Upaya Aturan Dalam Proses Aturan Nasional

Upaya Hukum dalam Proses Hukum Nasional

Upaya aturan yaitu suatu upaya untuk melawan atau menolak suatu putusan pengadilan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk mendapatkan suatu putusan yang dirasa lebih adil. Ada tiga macam upaya hukum, yakni perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.

Perlawanan (Verzet)

Perlawanan (verzet) yaitu suatu upaya yang sanggup dilakukan oleh pihak yang berperkara atau pihak ketiga untuk melawan putusan/ketetapan pengadilan negeri yang tidak sanggup diterimanya. Perlawanan sanggup diajukan baik dalam masalah perdata maupun dalam masalah pidana enteng yang biasa disebut masalah rol. Perkara rol yaitu perkara-perkara pidana yang diancam dengan eksekusi yang tidak lebih dan 3 bulan penjara dan/atau denda yang tidak lebih dan Rp 500,- kejahatan penghinaan enteng.

Dalarn masalah perdata. perlawanan sanggup diajukan oleh beberapa orang diberikut ini.

Tergugat yang dikalahkan dalam putusan pengadilan tanpa kehadirannya (putusan verzet). Hal itu disebabkan ia tidak pemah hadir semenjak masalah mulai diperiksa hingga diputus meskipun sudah dipanggil secara sah.
Pihak ketiga yang oleh suatu penetapan pengadilan, kepentingannya tersangkut, baik terkena dirinya maupun harta bendanya.

Permohonan perlawanan sanggup diajukan dengan surat atau verbal oleh yang berkepentingan sendiri atau oleb wakilnya/pembelanya yang didiberi kuasa khusus untuk itu pada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.

Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan yaitu sebagai diberikut.

14 hari terhitung han diberikutnya semenjak putusan verzet tersebut didiberitahukan.
Jika putusan verzet tersebut tidak sanggup secara eksklusif didiberitahukan kepada orang yang dikalahkan maka batas waktu tenggang tersebut ditambah 8 han terhitung han diberikutnya semenjak adanya teguran untuk melaksanakan putusan verzet tersebut.

Dalam masalah pidana enteng (perkara rol), perlawanan diajukan oleh terhukum yang dijatuhi eksekusi dalarn putusan pengadilan tanpa kehadirannya (keputusan verzet). Permohonan perlawanan itu sanggup diajukan dengan surat atau verbal oleh terhukum atau wakilnya/pembelanya yang didiberi kuasa khusus untuk itu melaksanakan hal pada pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan melalui kejaksaan negeri. Tenggarig waktu untuk mengajukan perlawanan yaitu 8 han terhitung han diberikutnya semenjak putusan verzet didiberitahukan kepadanya.

Banding

Di dalam masalah pidana ataupun dalam masalah perdata, bila salah satu pihak atau beberapa pihak yang berperkara tidak sanggup mendapatkan putusan pengadilan negeri maka ia sanggup mengajukan ajakan banding. Artinya, mohon perkaranya diperiksa kembali dan diputus oleh pengadilan tinggi dengan suatu putusan yang dipandang lebih adil.

Pemeriksaan di dalam tingkat banding pada dasamya spesialuntuk menilik berkas masalah dan putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding. Jika dipandang perlu dan dianggap beralasan. pengadilan tinggi sanggup mendengar sendiri para pihak atau saksi. atau sanggup juga memerintailkan pengadilan negeri untuk mendengar keterangan pemanis para pi.hak atau saksi.

Permohonan banding sanggup diajukan dengan surat atau verbal oleh yang berkepentingan sendiri atau oleh wakilnya/pembelanya yang didiberi kuasa khusus untuk melaksanakan itu pada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya mencakup kawasan aturan pengadilan negeri yang memutus dengan melalui pengadilan negeri tersebut.

Tenggang waktu untuk mengajukan ajakan banding bagi masalah pidana yaitu 7 han terhitung han diberikutnya semenjak putusan itu diucapkan ataupun didiberitahukan kepada yang bersangkutan secara sah. Sebaliknya, bagi masalah perdata yaitu 14 han terhitung han diberikutnya semenjak putusan itu diucapkan ataupun didiberitahukan kepada yang bersangkutan secara sah.

Kasasi

Jika salah satu pihak atau beberapa pihak yang berperkara, baik dalam masalah pidana maupun dalam masalah perdata tidak sanggup mendapatkan putusan pengadilan tinggi maka ia sanggup mengajukan ajakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Peradilan dalam tingkat kasasi bukanlah peradilan tingkat ketiga sehabis peradilan banding lantaran peradilan kasasi tidak menilik kembali tentang peristiwa-peristiwanya, apakah terbukti atau tidaknya pengadilan di bawahnya dalam menerapkan hukumnya terhadap masalah yang bersangkutan atau ada tidaknya kesalahan dalam melaksanakan peradilan. Jika temyata ada kesalahan atau kelalaian menyerupai tersebut di atas maka MahkamahAgung sebagai pengadilan kasasi akan membatalkan putusan pengadilan tersebut dan akan mengadili sendiri.

Permohonan kasasi disampaikan dengan surat atau verbal oleh pemohon sendiri atau oleh seseorang yang didiberi kuasa khusus untuk itu sebagai wakil/pembelanya pada Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Tenggang waktu yang didiberikan yaitu tiga ahad untuk Jawa dan Madura atau enam ahad untuk kawasan luar Jawa dan Madura terhitung han diberikutnya semenjak putusan didiberitahukan secara sah kepada yang bersangkutan.

Sumber Pustaka: Tiga Serangkai