Kehidupan Dan Kebijakan Pasca Revolusi Perancis

Revolusi Perancis dijiwai oleh semangat liberte (kebebasan), egalite (persamaan), danfraternite (persau-daraan). Sesudah keamanan di seluruh Perancis sanggup dikendalikan, Dewan Nasional Konstituante untuk sementara memegang kekuasaan atas Perancis, hingga pemerintahan yang gres disusun. 

Lalu mereka mengadakan sidang lanjutan untuk memilih langkah-langkah se1anjutnya. Sidang-sidang ini dijiwai oleh semangat kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam sidang-sidangnya, Dewan Nasional Konstituante antara lain menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai diberikut:

1. Sistem pemerintahan monarki sewenang-wenang dihapuskan.

Penghapusan sistem pemerintahan ini dijalankan secara tegas dan menyeluruh. Semua privilese maupun gelar-gelar kebang-sawanan dihapuskan. Sejak ketika itu, orang saling menyapa citoyen, atau "bung" dalam bahasa kita. Sistem ekonomi usang pun (gilda), yang berciri monopoli, diganti dengan sistem ekonomi bebas. Privilese para pemuka gereja dihapuskan. Para rohaniwan diperlakukan ibarat rakyat jelata,bahkan ada harta milik gereja yang dianggap hiperbola disita untuk negara.

2. Pemerintahan yang gres disusun.

Pemerintahan ini sama sekali tidak sama dengan pemerintahan sebelumnya. Dasar dari pemerintahan yang gres ialah pernyataan hak-hak insan dan masyarakat negara. Pernyataan ini terdiri dari beberapa fasal yang diberintikan ratifikasi akan keluhuran hak asasi manusia. Manusia dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama. Hak ini dihentikan dilanggar oleh siapapun. Kemudian ditetapkan juga, dalam pemerintahan kedaulatan bersumber pada rakyat. 

3. Konstitusi Perancis disahkan pada tanggal 14 Juli 1790.

Undang-undang dasar ini tidak menghapuskan kerajaan, melainkan menempatkan kerajaan di bawah Konstitusi Perancis. Tampaklah di sini pada masa awal sehabis revolusi, pemerintahan Perancis berbentuk monarki konstitusional.

Sesudah konstitusi disahkan, bubarlah Dewan Nasional Konstituante. Kedudukannya digantikan oleh forum pemerintahan yang disebut Legislatif. Pada masa forum ini menjalankan tugasnya, timbullali kerusuhan besar dan berkepantidakboleh di Perancis. Hal apakah yang menimbulkan kerusuhan ini? Kita tentu masih ingat, golongan ketiga sebelum Revolusi Perancis terdiri dari kaum borjuis.

Kaum yang kebanyakan terdiri dari para pemilik modal ini semakin sejahtera hidupnya sehabis revolusi, Namun, tidaklah demikian dengan rakyat jelata. Mereka tetap dililit oleh kemis-kinan. Maka dari itu, usaha revolusi tetap harus diteruskan, supaya kebebasan, persamaan, dan/persaudaraan benar-benar tercipta di Perancis.

Dalam perjuangannya, rakyat jelata membentuk organisasi politik atau partai yang dinamakan Montagnard. Partai ini menuntut Perancis menjadi negara berbentuk republik. Mereka tidak meng hendaki raja. Di lain pihak, kaum borjuis pun membentuk partai berjulukan Gironde. Mereka menghendaki pemerintahan Perancis yang berciri monarki konsti-tusional.

Timbullah ketegangan antara Girondin melawan Montagnard. Ketegangan tersebut memuncak dalam pemerintahan teror (1793-1794) yang menelan banyak korban jiwa. Ketika itu Legislatif ditangani Partai Montagnard di bawah pimpinan Robespierre. Ratusan kaum bangsawan, termasuk Louis XVI, dan j uga rakyat yang dianggap melawan revolusi dipenggal dengan pisau guilotin.

Kerusuhan masih berlangsung ketika Partai Girondin mengambil alih kekuasaan di Legislatif. Perancis di ambang kehancuran! Pada ketika yang gawat tersebut, tampillah Napoleon Bonaparte pada tahun 1802. Dalam tempo cepat, ia mengembalikan keamanan di seluruh Perancis.

Meskipun kesudahannya ia menjadi diktator militer (kaisar), Perancis sanggup menikmati stabilitas berkat adanya aturan dan pemerintahan yang berpengaruh serta tertib. Sesudah Napoleon dimembuang ke Saint Helena, Perancis kembali menjadi republik.

Daftar Pustaka: Erlangga

Share :