Pemilihan Terhadap Perilaku Politik Dan Konsekuensinya

Pemilihan Terhadap Sikap Politik Dan Konsekuensinya

Pada bab sebelumnya sudah ditetapkan bahwa sikap politik ialah kesiapan bereaksi dan masyarakat negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh forum pemerintahan. Jadi, sikap politik bukan dan belum ialah tindakan atau sikap politik. Orang yang mempunyai sikap politik belum sanggup dipastikan ia melaksanakan perilakü politik sesuai dengan sikap yang diambilnya. Misalnya, orang yang tidak baiklah terhadap kenaikan harga listrik tidak mesti akan muncul tindakan penolakan, pemrotesan, perusakan, dan demonstrasi. Keadaan itu sanggup terjadi alasannya faktor-faktor di luar dirinya. Orang yang bersangkutan tetap melaksanakan keputusan tersebut meskipun tidak setuju. Hal itu berarti sikap politiknya tidak sama dengan sikap politik dirinya. melaluiataubersamaini kata lain, sikap politik tidak sanggup mencerminkan sikap politiknya.

Karena dalam kehidupan politik aneka macam keputusan dan kebijakan ataupun perubahan yang dikeluarkan oleh negara, masyarakat negara perlu mempersembahkan sikap politiknya. Kebijakan politik sanggup menghasilkan sikap politik yang berguaka ragam dan setiap masyarakat negara, inisalnya mempersembahkan sikap yang radikal, liberal, moderat, status quo, reaksioner, atau konservatif. Setiap masyarakat negara sesuai dengan penghayatannya terhadap objek politik melahirkan sikap politik yang tidak sama-beda. Pilihan-pilihan terhadap sikap politik yang diambil tentu saja menjadikan akhir atau konsekuensi yang tidak sama. Meskipun sikap belum sanggup mencerminkan sikap dan tindakan politik yang dilakukan masyarakat negara, sikap sebagai kecenderungan tingkah laris akan simpel sekali diajak atau digerakkan untuk melaksanakan tindakan yang sesuai dengan sikap yang sudah diambilnya.

Seseorang yang bersifat reaksioner yang berarti selalu cepat menanggapi sebuah kebijakan pemerintah dan cenderung menolak, ia akan simpel sekali diarahkan untuk melaksanakan tindakan politik yang bersifat penolakan. Inisalnya, dengan demonstrasi menentang, gerakan anti-pemerintah, dan memboikot. Orang yang tidak baiklah susah untuk diajak melaksanakan gerakan yang bermaksud menyukseskan kebijakan tersebut. Sebaliknya, orang yang meiniliki sikap politik status quo pada umumnya sudah puas dan mendukung kebijakan pemerintah maka akan simpel diikutsertakan dalam kegiatan penyuksesan kebijakan. Orang yang demikian akan susah diajak melaksanakan kegiatan yang bermaksud menggagalkan kebijakan pemerintah.

Konsekuensi Sikap Politik

Warga yang bersifat konservatif cenderung susah untuk diajak mengadakan perbaikan, perubahan, dan menanggapi sebuah kebijakan. Mereka telab cukup puas dan mendapatkan keadaan yang ada alasannya keadaan itu sudah menguntungkan dirinya dan mereka menganggap bahwa mengubah keadaan akan sanggup membahayakan din dan mengganggu peluang hidup dan berusaha. Ada pula yang beranggapan bahwa perubahan yang terjadi justru akan membahayakan kehidupan bernegara. Hal itu bukan berarti bahwa orang yang konservatif tidak menginginkan perubahan. Mereka baiklah terhadap perubahan yang dilakukan dengan terencana, meskipun beijalan lambat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada. Yang penting lagi yaitu perubahan tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Hal itu tidak sama dengan orang yang bersifat radikal atau moderat. Sikap status quo menolak mengadakan perubahan. Kelompok orang-orang itu biasanya menjadi lawan politik bagi mereka yang radikal dan moderat. Kaum status quo menjadi pendukung terhadap kebijakan atau keadaan yang ada. 2Mereka sudah puas dan baiklah serta berusaha mempertahankan keadaan. Berbeda dengan kaurn konservatif yang baiklah terhadap perubahan, kelompok status quo tidak menginginkan perubahan serta berusaha menghalangi kelompok yang menginginkan perubahan.

Pada umumnya pemerintah selalu mengharapkan bahwa kebijakan politik yang dikeluarkan sanggup diterima dengan sikap konkret dalam wujud dulçungan dan masyarakat negara. Kebijakan pemerintah yang sudah menerima pemberian tentu saja akan memperkuat wewenang pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Oleh alasannya itu, negara mengharapkan masyarakatnya meiniliki sikap yang konkret dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan. Namun, dalam negara demokrasi, masyarakat negara berhak memilih dan meinilih sikap politik yang akan diambil terhadap sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah. Berdasarkan pengetahuan dan penghayatan terhadap kebijakan politik tersebut, masyarakat negara sanggup bersikap setuju, tidak setuju, positif, negatif, menentang, menolak, mendukung, membiarkan, berdiam din, dan sebagainya.

Pilihan-pilihan terhadap sikap politik tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Dalam negara demokrasi, penyelenggaraan bernegara bertujuan untuk kepentingan masyarakat banyak. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara mempunyai hak dan peranan untuk mengarahkan segala kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah supaya sanggup kembali kepada rakyat dan demi kepentingan rakyat. Selain itu, mereka juga berhak menjaga supaya kebijakan politik tersebut tidak disalahgunakan dan spesialuntuk untuk kepentingan sekelompok orang atau langsung penguasa.

Sikap-sikap politik yang diambil didasari atas kesadaran politik dan dogma politik dan masyarakat negara, yaitu apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak dan dipercayai sebagai kebijakan yang baik. Apabila sebuah kebijakan itu disadari dan dipercayai oleh masyarakat negara sebagai suatu kebijakan yang baik dan deini kepentingan rakyat, masyarakat negara akan melahirkan sikap mendukung kebijakan itu. Sebaliknya, apabila sebuah kebijakan dipercayai sebagai kebijakan yang spesialuntuk untuk kepentingan sekelompok orang untuk kepentingan penguasa saja, kepentingan sesaat, dan bukan kepentingan rakyat banyak, kemungkinan besar kebijakan itu akan diterima dengan sikap penolakan.

Sumber Pustaka: Sinar Grafika