Menilai Kehidupan Pemerintah Ri Dalam Aneka Macam Masa Waktu

Menilai Kehidupan Pemerintah RI Dalam Berbagai Kurun Waktu

Perjalanan panjang sejarah usaha bangsa semenjak hadirnya bangsa-bangsa absurd (penjajah) hingga perang kemerdekaan, penerapan sistem demokrasi liberal dan demokiasi terpimpin serta kekuasaan yang cenderung diktatorial dan otoriter di satu sisi, banyak membawa dampak negatif terhadap tata nilai sosial budaya bangsa. Namun, di sisi lain dampak nyata yang sanggup kita petik, justru lebih mematangkan dan mendewasakan semangat, tekad, dan mental bangsa menjadi pantang mundur dan pantang mengalah untuk menyelenggaran pemerintahan yang lebih baik, dan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehidupan ekonomi, sosial budaya, dan politik di Indonesia dalam banyak sekali kurun waktu sanggup ditelaah sebagai diberikut.

Kehidupan Ekonomi

Pengaruh pergantian bentuk pemerintahan yang tidak stabil membawa dampak negative terhadap perekonomian negara. Akibat warisan kolonial Belanda sebelum dan sehabis perang kemerdekaan juga semakin memperberat beban ekonomi negara. Kunin waktu 1950 yang mulai menerapkan praktik ekonomi liberal dengan member peluang kepada para pengusaha pribumi untuk memmenolong beban perekonomian negara, balasannya kurang sesuai dengan harapan. Kekurangan anggaran belanja negara (defisit) semenjak tahun 1951- 1957 mengakibatkan pemerintah mencetakuang terus-menerus sehingga membuka jalan ke arah inflasi. Meskipun ada usaha-usaha mendirikan industri-industri dasar yang diikuti dengan pramasukana liberalisasi pertanian dan penanaman modal asing, hingga tahun 1958 kondisi ekonomi Indonesia terus merosot. Hal mi semakin mempertajam jarak antara sentra dan kawasan dengan menempuh kecerdikan masing-masing.

Sejak 1959-1966 negara Indonesia dibawa pada sistem ekonomi terpimpin yang justru cenderung semakin suram. Melonjaknya harga-harga dan dilanggarnya prinsip-prinsip ekonomi serta pembangunan proyek-proyek “Mercusuar” di luar kemampuan pemerintah mengakibatkan pada tahun 1966 tingkat inflasi mencapai 600%. Produksi dalam negeri tidak lancar dan kepentingan rakyat dikorbankan dengan menghentikan impor beras, sedangkan devisa negara dipakai untuk tujuan-tujuan politik menyerupai membiayai delegasi-delegasi asing. Tidak heran jika pada masa itu sebagian rakyat ada yang terpaksa harus antre beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya.

Kurun waktu 1966-1998 konsep pembangunan berkelanjutan dilaksanakan, kehidupan perekonomian sudah meningkatkan kesejahteraan rakyat, walaupun belum merata ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah negara Indonesia. Pertumbuhan perekonomian selama ± 25 tahun terakhir rata-rata 6% per tahun dengan pendapatan per kapita pernah mencapai US $ 1.200 pada tahun 1997. Namun demikian krisis ekonomi dan moneter yang melanda perekonomian Indonesia, mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mengalami penurunan tajam hingga US$ 600 pada tahun 1998, dengan kata lain tingkat kemiskinan meningkat hingga 50%; pengangguran makin meningkat dan meluas, hak dan dukungan kerja belum terwujud, dan derajat kesehatan masyarakat menurun drastis.

Runtuhnya perekonomian Indonesia yaitu akhir dan beberapa faktor diberikut.

Penyelenggaraan kekuasaan negara dilaksanakan atas dasar kekuasaan yang terpusat, dengan campur tangan pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatan ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan prosedur pasar tidak berfungsi secara efektif.
Kesentidakboleh ekonomi yang mencakup kesentidakboleh antara sentra dan daerah, antardaerah, antarpelaku perekonomian, dan antargolongan pendapatan, sudah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak hat, yang ditandai dengan berkembangnya monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok kecil masyarakat dan kawasan tertentu.
Faktor krisis ekonomi global yang melanda dunia semakin memperparah kehancuran perekonomian Indonesia yang mempunyai struktur yang lemah, serta ketergantungan yang tinggi atas pembiayaan dan luar negeri.

Sumber Pustaka: Yudhistira