Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan Perundang-Undangan

Berikut ini yakni beberapa pihak yang terlibat dalam penyeusunan perundang-undangan.

Ketetapan MPR (Tap. MPR)

Ketetapan MPR adalan produk legislatif yang diputuskan MPR dalam:

Sidang Umum MPR etiap 5 tahun),
Sidang Tahunan MPR. dan
Sidang spesial MPR sewaknI-waktu bila dipandang perlu).

MPR terdiri atas:

Anggota Dewan PerakiIan Rakyat (DPR), dan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jadi, pihak yang terlihat dalam penyusunan Tap. MPR yakni para anggota dewan perwakilan rakyat dan DPD (MPR).

Undang-Undang (UU)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen), pihak yang terlibat dalam RUU diatur dalam pasal diberikut mi.

Pasal 5 ayat (1) : Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
Pasal 20 ayat (1): dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaaq membentuk undang-undang.
Pasal 20 ayat (2): Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh dewan perwakilan rakyat dan Presiden untuk menerima persetujuan bersama.
Pasal 20 ayat (4): Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Jadi, pihak yang terlibat dalam penyusunan undang-undang ialah

para anggota dewan perwakilan rakyat (termasuk ketua. wakil-wakil ketua) dan sekretaris jenderal DPR;
presiden dan wakil presiden dengan para menteri yang terkait serta sekretaris negara.
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal tentang kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan perpu. Jadi, para pihak yang terlibat dalam penyusunan perpu ialah presiden dan wakil presiden dengan para menteri yang terkait serta sekretaris negara.

Peraturan Pemerintah (PP)

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (2), presiden menetapkan pera turan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi, pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan pemerintah ialah presiden dan wakil presiden beserta para menteri (kabinet) dan sekretaris negara.

Keputusan Presiden (Keppres)

Keppres diputuskan oleh presiden dan wakil presiden serta menteri terkait dan sekretaris negara.

perda (Perda)

Perda diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I (provinsi) dan Tingkat II (kabupaten atau kota). Para pihak yang terlibat dalam penyusunan DPRD ialah para anggota DPRD I dan II.

Sumber Pustaka: Bumi Aksara