Sistem Politik Negara Indonesia Dari Waktu Ke Waktu

Tinjauan kesejarahan terhadap penyelenggaraan demokrasi berdasar pada politik yang berlaku di Indonesia semenjak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 menawarkan adanya tiga model pelaksanaan yang memiliki warna tersendiri.

A. Masa Demokrasi Liberal

Dalam kurun waktu ini, praktek demokrasi konstitusional sangat menonjolkan peranan DPR serta partai-partai politik. Praktek demokrasi semacam ini seringkali disebut Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal. Masa ini berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1959 dengan tiga model Undang-Undang Dasar sebagai dasar berpijak bagi praktek demokrasinya.

Di Indonesia, demokrasi liberal berlangsung semenjak dikeluarkannya Maldumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang mengganti sistem kabinet presidensil menjadi sistem kabinet parlementer. Sistem ini membawa dampak terjadinya instablitas politik negara. Hal ini berlangsung hingga berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. melaluiataubersamaini demikian, demokrasi liberal secara formal berakhir pada 5 Juli 1959.

B. Masa Demokrasi Terpimpin

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dianggap menyimpang dari jiwa demokrasi konstitusional, walaupun secura formal konstitusi diakui sebagai landasannya. Pelaksanaan demokrasi semacam ini menawarkan pula bdbeapa segi Demokrasi Rakyat. Masa pelaksanaan demokrasi ini berlangsung antara tahun 1959 hingga tahun 1965 Dalam demokrasi terpimpin ini, fatwa ala demokrasi barat banyak ditinggalkan. 

Tokoh politik (Thresiden Soekarno) yang memegang pimpinan nasional saat itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Prosedur pemungutan bunyi dalam forum perwakilan rakyat ditetapkan pula sebagai tidak efektif. Kemudian diperkenalkan apa yang dinamakan musyawarah untuk mufakat. 

Sistem multi-partai oleh Presiden ditetapkan sebagai salah satu penyebab tidak efektifnya pengambilan keputusan alasannya masyarakat lebih didorong ke arah bentuk yarig pragmatis. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini kemudian dibuat tubuh yang disebut Front Nasional. Periode ini disebut pula periode pelaksanaa.n Undang-Undang Dasar 1945 dalam keadakan ekstra ordener. Disebut demikian alasannya terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

C. Masa pelaksanaan Demokrasi antara tahun 1965 hingga 1998

• Penyaluran tuntutan

Pada periode ini, penyaluran tuntutan yang hidup dalam masyarakat menawarkan keseimbangan. Melalui hasil penyederhanaan sistem kepartaian, muncullah satu kekuatan politik yang dominan. Banyak akhir yang ditimbulkan oleh contoh penyaluran tuntutan semacam ini, yang dalam kenyataannya disalurkan secara formal melalui tiga kekuatan sosial politik, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Secara material, penyaluran tuntutan lebih dikendalikan oleh koalisi besar antara ABRI dan Golkar, yang pada hakekatnya diberintikan teknokrat dan perwira-perwira yang sudah kenal teknologi modern.

• Gaya politik

Gaya ideologi boleh dikatakan sudah ditinggalkan sama sekali. Gaya yang menonjol ialah gaya intelektual yang pragmatik, antara lain melalui penyaluran kepentingan yang berorientasi pada agenda dan pemecahan masalah.

• Kepemimpinan

Kepemimpinan bersifat legal, artinya bersumber pada ketentuan normatik konstitusional ABRI sebagai titik sentra politik di Indonesia yang cukup umur ini didukung oleh teknokrat.

• Veteran dan militer

Partisipasi kaum veteran meningkat melalui angkatan 1945, sedangkan partisipasi tentara meningkat dengan doktrin kekaryaan sesuai dengan Dwi Fungsi ABRI. Partisipasi anggota ABRI dalam DPR/MPR dan dalam forum perwakilan rakyat tingkat tempat dilakukan melalui pengangkatan.

Daftar Pustaka: Yudhistira

Share :