban. Secara hanafiah, demokrasj benanti kekuatan nakyat atau suatu bentuk pemenintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannys. Dalani konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi ajaran sanggup ditenapkan dalam pnaktik kehidupan demokratis yang tidakspesialuntuk dalam pengentian politik saja, tetapi juga dalagn banyak sekali bidang kehidupan. Mohammad Hatta, Wapres pertama RI, menyebut demokrasi sebagal sebuah pengesenan dan penggantian kedaulatan naja menjadi kedaulatan nakyat.

Pengertian Demikrasi Menurut Para Ahli

Pandangan-pandangan tentang pengertian demokrasi sudah banyak dikaji oleh para ahli. Meskipun terdapat perbedaan, narnun intinya pandangan-pandangan para hebat itu mempunyai kesamaan prinsip, yaitu:

Abraham Lincoln (Presideb Amerika ke-16)

Demokrasi yakni pemerintahan dan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Giovanni Sarlori

Memandang demokrasi sebagai suatu sistem di mana tak seorang pun sanggup menentukan dirinyi sendiri, tak seorang pun sanggup mengidentifikasikan ia dengan kekuasaannya kemudian tidak sanggup juga untuk merebut dan kekuasaan lain dengan cara-cara tak terbatas dan tanpa syarat.

Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila

Dernokrasi yakni suatu contoh pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk memerintah berasal dan mereka yang diperintah. Atau demokrasi yakni contoh pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif tiruana anggota yang berwenang. Maka legitimasi pemerintah yakni kemauan rakyat yang menentukan dan mengontrolnya. Rakyat menentukan wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahannya. Di samping itu, dalam negara dengan penduduk jutaan, para masyarakat negara mengambil bab juga dalam pemerintahan melalui persetujuan dan Koreksi yang sanggup diutarakan dengan bebas khususnya dalam media massa.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, kiranya sanggup dipahami bahwa negara yang menganut sistem politik demokrasi senantiasa mengingat kehendak dan harapan rakyat. Jadi, setiap tindakan dalam melakukan kekuasaan negara tidak berperihalan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, dan sedapat mungkin berusaha memenuhi segala harapan rakyat.

Dalam sistem demokrasi posisi rakyat sederajat di hadapan aturan dan pemerintahan. Rakyat mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu peluang untuk menentukan ataupun dipilih. Tidak ada pihak lain yang berhak mengatur dirinya selain dirinya sendiri. Hanya saja, sebagaimana diakui bersama oleh para ilmuwan politik bahwa ciri utama sistem demokrasi yakni berlakunya dan tegaknya aturan di masyarakat. Jika aturan tidak berlaku, maka yang terjadi bukanlah demokrasi tetapi anarki.

Oleh alasannya yakni itu, ciri utama sistem demokrasi yakni (a) tegaknya aturan di masyarakat (law enforcement), dan (b) diakuinya hak-hak asasi insan (HAM) oleh setiap anggota masyarakat tersebut. melaluiataubersamaini dua pilar mi, contoh korelasi yang lainnya akan turut terwarnai sebagai sebuah sistem sosial menuju sebuah masyarakat yang lebih tertib menurut hukum. Demokrasi sanggup terwujud alasannya yakni adanya proses yang dinamis dalam kehidupan rakyat yang berdaulat. Namun motivasi utama yang mendorong proses itu yakni keberanian moral. Tanpa keberanian moral, dalam arti menyelaraskan nilai-nilai budpekerti termasuk di dalamnya keadilan dan kebenaran, proses itu akan tersumbat.

Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berujud “jiwa, budaya atau ideologi” yang mewarnai pengorganisasian banyak sekali elemen politik menyerupai partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan. Kelestarian demokrasi memerlukan partisipasi rakyat yang bersepakat rnengenai makna cara kerja, dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan mereka.

Demokrasi yang berpengaruh bersumber pada “kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hersama Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan duduk kasus perwakilan kehendak rakyat. Dalam perkembangan cukup umur ini, istilah demokrasi sudah jauh Iebih luas, yaitu tidak hanva mencaku sistem politik, tetapi juga sistem ekonomi, kebudavaan. Dan bahkan sudah dijadikan sebagai perilaku hidup sehingga sanggup mencakup beberapa aspek segala sistem kehidupan.

Sumber Pustaka: Yudhistira