Pemberontakan Dan Kelahiran Partai Nasional Gres Di Indonesia

Pemberontakan Dan Kelahiran Partai Nasional Baru Di Indonesia

Pada bulan November 1926, komite revolusioner PKI melancarkan pemberontakan di Jawa Barat dan pada bulan Januari 1927 di pantai barat Sumatera. Pemberontakan yangdirancang dengan saksama oleh pimpinan partai, ternyata mengalami kegagalan. Kegagalan itu menimbulkan sejumlah dampak bagi gerakan nsionalis.

Pemberontakan semacam itu sia-sia belaka alasannya dengan praktis sanggup ditumpas oleh kekuatan Belanda yang lebih unggul.
PKI ditetapkan sebagai partai terlarang di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda.

Kegagalan pemberontakarr itu mendorong Sudjadi (wakil resini Perhimpunan Indonesia di Indonesia) untuk berbuat sesuatu. Pada tanggal 20 Desember 1926, ia memdiberi tahu Hatta bahwa ia bersama Iskaq dan Budiarto berencana untuk membentuk partai gres sesuai dengan planning Perhimpunan Indonesia.

Pencarian basis gres untuk gerakan kebangsaan dipusatkan dalam kelompok studi di Surabaya dan Bandung. Tetapi usulan dan anggota-anggota Perhimpunan Indonesia itu menerima sambutan hirau taacuh di Bandung dan Batavia.

Pada bulan April 1927, diadakan pertemuan di rumah kediaman Jr. Soekarno di Bandung untuk membicarakan perkembangan politik pada masa itu. Hadir dalam pertemuan itu Iskaq, Sunarjo, Budiarto, Tjipto Mangunkusumo, J. Tilaar dan Sudjadi. Sedang Sartono dan Anwari minta maaf, alasannya tidak sanggup hadir. Kelompok yang hadir ditambah Sartono dan Anwari menjadi anggota panitia untuk menyiapkan sebuah kongres nasional. Kongres nasional berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1927 dengan keputusan pembentukan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Anggaran dasarnya diambil dan anggaran dasar sementara yang disusun oleh Sudjadi, Budiarto dan Iskaq. Pengurus pusat, untuk sementara terdiri dan Soekarno sebagai ketua, Iskaq sabagai sekretaris dan bendahara, dan Dr. Sanusi sebagai koinisioner.

PNI berkembang sangat pesat dan dengan terang-terangan menyatakan sikapnya untuk terjun dalam bidang politik dengan dasar nonkooperatif atau perilaku tidak mau bekeija sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Maka dengan terang sanggup ditetapkan bahwa PNI secara eksklusif maupun tidak eksklusif menerima imbas dan usaha Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.

Sumber Pustaka: Erlangga