Pentingnya Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Pengalaman masa jatuhnya rezim Orde Baru yaitu adanya tuntutan pemberantasan KKN dan Otonomi Daerah, sangatlah memprihatinkan. Sampai kini masih dirasakan dampak berupa demonstrasi dan bentrok massa Pusat maupun kawasan menjadi budaya baru. 

Adapun budaya tersebut tidak jarang memakan korban luka maupun tewas menyerupai masalah demo pembubaran Free Port di Irian Jaya. Korban demonstrasi massa tersebut ternyata juga menimpa petugas kepolisian sebagai alat pemerintah dalam menertibkan dan mengamankan negara. Sehingga, secara umum sangat disesalkan. Berikut dijelaskan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

A. Latar Belakang Sosial Budaya 

Latar belakang sosial budaya bangsa Indonesia yang agraris dan parokhial mempersembahkan corak tersendiri bahwa bangsa Indonesia bersahaja, terbuka, dan mempersembahkan lebih dari apa yang diterima. Namun demikian sebagai negara transisi ke demokrasi ternyata dibutuhkan pemerintah yang berpengaruh dan efektif sehingga masuknya militer dalam pemerintahan Orde Baru mempersembahkan nuansa kekuasaan yang otoriter. 

Adanya masalah Malari 1974 berlanjut kepada masalah Semanggi cukup umur ini membuat gelombang lebih besar, yaitu bencana Mei 1998 berupa demonstrasi besar-bemasukan di Jakarta dengan pendudukan gedung dewan perwakilan rakyat MPR RI.

Massa ini ialah massa reformasi, yaitu pengembalian hakehak rakyat pada porsinya. Agenda reformasi selain yemberantasan KKN ialah juga Otonomi Daerah. Adapun UU Otonomi Daerah lahir sebab tuntutan kawasan untuk bangun sendiri sehingga membahayakan bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Demikianlah latar belakang sejarah Negara Indonesia sehingega penting sekali keterbukaan dan jaminan keadilan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

B. Bentuk Keterbukaan dan Jaminan Keadilan

Praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara absolut yaitu tertutup, tidak jujur, dan tidak adil, berakibat rapuhnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga melahirkan keterpurukan ekonomi dan ancaman disintegrasi bangsa.

Semua sebab kurangnya santunan dan partisipasi rakyat secara utuh dan menyeluruh. Untuk itu, perlu diupayakan langkah-langkah untuk mewujudkan keterbukaan dan jaminan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai langkah reformasi itu mencakup beberapa aspek seluruh aspek kehidupan kenegaraan menyerupai hal-hal diberikut:

• Pemilihan Umum (langsung)

Melalui Pemilu, proses demokratisasi di Indonesia sanggup terealisasi dengan baik. Pemilu 2004 tercatat sebagai Pemilu yang paling demokratis setelah Pemilu tahun 1955. Bentuk keterbukaan dan jaminan keadilan ialah dengan memberlakukan asas pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil yang diatur dalam Paket UU Politik. 

melaluiataubersamaini UU Politik tersebut dimungkinkan adanya demokratisasi dalam pemerintahan di Indonesia baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mereka yang duduk di forum negara yang dipilih eksklusif rakyat maupun tidak eksklusif akan memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat itu sendiri. 

• Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempersembahkan pengertian bahwa nilai Pancasila dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sanggup diubah sehingga pengertian kesucian dan kemurnian Pancasila secara fundamental terletak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan batang badan dan penjelasannya ialah secara umum sanggup diubah.

melaluiataubersamaini amandemen tersebut diperlukan terjadi tranformasi nilai gres dalam upaya demokratisasi kehidupan bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan RI. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempersembahkan dasar bagi pengembangan demokrasi Pancasila. 

Adanya pertolongan kekuasaan negara secara integral sanggup disempurnakan sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan rakyat Indonesia. Pada kesannya nanti posisi Eksekutif akan sejajar dengan Legislatif dalam contoh budaya politik yang berkembang. 

• Otonomi Daerah

Otonomi kawasan sebagai pelaksanaan desentralisasi pemerintahan akan semakin mempersembahkan ruang gerak rakyat untuk lebih partisipatif. melaluiataubersamaini otonomi kawasan akan semakin menjamin adanya keterbukaan dan keadilan secara merata. 

Hal ini sebab masyarakat semakin terlibat dan dilibatkan dalam proses kebijakan negara lingkup daerah. Partisipasi rakyat dalam kebijakan negara lingkup kawasan tersebut alcan membuat motivasi kemandirian dan kedewasaan akan kehidupan demokrasi sesungguhnya. Demokrasi yang bersendi keterbukaan dan keadilan juga akan berkembang dengan sendirinya.

Daftar Pustaka: Yudhistira

Share :