Gabungan Politik Indonesia (Gapi)

Gagasan untuk membina kolaborasi di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1939. Menurut Muhammad Husni Thamrin, pembentukan federasi pada mulanya dianjurkan oleh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada bulan April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia (Bapeppi). Pembentukannya kurang lancar sehingga Parindra diberinisiatif untuk membentuk kembali Konsentrasi Nasional. Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi tersebut yaitu sebagai diberikut: 

a. kegagalan Petisi Sutardjo; 

b. perilaku pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum bumiputra; 

c. gawatnya situasi internasional sebagai akhir meningkatnya imbas fasisme.

Proses Terbentuknya Nasionalisme Indonesia dan Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia Parindra melaksanakan pendekatan dan negosiasi dengan PSII, Gerindo, PII, Pasundan, Persatuan Minahasa, dan Partai Nasrani untuk membicarakan masa depan bumiputra. Pada tanggal 21 .Mei 1939 dalam rapat pendirian Konsentrasi Nasional di Batavia berhasil didirikan suatu organisasi daerah kolaborasi partai-partai politik dan organisasi-organisasi pergerakan yang didiberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Meskipun sudah terbentuk GAPI, setiap partai tetap memiliki kemerdekaan penuh terhadap kegiatan kerjanya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan di antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Tokoh-tokoh pergerakan yang ikut memimpin GAPI yaitu M.H. Thamrin (Parindra), Mr. Amir Syarifudin (Gerindo), dan Abikusno Cokrosuyoso (PSII). Di dalam anggaran dasar diterangkan bahwa GAPI berdasar pada 

a. hak untuk memilih diri sendiri; 

b. persatuan agresi seluruh pergerakan Indonesia; 

c. kesatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia menurut kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. GAPI menuntut kepada pemerintah Belanda biar membentuk tubuh legislatif (DPR) yang sebenarnya, bukan tubuh legislatif ibarat Volksraad yang sudah ada semenjak tahun 1918. 

Untuk mendukung aksinya, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1939 di Batavia. Selain dihadiri oleh anggota-anggota GAPI, kongres itu juga dihadiri oleh organisasi-organisasi di luar GAPI. Adapun tujuan diadakannya Kongres Rakyat Indonesia yaitu mencapai Indonesia Raya. Samasukan pertama yang hendak dicapai yaitu Indonesia berparlemen penuh. Kongres berhasil mengambil keputusan, antara lain 

a. disetujui tuntutan Indonesia berparlemen penuh; 

b. diputuskan bendera Merah Putih sebagai bendera persatuan Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan, serta meningkatkan pemakaian bahasa Indonesia bagi penduduk bumiputra dan diputuskan sebagai bahasa persatuan. Dalam menanggapi tuntutan GAPI, pemerintah kolonial Belanda pada tangga114 September 1940 membentuk suatu komisi yang bertugas menyidik dan mempelajari perubahan-perubahan ketatguagaraan. Komisi tersebut dikenal dengan nama Komisi Visman alasannya diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Pembentukan Komisi Visman tidak menerima sambutan yang baik dari anggota Volksraad. GAPI secara terang-terangan menyatakan tidak oke terhadap pembentukan komisi tersebut. Ketidaksetujuan kalangan pergerakan umumnya menurut pengalaman akan komisi yang homogen pada tahun 1918 yang tidak menghasilkan apa-apa bagi perbaikan nasib penduduk bumiputra. 

Untuk memperjelas tuntutan, GAPI .membentuk panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatguagaraan Indonesia merdeka. Hasil panitia disampaikan dalam pertemuan antara wakil GAPI dan Komisi Visman.

Daftar Pustaka : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Share :