Proses Pembentukan Pemerintahan Dan Forum Negara

Tahukah engkau akan makna dari Proklamasi 17 Agustus 1945? melaluiataubersamaini proklamasi berarti sudah lahir sebuah negara baru, yaitu Indonesia. Negara gres ini belum memiliki lembaga-lembaga yang diharapkan layaknya sebuah negara. Satu-satunya forum yang ada spesialuntuklah PPKI. Oleh sebab itulah pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI segera mengadakan rapat yang menghasilkan tiga keputusan penting, yaitu sebagai diberikut:

• Mengesahkan dan menetapkan UUD Republik Indonesia.
• Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
• Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk, untuk sementara presiden dimenolong oleh Komite Nasional.

UUD yang disahkan dan diputuskan sebagai UUD Republik Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ialah rancangan undang-undang dasar yang dibuat oleh BPUPKI pada tanggal 10-16 Juli 1945.

Undang-undang dasar inilah yang kini dikenal dengan nama UUD 1945. Sementara Piagam Jakarta yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 dijadikan Pembukaan UUD dengan sedikit perubahan.

Berdasarkan seruan wakil dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Kalimantan maka ketujuh kata dalam Piagam Jakarta dihilangkan. Perubahan juga terjadi pada PPKI dengan penambahan jumlah anggota dari 21 orang menjadi 27 orang. 

Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI yang anggotanya sudah ditambah, mengadakan sidangnya yang kedua. Dalam sidangnya yang kedua, PPKI menghasilkan keputusan sebagai diberikut:

Pembentukan Provinsi-provinsi di Indonesia sekaligus menetapkan gubernurnya. Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu: Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan, dan Provinsi Maluku. Pembentukan kabinet presidensial dengan 12 depar.temen, yaitu sebagai diberikut:

• Departemen Dalam Negeri
• Departemen Luar Negeri 
• Departemen Kehakiman
• Departemen Keuangan
• Departemen Kemakmuran
• Denartemen Kesehatan
• Departemen Pengajaran
• Departemen Sosial
• Departemen Pertahanan
• Departemen Penerangan
• Departemen Perhubungan
• Departemen Pekerjaan Umum

Pada tanggal 23 Agustus 1945 dikeluarkan dekret pertama wacana badan-badan pemanis pemerintah. Melalui radio, Presiden Soekarno mengumumkan dibentuknya Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selain itu juga dibuat Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara. 

BKR bertugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah. Pada tanggal 24 Agustus 1945 pembentukan KNIP dan partai tunggal sudah selesai. Sementara itu, pada tanggal 25 Agustus 1945 nama-nama anggota KNIP dan susunan pengurus Partai Nasional Indonesia diumumkan melalui surat kabar. 

1. Kabinet Pertama RI

Terpilihnya Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wapres RI pertama oleh PPKI tidak terlepaskan dari ketokohan kedua bapak bangsa tersebut. Pemilihan itu pun dilakukan secara aklamasi atas seruan Otto Iskandar Di Nata.

Sesudah terpilih, Presiden Soekarno kemudian membentuk sebuah panitia kecil yang terdiri dari Ahmad Soebardjo (ketua), Sutarto Kartohadikususmo, dan Kasman Singodimejo untuk mengulas susunan kementerian. Rancangan hasil kerja panitia kecil itu pun kemudian disampaikan dalam sidang pleno PPKI. 

Pada 19 Agustus 1945 PPKI kemudian menetapkan 12 menteri yang memimpin departemen dan 4 menteri negara. Pengumuman pembentukan kabinet RI pertama gres dilakukan pada 2 Sep-tember 1945. Berikut ialah daftar nama-nama menteri dalam kabinet pertama.

2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah

Komite Nasional Indonesia terdiri dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang ada di tiap provinsi. Anggota KNIP dilantik oleh Presiden Soekarno pada 29 Agustus 1945, bersamaan dengan dibubarkannya PPKI sebab tugas-tugas persiapan kemerdekaan sudah selesai.

Pada 16 Oktober 1945, KNIP menyelenggarakan sidang pleno untuk menyetujui Maklumat Presiden No. X. Isi maklumat tersebut ialah sebagai diberikut:

• KNIP diserahi kekuasaan untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebelum DPR/MPR terbentuk.
• Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Sjahrir.

3. Bergabungnya Kasuitanan Yogyakarta

Sementara para pemimpin sibuk melengkapi lembaga-lembaga negara yang diharapkan bagi berdirinya suatu negara, sambutan rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan RI sedemikian hangat. Sambutan tidak spesialuntuk di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah lain, contohnya di Surabaya dan di Yogyakarta.

Peristiwa yang sangat menggembirakan ialah yang terjadi di Yogyakarta. Pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyokarta Hadiningrat bergabung dan bangun di belakang Pemerintah Republik Indonesia.

Oleh sebab itulah mengapa Ngayogyakarta Hadiningrat kemudian menjadi tempat istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ialah bahwa jabatan gubernur dipegang oleh seorang sultan dan sebagai wakilnya ialah Paku Alam.

karena pada bulan September tentara Sekutu yang di dalamnya ada NICA (Belanda) hadir ke Indonesia. Dalam Perang Dunia II, Belanda bergabung dalam tentara Sekutu bahu-membahu Inggris, Prancis, Amerika Serikat, Belgia, dan beberapa negara Eropa lainnya.

Lawan tentara Sekutu ialah kelompok negara fasis yang beranggotakan Jerman, Italia, dan Jepang. Karena Jepang sudah mengalah maka tentara Sekutu ingin mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan Jepang. Akibatnya rencana-rencana yang disusun setelah proklamasi tidak sanggup segera dilaksanakan. Bangsa Indonesia terlebih lampau harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Daftar Pustaka: Yudhistira

Share :