Macam-Macam Sistem Politik Berdasarkan Para Ahli

Macam-Macam Sistem Politik

Menurut Carter dan Hez, sistem politik dibedakan menjadi dua macam, ialah sebagai diberikut.

Apabila pihak yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan beberapa orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik mi disebut pemerintahan “dan atas”. Atau lebih tegas lagi oligarki, otoriter, atau aristokrasi.
Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut demokrasi. Selain itu, bila kewenangan pemerintah pada prinsipnya mencakup beberapa aspek segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut totaliter. Begitu pula pemerintahan yang mempunyai kewenangan terbatas dan membiarkan beberapa atai sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan dan pemenintah tetapi kehidupan masyarakatnya dijamin dengan tata aturan yang sudah disahkan bersama. Rezim ini disebut liberal.

Kedua sistem tersebut menyangkut korelasi kekuasaan, ialah siapa yang menjadi pemegang kekuasaan dan bagaimana hasil penerapan kekuasaan itu. Hal tersebut dipakai untuk membedakan sistern politik yang mencakup beberapa aspek beberapa faktor. Misalnya kebaikan bersama, pemersatu atau identitas bersama, korelasi kekuasaan, prinsip legitimasi kewenangan, dan korelasi politik dengan ekonomi.

Pada negara yang sedang melakukan pembangunan nasional khususnya di bidang politik, adanya partisipasi politik dan masyarakatnya sangat diperlukan. Dalam contoh pengembangan dan pembangunan politik di Indonesia, baik yang berkaitan dengan aspek-aspek pembangunan politik, contoh umum pembangunan politik maupun proses perkembangannya, perlu adanya partisipasi politik dan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal itu bertujuan semoga segala aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan politik beserta polanya sanggup dilaksanakan. Bagaimanapun baiknya konsep pembangunan politik, apabila tidak didukung adanya partisipasi politik rakyat maka pelaksanaan pembangunan politik tentu tidak berhasil dengan baik. Untuk itu perlu adanya hubungan-hubungan yang bersifat kausal organis antara pembangunan politik dengan partisipasi politik rakyat. Pembangunan politik harus ditindakianjuti oleh partisasi politik rakyat. Hal tersebut sangat memilih keberhasilan pelaksanaan pembangunan politik yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada dasarnya bentuk partisipasi politik sanggup dibedakan menjadi dua macam ialah partisipasi konvensional dan partisipasi nonkonvensjonal.

Sumber Pustaka: Yudhistira