Pengertian Dan Fungsi Infrastruktur Politik

Di dalam suatu kehidupan kenegaraaan dengan sistem politik yang demokratis, lazimnya selalu terdapat dua suasana tata kehidupan politik, yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Keduanya saling mengadakan interaksi, saling mempengaruhi, saling kerjasama, saling memdiberi dan menerima, dan yang ideal yaitu keduanya harus ialah pasangan atau partner yang harmonis dan selaras di dalam membina dan membuatkan serta mempertahankan suatu sistem politik demokratis yang dianutnya.

Pengertian Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik yaitu segala sesuatu yang bekerjasama dengan kehidupan lembaga-lembaga kirmasyaralcatan yang dalam aktivitasnya sanggup mempengaruhi, baik eksklusif atau tidak langsung, lembaga-lembaga kcnegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

1) Fungsi Infrastruktur Politik
 

• Sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan biar mereka sanggup berpartisipasi secara terbaik dalam sistem politiknya. Sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat, rakyat harus bisa menjalankan kiprah partisipasi.

• Mempertemukan kepentingan yang berguakaragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan, pendapat, dan kepentingan yang tidak sama-beda tergantung pada keadaan atau lingkungan yang mempengaruhinya. Pendapat, aspirasi, pandangan yang tidak sama-beda tersebut, diusahakan sanggup ditampung dan digabung dengan aspirasi dan pendapat yang senada.

• Sebagai agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat/aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang biar tuntutan atau pemberian menjadi perhatian dan menjadi bab dari keputusan politik.

• Menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Penyelenggaraan seleksi ini dilakukan secara berkala dan teratur berdasarkan aturan kemasyarakatan dan norma serta impian masyarakat.

• Sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Kelima fungsi tersebut di atas sering disebut dengan nama fungsi input.

2) Komponen-komponen Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik tersebut terdiri atas 5 komponen, yaitu partai politik (politicalparty), golongan kepentingan (interest group), golongan penekan (pressure group), alat komunikasi politik (media political communication), dan tokoh politik (political figure).

• Partai politik

Partai politik yaitu organisasi insan dimana di dalamnya terdapat pertolongan kiprah dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, memiliki ideologi, memiliki acara politik sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis berdasarkan penahapan jangka pendek hingga jangka panjang, serta memiliki ciri berupa keinginan untuk berkuasa.

• Golongan kepentingan 

Sekelompok insan yang bersatu atau mengadakan kegiatan alasannya adanya kepentingan tertentu, baik ialah kepentingan umum atau masyarakat atau kelompok tersebut. Perwujudan kelompok ini umumnya sanggup dibedakan dalam bentuk-bentuk menyerupai diberikut:

1. Interest group asosiasi
Kelompok ini khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat atau dari golongan, namun masih mencakup beberapa aspek kepada beberapa bidang yang luas. Yang termasuk kelompok ini antara lain ormas-ormas menyerupai NU, Muhammadiyah, Kadin, dan SPSI.

2. Interest group institusional

Kelompok ini pada umumnya terdiri atas aneka macam kelompok insan yang berasal dari forum yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang-orang yang menjadi anwota forum yang dimaksud. misalnya, PGRI, IDI, dan organisasi profesi lainnya.
 

3. Interest group non asosiasi

Kelompok ini tidak didirikan secara khusus dan kegiatannya juga tidak dijalankan secara teraturi berkesinambungan, tetapi aktivitasnya spesialuntuk kelihatan dari luar apabila kepentingan man-212km memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini sanggup berwujud masyarakat setempat, masyarakat seketurunan (Trah Jawa), masyarakat seasal pendiciikAn. masyarakat paguyuban, masyarakat patembayan, dan sebagainya.

4. Interest group yang anomik

Kelompok ini sanggup diadakan secara mendadak dan tidak bernama. Aktivitasnya pada umumnya berupa aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi bersama. Pada masa ORBA, kelompok jenis ini yang populer yaitu KAMI, Gerakan anti Korupsi (GAK), Komite Anti Korupsi (KAK), Mahasiswa Menggugat (MM), Golongan Putih (Golput), sedangkan pada masa reformasi, kelompok ini amat banyak, baik yang berskala nasional atau daerah.

5. Alat komunikasi politik

Alat komunikasi sanggup mendukung terciptanya suasana politik rakyat alasannya alat komunikasi ialah masukana penghubung dan pemersatu bagi masing--masing golongan terutama golongan politik. Alat komunikasi berfungsi sebagai alat penyebarluasan konsep-konsep, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, politik tertentu, dan program-program kerja golongan kepada seluruh anggota dan simpatisannya.

Alat komunikasi politik yang dimaksud yaitu surat kabar, buletin, brosur, pemancar radio, TV, atau media massa lainya. Media massa sebagai alat komunikasi politik sangat besar peranannya dalam sistem politik di Indonesia.
 

• Golongan Penekan

Golongan penekan yaitu sekelompok insan yang tergabung menjadi anggota suatu forum kemasyarakatan dengan acara yang tampak dari luar sebagai golongan yang sering memiliki kemauan untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa.

• Tokoh Politik

Suatu suasana politik yang menyangkut kehidupan infrastruktur ternyata tidak sanggup dipisahkan dari peranan tokoh-tokoh politik tertentu yang mewarnai kehidupan golongan-golongan yang bersangkutan. Tokoh-tokoh politik Indonesia yang termasuk kriteria ini antara lain Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati, Amin Rais, dan tokoh-tokoh lainnya.

Daftar Pustaka: Yudhistira

Share :