Partisipasi Politik Yang Sesuai Dengan Sistem Politik Di Indonesia
Berdasar uraian sebelumnya kita sudah ketahui bahwa sistem politik di Indonesia ialah sistem politik demokrasi. Pancasila menjadi dasar bagi berjalannya sistem politik demokrasi. Oleh alasannya itu sistem politik yang hendak dijalankan ialah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk terwujudnya nilai-nilai dasar Pancasila dalam penyelenggaraan bernegara.
Berjalannya sistem politik demokrasi tentu saja membutuhkan partisipasi politik seluruh masyarakat negara. Tanpa adanya partisipasi maka sistem politik demokrasi tidak sanggup berjalan. Tanpa adanyapartisipasi susah untuk munculnya bermacam-macam input dari masyarakat. Partisipasi menyerupai apakah yang diharapkan dalam sistem politik demokrasi?
Sesuai dengan model bekerjanya sisteni politik, partisipasi masyarakat negara hendaknya diarahkan semoga muncul menjadi input. Partisipasi masyarakat bisa berupa tuntutan dan dukungan, Tuntutan dan sumbangan itu selanjutnya disalurkan melalui aneka macam forum infrastruktur politik yang ada.
Termasuk forum infrastruktur sebagaimana di atas ialah partai politik, kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan media. Menulis surat pembaca di media surat kabar, sudah ialah pola memdiberi input. Siswa secara tolong-menolong pergi seorang anggota DRPD guna memberikan aspirasi semoga diadakan beasiswa di daerahnya, juga ialah pola memdiberi input.
Selain ikut serta berpartisipasi melalui lembaga-lembaga infrSruktur, partisipasi masyarakat yang demokratis ialah partisipasi yang dilandasi oleh nilai atau sikap demokrasi dan dilakuan dengan sikap yang demokratis pula.
Sikap Politik yang Demokratis dalam Kehidupan Bernegara
Masyarakat Indonesia kini ini sudah mempunyai keberanian dan kemampuan untuk menyatakan sikap politiknya pada pemerintah. Terhadap kebijakan-kebijakan pada masa Reformasi ini tidak jarang masyarakat menyatakan sikap ketidaksetujuannya.
Bahkan dari sikap politik yang negatif ini memunculkan aneka macam tindakan penentangan, anarki, dan kerusakan. melaluiataubersamaini mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan, masyarakat bertindak menuruti hawa nafsu dan kepentingan sendiri.
Jika keadaan ini terus terjadi maka sanggup membahayakan kepentingan keamanan dan kesejahteraan rakyat, serta sanggup membahayakan kelangsungan negara InciOnesia yang demokratis. Dapatkah kalian memdiberi pola tindak kekerasan masyarakat negara yang tidak puas atas kebijakan pemerintah?
Sikap politik ialah hak masyarakat negara yang boleh saja ditetapkan, namun sikap politik dilarang diwujudkan dalam bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan. Tindakan kekerasan terperinci berperihalan dengan semangat demokrasi.
Pilihan kita ialah perlunya masyarakat negara dalam sebuah negara demokrasi mempunyai sikap politik yang demokratis. Jika kita ingin menegakkan pemerintahan dan negara demokrasi, masyarakat negara perlu mempunyai sikap politik yang demokratis. Adapun ciri-ciri sikap politik yang demokratis, antara lain sebagai diberikut:
1. Sikap Pluralis
Plural yang artinya banyak, jamak. Bersikap pluralis berarti sikap untuk mengakui adanya banyak hal. Adanya perbedaan termasuk menghargai sikap politik orang lain yang tidak sama.
2. Sikap Santun dan Antikekerasan
misalnya, menuntaskan segala problem sejauh mungkin dengan damai, menentang setiap bentuk kekerasan dan pemaksaan, santun dalam berbicara dan bertindak, mengutamakan kompromi.
3. Sikap Kritis, Konstruktif, dan Inisiatif
misalnya, menghadapi problem dengan pikiran yang jernih, berprasangka baik, penuh dengan ide-ide gres yang membangun, bisa memdiberi solusi, dan tidak asal bicara.
4. Sikap Komitmen dan Bertanggung Jawab
Artinya, tetap dengan pilihannya, bersedia menanggung risiko, dan bertanggung balasan atas perbuatannya.
5. Sikap Mandiri dan. Kompetitif
Sikap berdikari berdasar kemampuan diri sendiri, namun juga perlu kolaborasi dengan orang lain alasannya setiap orang tidak bisa memenuhi tiruana kebutuhan. Orang lain kita pandang sebagai mitra untuk bersaing maju bukan sebagai musuh.
6. Sikap Terbuka
Artinya, bersedia memberikan info yang bersifat publik, tidak menutupi kasus bersama, berbicara secara terbuka, jujur, apa adanya sehingga terperinci bagi pihak lain.
