Sikap Faktual Terhadap Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Sikap Positif Terhadap Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Berikut ini ialah penegakan HAM oleh para forum Perlindungan HAM dan penegakan HAM oleh pemerintah.

Penegakan HAM oleh Lembaga-lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya beberapa kasus pelanggaran hak asasi insan di aneka macam tempat, menjadikan impian tersendiri bagi masyarakat terhadap keberadaan Komnas HAM dalam pemdiberian pinjaman dan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM mempunyai kiprah dan posisi amat penting bagi perubahan dan penyelesaian problem pelanggaran HAM.

Dalam melakukan tugasnya, tidaklah praktis bagi Komnas HAM untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat. Namun demikian, aneka macam cara terus diupayakan forum mi untuk membangun iktikad masyarakat. Kenyataan mi sanggup kita lihat dan banyaknya keingmnan masyarakat yang cenderung menentukan mengadukan aneka macam permasalahan mereka kepada Komnas HAM daripada kepada lembaga-lembaga struktural yang ada.

Namun perlu diketahui bahwa tidak tiruana pengaduan masyarakat tersebut sanggup diselesaikan oleh Komnas HAM. Ada tahap-tahap yang harus dilewati dalam penyelesaian suatu kasus di Komnas HAM. Secara sederhana, mekanisme atau thapan tersebut sanggup digambarkan sebagai diberikut:

Penegakan HAM oleh Pemerintah

Selain masyarakat dan forum swadaya masyarakat, pemerintah pun wajib dan bertanggung balasan menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi insan yang diatur dalam undang-undang mi, peraturan perundang-undangan lain, dan aturan internasional tentang hak asasi insan yang diterima oleh negara RI. Kewajiban dan tanggung balasan pemerintah tersebut mencakup Iangkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.

Sumber Pustaka: Gguaca Exact