Pengertian Dan Bentuk Pemerintahan Tidak Transparan

Pemerintahan yang Tidak Transparan - Menurut Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penyelenggaraan yaitu suatu proses atau cara menyelenggarakan sesuatu. Dalam hal ini yaitu pemerintahan. Pemerintahan sanggup berarti proses, cara atau perbuatan memerintah, atau segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Tertutup berarti tidak tampak, tidak terbuka, atau tidak untuk umum. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan tertutup yaitu proses atau cara menyelenggarakan pemerintahan yang spesialuntuk diketahui oleh mereka yang memegang kekuasaan.

Bentuk Pemerintahan yang Cenderung Tidak Transparan

Berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan masa kemudian maka kita sanggup menyimpulkan bahwa ada beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk melahirkan pemerintahan tertutup dan hasilnya merugikan rakyat secara keseluruhan. sebagai diberikut.

A. Monarki Absolut

Dalam monarki adikara atau kerajaan mutlak, raja memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Tiada satu badanpun dalam negara yang sanggup membatasi atau menguasai tindakan-tindakan raja. Kehendak raja yaitu kehendak negara. 

Kekuasaan yang demikian tidak terbatas sering menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang. Dalam suatu negara yang demikian, seluruh negara tidak lain yaitu alat raja semata. Pemerintahan demikian dalam praktiknya sangat mungkin tertutup sebab hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan ditentukan sendiri oleh raja. Orang lain atau rakyat tidak sanggup mempersembahkan Koreksi,terutama undangan perubahan terhadap keputusan raja. Berani mengKoreksi apalagi menolak keputusan raja, akan dianggap berani menentang negara. 

B. Tirani 

Dalam pemerintahan tirani kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang penguasa tunggal dan dijalankan untuk kepentingannya sendiri. Pemerintahan tirani ialah imitasi bentuk pemerintahan monarki absolut. Bedanya, status kekuasaan raja bersifat hak waris dalam monarki absolut, sedangkan pemerintahan tirani sebab politik. Dalam penyelesaian masalah politik sering dipakai tangan besi atau kekerasan menyerupai pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, maupun bahaya kekerasan terhadap lawan-lawannya.

C. Otokrasi

Otokrasi Dalam pemerintahan otokrasi, pemerintahan dipegang oleh satu orang. Ada dua macam otokrasi, yaitu otokrasi kuno yang tidak memiliki tubuh perwakilan rakyat, dan otokrasi modern yang sudah memiliki tubuh perwakilan rakyat. 

Pada negara otokrasi modern, forum perwakilan rakyat berfungsi spesialuntuk sebagai komplemen (syarat formal) dari alat negara. Karena dewan perwakilan tersebut tidak memiliki fungsi dan hak-hak sebagai forum negara yang representatif. Ia spesialuntuk sebagai tubuh formalitas dan legitimasi bagi tindakan penguasa. Pada negara modern, pemerintahan otokrasi ini dimanifestasikan dalam sistem satu partai.

D. Oligarki

Pada bentuk pemerintahan Oligarki, kekuasaan pemerintah (negara) dipegang oleh oleh beberapa orang saja. Oligarki ialah bentuk pemerintahan turunan dari Aristokrasi, yaitu pemerintahan yang kekuasaannya Adapun beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk sanggup melahirkan pemerintahan tertutup yaitu dipegang oleh golongan bangsawan.

Pada prinsipnya A kesadaran golongan ningrat terhadap kedudukan rakyat sangat besar sehingga pemerintahannya bersifat kerakyatan. Namun proses transformasi nilai dalam setiap generasi selalu mengalami degradasi sehingga terjadi penindasan terhadap rakyatnya.

Semuanya sebab proses ikatan emosi, rasa senasib, dan seperjuangan menjadi hilang ketika perkembangan zaman menjadi lain problem yang dihadapi oleh generasi diberikutnya. Semula, pemerintahan untuk kepentingan rakyat sebab sejarahnya begitu besar pengorbanan rakyat tersebut. Namun, kemudian kekuasaan tersebut dipakai untuk kepentingan golongan ningrat itu sendiri. 

E. Diktator

Diktator yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara terpusat pada seorang diktator. Semua unsur negara harus tunduk kepada kemauan sang diktator/pemimpin negara. Jadi, pemerintahan diktator terperinci tertutup terhadap masukan dan Koreksian dari luar. 

Dalam praktiknya, pemerintahan diktator sanggup dibagi menjadi dua macam, yaitu diktator perorangan dan diktator golongan. misal diktator perorangan, contohnya Hitler di Jerman. Sedangkan diktator golongan contohnya di negara liberalis. Demikianlah beberapa teladan bentuk pemerintahan yang sangat potensial melahirkan praktik pemerintahan tertutup, dan hasilnya merugikan rakyat pada umumnya.

Daftar Pustaka: Yudhistira

Share :