Bentuk Usaha Pergerakan Nasional Indonesia

Berbagai cara ditempuh bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Sifat usaha Pergerakan Nasional pada masa itu ditempuh dengan cara kooperatif (moderat), nonkooperatif (radikal), dan melalui Dewan Rakyat (Volksraad). 

1. Kegiatan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang Bersifat Radikal dengan Taktik Nonkooperatif 

Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang bersifat radikal dalam perjuangannya diwujudkan dengan gerakan nonkooperatif atau tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kojonial Hindia Belanda. Sikap nonkooperatif ini berarti menolak ikut serta dalam aneka macam dewan (Raad) yang dibuat oleh pemerintah kolonial baik di sentra maupun di daerah. Segala sesuatu yang diharapkan untuk mencapai impian Indonesia merdeka akan diusahakan sendiri.

Faktor-faktor penyebab Pergerakan Nasional bersikap radikal, antara lain sebagai diberikut. 

a. Timbulnya Krisis Ekonomi pada tahun 1921 dan krisis perusahaan gula semenjak tahun 1918 setelah Perang Dunia I. 

b. Adanya pergantian Kepala Pemerintahan Hindia Belanda kepada Gubernur Jenderal Fock yang bersifat reaksioner. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang menempuh cara radikal dengan seni administrasi nonkooperatif, antara lain Sarekat Islam (SI), Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Indonesia (Partindo), PNI Baru, dan Persatuan Muslimin Indonesia (Permi). 

2. Kegiatan Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang Bersifat Moderat dengan Taktik Kooperatif 

Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang bersifat moderat dengan seni administrasi kooperatif berpendirian bahwa kemerdekaan ekonomi harus dicapai terlebih lampau. Oleh alasannya itu, dalam bidang politik organisasi pergerakan untuk sementara waktu sanggup bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itu berarti dalam menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda organisasi pergerakan yang berhaluan kooperatif bersikap agak lunak (moderat). Faktor-faktor penyebab Pergerakan Nasional bersifat moderat, antara lain sebagai diberikut. 

a. Adanya pembatasan acara berserikat, berkumpul bagi organisasi pergerakan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. 

b. Penangkapan dan pengasingan terhadap sebagian besar tokoh Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia yang berjuang dengan cara moderat dan dengan seni administrasi kooperatif, antara lain Partai Indo-nesia Raya (Parindra) dan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). 

3. Kegiatan Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui Dewan Rakyat (Volksraad) 

Dewan rakyat atau Volksraad dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 18 Mei 1918. Anggota Volksraad sebagian besar yakni orang Belanda. Para nasionalis dari aneka macam organisasi yang bersikap kooperatif ialah sebagian dari anggota Volksraad. Tokoh-tokoh pergerakan yang ikut berjuang melalui Volksraad, antara lain M.H. Thamrin, K.H. Agus Salim, dr. Sutomo, Otto Iskandardinata, Mr. Muhammad Yamin, H.O.S. Cokroaminoto, Dr. Ratulangi, Sutardjo Kartohadikusumo, R.P. Suroso, dan Sukardjo Wiryapranoto. Volksraad bukan ialah DPR bekerjsama alasannya anggotanya bukan hasil dari pemilihan umum dan tidak memiliki hak-hak. 

Untuk memperkuat persatuan di antara wakil-wakil partai yang duduk dalam Volksraad, muncul inspirasi pembentukan Fraksi Nasional yang diusulkan oleh M.H. Thamrin (ketua Perkumpulan Kaum Betawi). Fraksi Nasional didirikan bulan Januari 1930 di Batavia. 

Fraksi Nasional beranggotakan sepuluh orang wakil dari tempat Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. M. H. Thamrin dipilih sebagai ketua. Tujuan pembentukan Fraksi Nasional yakni untuk menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara 

a. mengusahakan perubahan ketatguagaraan; 

b. menuntut supaya undang-undang yang melarang berdirinya sekolah-sekolah swasta nasional (Ordonansi Sekolah Liar) dicabut oleh pemerintah kolonial; 

c. menghapus perbedaan-perbedaan politik, ekonomi, sosial, dan intelektual dalam menghadapi penjajah. 

Perjuangan para tokoh nasional dalam Volksraad ternyata tidak memuaskan, walaupun pemerintah kolonial Belanda sudah menghapuskan Ordonansi Sekolah Liar. Oleh alasannya itu, timbul tuntutan supaya pemerintah kolonial Belanda membentuk DPR sejati yang anggotanya dipilih oleh rakyat. Menghadapi tuntutan keras tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjanjikan akan memperbaiki ketatguagaraan di Indonesia. Janji tersebut dikeluarkan pada bulan November 1918 sehingga populer dengan sebutan Janji November. 

Pemerintah kolonial Belanda tidak pernah menepati Janji No-vember. Oleh alasannya itu, pada bulan Juli 1936 anggota Volksraad, Sutardjo Kartohadikusumo mengeluarkan suatu petisi yang dikenal dengan nama Petisi Sutardjo. Petisi (usul) itu ditanhadirani oleh Sutardjo Kartohadikusumo, I.J. Kasimo, Dr. Ratulangi, Datuk Tumenggung, Kho Kwatt Tiong, dan Alatas. Isi petisi itu pada pada dasarnya mengimbau supaya pemerintah Kerajaan Belanda selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh tahun mempersembahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam lingkungan Kerajaan Belanda. Jadi, statusnya sebagai negara dominion. Sebelum Indonesia sanggup bangun sendiri, Sutardjo mengusulkan supaya diadakan perbaikan-perbaikan sistem ketatguagaraan yang meliputi 

a. Volksraad supaya dijadikan DPR yang sesungguhnya; 

b. administrator departemen hendaknya didiberi tanggung jawaban; 

c. penduduk Indonesia yakni orang-orang yang alasannya kelahiran, asal-usul, dan cita-citanya akan memihak Indonesia; 

d. dibuat Dewan Kerajaan (Rijksraad) sebagai tubuh tertinggi antara Negeri Belanda dan Indonesia. Anggotanya ialah wakil-wakil dari kedua belah pihak. 

Petisi tersebut menjadikan pro dan kontra di kalangan anggota Volksraad alasannya sebagian besar anggota menghendaki kemerdekaan penuh. Petisi Sutardjo diterima oleh Volksraad pada tahun 1936 itu juga, tetapi tuntutannya ditolak oleh pemerintah Belanda. Penolakan terhadap Petisi Sutardjo mendorong partai-partai politik yang ada di Indonesia meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan mendirikan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada bulan Maret 1939.

Daftar Pustaka : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Share :