Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Dalam Ilmu Sistem Politik

Perkembangan Demokrasi Di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia sudah mengalami pasang surut. Selama 54 tahun berdirinya negara Republik Indonesia, ternyata problem pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang guaka ragam budayanya mempertinggi tingkat kehidupan sosial politik di samping membina kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada dasarnya problem ini berkisar penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup berpengaruh untuk melakukan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan partisipasi rakyat dengan menghidarkan diktator individu, partai, maupun militer.

Dilihat dan perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia sanggup dibedakan dalam beberapa masa, yaitu masa Republik Indonesia I, Masa Republik Indonesia II, dan Masa Republik Indonesia III.

Pada masa RI I masä demokrasi konstitusional menonjolkan peranan DPR dan partai-partai politik sehingga disebut demokrasi parlementer.
Pada masa RI II lebih dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa mi pula beberapa aspek sudah menyimpang dan demokrasi konstitusional secara adab sebagai landasannya Selain itu sudah mengatakan beberapa aspek demokrasi rakyat dalam pelaksanaannya.
Pada masa RI III demokrasi Pancasila muncul sebagai demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensil. melaluiataubersamaini demikian peranan direktur terutama pada masa Orde Baru sangat mayoritas dalam menjalankan dan mengendalikan jalannya pemerintahan.

Demokrasi Pancasila pada masa reformasi secara formal mengatakan sistem presidensiil. Namun, peranan legislatif cukup menonjol dalam menjalankan dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Untuk itu kita harus sanggup memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pembangunan nasional yang sudah berlanjut akan tetap sanggup dilaksanakan dalam perjuangan mencapai tujuan nasional.

Perlu disadari bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat guaka ragam kepentingan dan pendapat yang tidak sama. Segala sesuatunya harus diselesaikan sesuai dengan tatanan masyarakat,

termasuk wadah berupa kelembagaan-kelembagaan negara. Dalam hal ini, antara lain forum perwakilan rakyat ialah forum yang sanggup menyalurkan kepentingan dan pendapat-pendapat rakyat yang berguaka ragam.

Karena adanya keguakaragaman kepentingan tersebut, maka mungkin adanya konflik-konflik di antara anggota masyarakat. Jika konflik-konflik yang ada di masyarakat itu sanggup diselesaikan secara kelembagaan maka hal itu berarti kita lebih mengutamakan keteraturan dan kestabilan. Kelembagaan negara tersebut berkaitan dengan problem sistem pemerintahan demokrasi yang sedang dikembangkan bersama cukup umur mi.

Suatu konsep demokrasi dan mekanismenya secara menyeluruh masih memerlukan waktu untuk ketuntasannya. Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Pancasila itu ialah secara bertahap, walaupun konsepsi dasarnya ialah pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui ketetapan-ketetapan MPR dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku ialah ialah tonggak-tonggak yang sudah tampak ke permukaan.

Karena itu bagi rakyat Indonesia hendaknya sanggup bersikap positif dalam pengembangan demokrasi Pancasila antara lain sebagai diberikut.

Menggunakan hak pilihnya (hak menentukan dan dipilih).
Ikut melakukan pemilu secara langsung, umum, bebas, dan belakang layar serta jujur dan adil.
Musyawarah mufakat.
Mengakui dan menghormati hak asasi insan termasuk kebebasan beragama.
Menjunjung tinggi aturan yang sedang berlaku.

Bentuk perwujudan hak dan wewenang masyarakat Indonesia dalam demokrasi Pancasila, antara lain sebagai diberikut.

Menjadi anggota/pengurus ormas atau orpol sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Memperoleh pendidikan dan ikut menangani serta membuatkan pendidikan sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.
Ikut aktif dalam acara koperasi dan acara ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

melaluiataubersamaini demikian setiap masyarakat Negara Indonesia harus ikut bertanggung balasan dalam pelaksanaan dan pengembangan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sumber Pustaka: Yudhistira