7. Sikap Bekerja Sama dan Saling Ketergantungan
Perlunya bekerja sama dan saling ketergantungan dalam rangka bertindak dan memenuhi kebutuhan hidup. Perlu disadari orang yang tidak sama sikap politik tidak harus selamanya menjadi lawan politik apalagi menjadi permusuhan yang bersifat pribadi.
8. Sikap Pengendalian Diri
Artinya, tidak praktis terkena hasutan, fitnah, tidak praktis diprovokasi, diadu domba, dan bisa menahari diri untuk tidak bertindak yang mengedepankan kekerasan. melaluiataubersamaini berlandaskan pada sikap po-litik yang demokratis, sikap politik sanggup dipakai dan dimanfaatkan secara benar dan baik oleh masyarakat negara ataupun penyelenggara negara.
Sikap demokratis hendaknya dilandasi oleh kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan yang baik dari masyarakat negara terhadap pemerintah dan negaranya. Di samping itu, juga didasari oleh loyalitas atau kesetiaan pada negaranya.
Pada masa reformasi ini, ada sebagian masyarakat negara yang mempunyai sifat radikal, yaitu selalu bersifat tidak puas dan menen-tang segala kebijakan pemerintah apa pun maksud kebijakan itu. melaluiataubersamaini alasan kebebasan dan keterbukaan, orang berhak dan boleh bersikap menyerupai demikian. Kemudian, apakah pemerintah menangkapi dan memenjarakan orang-orang yang bersikap radikal?
Bolehkah pemerintah bertindak demikian? Sikap radikal terjadi alasannya kesadaran politik yang tinggi, tetapi kepercayaan terhadap pemerintahnya sangat rendah dan tidak puas. Oleh alasannya itu, yang dilakukan pemerintah bukanlah dengan menekan, memenjarakan, atau mengusir masyarakat negara yang bersikap demikian, tetapi pemerintah berusaha semoga sedapat mungkin menerima kepercayaan politik yang semakin tinggi dari masyarakatnya.
Pemerintah mengusahakan terwujudnya keadaan yang sanggup memdiberi kepuasan pada masyarakatnya, sekaligus mengadakan peru-bahan-perubahan ke arah yang makin baik menuju tujuan bersama. Makin tinggi kepercayaan masyarakat negara terhadap pemerintah maka kebijakan pemerintah akan diterima dengan sikap puas. Yang sanggup dilakukan pemerintah ialah dengan menyakinkan dan meng-upayakan bahwa kebijakan yang dikeluarkannya ialah kebijakan yang benar-benar bermanfaa untuk kepentingan rakyat.
melaluiataubersamaini mempunyai kesadaran politik, kepercayaan yang tinggi pada pemerintah, dan sifat loyal pada negara maka sikap politik demokratis sanggup mendukung keberadaan dan kelangsungan negara. Orang yang demikian apabila ada kebijakan politik yang dirasakan merugikan masyarakat maka bukannya menolak, tetapi ditanggapi, dikritisi, serta didiberi anjuran perbaikan. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang menguntungkan masyarakat maka akan diterima serta didukung pelaksanaannya.
Kesadaran politik dan keperc ayaan masyarakat negara yang baik sanggup menghasilkan sikap politik yang mendukung, konstruktif, kreatif, dan kritis. Negara berusaha semoga masyarakatnya mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan politik yang baik terhadap pemerintah.
Hal ini dilakukan semoga sikap politik masyarakat negaranya bersifat mendukung dan memperkuat kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Kesadaran politik dan kepercayaan yang rendah akan melahirkan sikap-sikap politik yang negatif, cenderung menolak dan sebagainya sehingga akan menghambat kelangsungan penyelenggaraan negara.
Negara demokrasi amat mengharapkan adanya kesadaran politik yang tinggi dari masyarakatnya sekaligus kepercayaan yang tinggi pula dari masyarakat negara. melaluiataubersamaini dua hal tersebut maka akan muncul sikap politik yang ,akan mendukung atas kebijakan yang baik, tetapi akan bersifat mempertanyakan dan memdiberi anjuran perbaikan atas kebij akan yang menyimpang.
Apabila kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat rendah maka akan praktis muncul sikap apatis, masa bodoh, bersikap pasrah, sikap serba menolak atas segala kebijakan yang ada. Sikap tersebut akan merugikan masyarakat sendiri alasannya pemerintah tidak sanggup memahami secara terperinci apa yang menjadi impian rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Tidak adanya partisipasi rakyat dalam bentuk i pemyataan sikap politik memungkinkan pemerintah meng eluarkan kebijakan yang sanggup merugikan masyarakat alasannya tidak menerima masukan dan anjuran dari masyarakat.
Daftar Pustaka: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
Post a Comment for "Partisipasi Politik Yang Sesuai Dengan Sistem Politik Di Indonesia"