Kebijakan Pemerintah Kolonial Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Ekonomi Rakyat Indonesia

Sesudah VOC melarat dan tidak berkuasa lagi, kekuasaan dipegang oleh pemerintah kolonial. Pemerintahan kolonial di Indo-nesia dijalankan oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal yang berkuasa menerapkan kebijakan sendiri-sendiri.

1. Pembaruan Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Bawah Pemerintahan Daendels (1808-1811)

Kehadiran Daendels di Indonesia sebagai gubernur jenderal memiliki kiprah mempertahankan Pulau Jawa biar tidak jatuh ke tangan Inggris. Di samping itu, juga memperbaiki keadaan tanah jajahan Indonesia. Untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mengambil langkah-langkah sebagai diberikut:

a. memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia;

b. mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya;

c. membangun awalan Angkatan Laut di Merak dan Ujung Kulon;

d. mendirikan benteng-benteng pertahanan;

e. membuat jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) hingga Panarukan (Jawa Timur). Usaha yang dilakukan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa membutuhkan biaya sangat besar. Padahal, Daendels tidak menerima menolongan dari pemerintah Belanda. Oleh lantaran itu, Daendels menempuh jalan sebagai diberikut.

a. Menjual tanah-tanah luas kepada partikelir atau swasta Belanda dan Tionghoa. Tanah-tanah tersebut, antara lain terletak di Pemanukan, Ciasem, dan Probolinggo.

b. Memberlakukan hukum kepada rakyat untuk menyerahkan sebagian dari hasil bumi sebagai pajak (contingenten).

c. Mempertahankan hukum penjualan paksa hasil bumi kepada pemerintah dengan harga yang sudah diputuskan oleh peme-rintah (verplichte leverentie).

d. Melaksanakan wajib kerja (verplichte diensten) lantaran dirasa mempersembahkan manfaat yang besar bagi pemerintah Belanda.

e. Memperluas flora kopi.

Selain perjuangan di bidang pertahanan militer, Daendels juga berusaha memperbaiki sistem pemerintahan, antara lain dengan cara

a. memperbaiki penghasilan pegawai dan memberantas korupsi serta memdiberi eksekusi berat bagi pegawai yang berbuat curang;

b. membagi Pulau Jawa menjadi sembilan karesidenan;

c. menjadikan para bupati seluruh Jawa sebagai pegawai pemerintah Belanda;

d. mendirikan badan-badan pengadilan yang bertugas mengadili orang-drang Indonesia sesuai dengan moral istiadatnya;

e. menjadikan Batavia sebagai sentra pemerintahan;

f. menyederhanakan prosesi upacara-upacara moral di keraton.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan Daendels di Indonesia membuat rakyat menderita. Selain harta kekayaan dikeruk, rakyat juga diperas tenaganya dengan cara yang kejam. Pembuatan jalan Anyer-Panarukan dengan sistem wajib kerja mengakibatkan ribuan rakyat meninggal dunia. Demikian juga ketika membangun awalan maritim di Merak dan Ujung Kulon, banyak rakyat yang menjadi korban.

Daendels berbuat sewenang-wenang. Tindakannya menimbulkan kebencian rakyat. Selain itu, penjualan tanah pemerintah di tempat Bogor dan Probolinggo kepada para pengusaha swasta yaitu kesalahan besar. Oleh lantaran itu, pada tahun 1811 Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda. Selanjutnya, Louis Napoleon mengangkat Janssens sebagai gubernur jenderal yang gres menggantikan Daendels.

2. Pembaruan Sistem Pemerintahan pada Masa Kekuasaan Gubernur Jenderal Raffles (1811-1815)

Berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Tuntang, mulai tahun 1811 Pulau Jawa diperintah oleh Inggris. Untuk menjalankan kiprah itu, diangkatlah Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur yang akan mengatur pemerintahan di Indonesia.

Raffles memulai kiprah sebagai letnan gubernur pada tanggal 19 Oktober 1811. Ia berkedudukan di Batavia. Raffles mewakili raja muda (viceroy) Lord Minto. Raffles segera melaksanakan perbaikan-perbaikan di Indonesia. Tindakan yang dilakukan Raffles di Indonesia, antara lain di bidang-bidang diberikut.

a. Bidang Pemerintahan, Pengadilan, dan Sosial Dalam bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial, Raffles melaksanakan perbaikan sebagai diberikut:

1) membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta;

2) membentuk landraad (badan pengadilan) di masing-masing keresidenan;

3) melarang perdagangan budak.

b. Bidang Ekonomi Dalam bidang ekonomi Raffles melaksanakan perbaikan diberikut:

1) menerapkan sistem sewa tanah atau pajak tanah (landrente sys-tem);

2) menjual tanah, antara lain di Krawang, Priangan, Semarang, dan Surabaya kepada swasta.

c. Bidang Ilmu Pengetahuan

Dalam bidang ilmu pengetahuan, Raffles melaksanakan perbaikan diberikut:

1) menyusun sebuah buku sejarah berjudul History of Java (Sejarah Jawa, 1817);

2) mengundang ahli-ahli luar negeri untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan ilmiah di Indonesia;

3) menemukan bunga bangkai raksasa yang kemudian didiberi nama Rafflesia Arnoldi.

Pemerintahan Raffles tidak berlangsung usang alasannya Inggris harus mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Hal ini disebabkan oleh perubahan kekuasan di Eropa. Kekuasaan Napoleon jatuh pada tahun 1814. Oleh lantaran itu, Belanda tidak lagi dikuasai oleh Prancis. Pemerintahan Louis Napoleon pun berakhir.

Negara-negara Eropa segera mengadakan negosiasi di Wina, yang disebut Kongres Wina (1814-1815). Kongres itu tetapkan bahwa keadaan Eropa harus dikembalikan menyerupai sebelum terjadinya Revolusi Prancis. melaluiataubersamaini demikian, Inggris harus mengembalikan daerah-daerah jajahan Belanda yang sudah direbutnya. Untuk mengembalikan jajahan Belanda yang direbut oleh Inggris, ditempuh melalui Perjanjian London pada tahun 1814. Perjanjian London, antara lain menyatakan Belanda akan mendapatkan kembali jajahannya yang lampau direbut Inggris.

Raffles tidak menyetujui isi Perjanjian London dan tidak mau menyerahkan Indonesia kepada B elanda. Oleh lantaran itu, ia digantikan oleh John Fendall (1816) yang harus menyerahkan Pulau Jawa kepada Belanda. Selanjutnya, Belanda segera membentuk Komisaris Jenderal yang terdiri atas Mr. Elout, Buyskes, dan van der Cappelen. Pada tahun 1816, Komisaris Jenderal mendapatkan penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris secara resmi. Sejak ketika itu, Indonesia kembali dijajah Belanda. Masa pemerintahan Belanda tersebut selanjutnya dikenal sebagai masa pemerintahan kolonial Belanda.

Daftar Pustaka : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri