Pengertian Partisipasi Masyarakat Dan Macamnya

Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam pembangunan di segala sektor abdnegara negara berperan sebagai pengambil kebijakan yang terwujud dalam banyak sekali keputusan yang mengikat masyarakat deini tercapainya kesejahteraan yang Iebih tinggi. Aparat negara dalam memutuskan kebijakan-kebijakannya perlu memperhatikan hak asasi masyarakat negara dengan mempertimbangkannya secara rasional sesuai dengan aspirasi masyarakat.

melaluiataubersamaini fakta lain kebijakan tidak spesialuntuk dipertimbangkan atas dasar pertimbangan ekonoini, stabilitas dan keamanan saja, tetapi mempertimbangkan juga aspirasi masyarakat dan hak asasi mereka sebagai masyarakat negara. melaluiataubersamaini mempertimbangkan aspirasi masyarakat berarti memperhatikan kehendak rakyat dan sekaligus mendidik masyarakat semoga terlibat dalam gerak pembangunan dengan penuh kesadaran. Di masa reformasi ketika ini, masyarakat sudah mulai kritis dalam menanggapi segaa kebijakan yang diputuskan oleh abdnegara negara.

Masyarakat tidak praktis dijejali dengan janji-janji kosong atau bahkan dipaksa untuk ikut serta dalam program-program yang berperihalan dengan harapan mereka, sehingga argumen terkena pentingnya partisipasi masyarakat sebagai masyarakat negara bukan tanpa landasan. Pembangunan yang dilaksanakan dengan cara keras dan menindas banyak menjadikan ketidakpuasan yang akan berakibat pada perilaku pengabaian partisipasi dan aspirasi masyarakat negara menyerupai pernah terjadi di negara menyerupai Filipina di bawah pimpinan Presiden Marcos, Korea Selatan semasa Chun Do Ghwan, dan China di bawah Deng Xiao Ping.

sepertiyang halnya di negara kita, bila penerapan kebijakan diterapkan secara keras, maka ketidakpuasan lantaran diabaikannya partisipasi masyarakat perlu diperhatikan. Tidak spesialuntuk oleh para pengambil keputusan, tetapi juga oeh para abdnegara adininistratit dan birokrat yang Iangsung berhadapan dengan masalahm asalah publik.

Partisipasi masyarakat dalam memilih dan melakukan kebijakan-kebijakan yang diambil yakni prasyarat mutlak semoga terwujud suasana demokratis dan terciptanyadinainika menuju kemajuan. Namun dalam melibatkan partisipsi masyarakat ada beberapa hambatan yang sering dihadapi. Wahyudi Kumorotomo mengemukakan beberapa hambatan yang dihadapi dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kebijakan publik di antaranya disebabkan:

harapan-harapan yang dibebankan kepada masyarakat tidak realistic lantaran setiap masyarakat negara meiniliki keinginan yang tidak sama sehingga susah untuk memenuhi tiruananya sekaligus.
struktur partisipasi masyarakat dalam sistem yang modern semakin kompleks. Saluran aspirasi masyarakat itu sanggup melalui dengar pendapat (publik hearing), lembaga-lembaga konsultan, forum perwakilan televisi, surat kabar, surat kaleng. Keterbatasan birokrat untuk menyerap warta faktual dan masyarakat yakni hambatan untuk menjawaban setiap aspirasi masyarakat.
dengan adanya spesialisasi ataupun pengkotak-kotakkan kiprah yakni hambatan tersendiri apabila tidak adanya koordinasi yang baik di antara birokrat. Keterlambatan dalam melakukan perinintaan masyarakat negara atau masyarakat, akan menurunkan semangat abdnegara dalam melayani masyarakat bahkan sanggup menimbulkan kesewenang-wenangan dan mengabaikan pendapat dan partisipasi masyarakat.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat tidak spesialuntuk diukur dan satu pihak yaitu dan adanya kepuasaan para pejabat publik dalam upaya merangsang partisipasi masyarakat. Bentuk partisipasi itu bersama-sama berguaka ragam. Seperti keikutsertaan wargguagara dalam pemungutan bunyi (peinilu) yang tertib, menghadiri rapat-rapat umum atau bersikap komproinis terhadap prog ram-program yang direncanakan. Bukan sekedar berkumpulnya masyarakat untuk mendapatkan pejelasan program-program yang sudah dirancang dalam suatu kebijakan, tetapi partisipasi yang berarti menawarkan adanya kekerabatan timbal balik antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakatnya yang diperlukan sanggup terlibat dalam pelaksanaan program-program kebijakan tersebut. Wahyudi Kumorotomo mengemukakan bahwa secara umum corak partisipasi masyarakat sanggup dibedakan menjadi empat macam diberikut ini.

Partisipasi dalam Pemilihan

Ini yakni corak partisipasi yang paling praktis dilihat lantaran biasanya bersifat rasional. Aktivitas partisipasi masyarakat dalam hal ini ditujukan untuk meinilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pimpinan, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu. Oleh lantaran itu, kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan-kegiatan dalam partai, kampanye, mengisi kotak suara, propaganda atau menyumbangkan uang pribadi. Partisipasi corak ini juga sanggup berupa keikutsertaan masyarakat negara dalam poling melalui koran, selebaran atau media masa lainya.

Partisipasi Kelompok

Warga negara bergabung dalam kelompokk elompok tertentu untuk menyuarakan

aspirasi mereka. Kelompok ni terdiri atas orang-orang yang berhubungan ingin memerangi keiniskinan, mengadukan penyelewengan adininistratif kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan kelompok atau individu yang sama. Namun kelompok ini bersama-sama dapatdirnanfaatkanoleh kelompok penengah (intermediary medium) antarpejabat dan masyarakat negara sekaligus sanggup bertungsi sebagai kanal mengkomunikasikan kepentingan masyarakat negara kepada pejabat yang kompeten.

Kontak antara Warga Negara dengan Pemerintah

Proses komunikasi sanggup terjalin antar masyarakat negara dengan pemerintahnya dengan cara menulis surat, menelepon atau pertemuan secara pribadi. Kontak pribadi juga sanggup berlangsung melalui pertemuan di tingkat desa, atau rapat akbar yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebuah kota atau lokakarya dan konferensi yang mengulas masalah-masalah khusus. Untuk mengukur kadar partisipan masyarakat, pemerintah mengadakan survei terkena pendapat masyarakat. Saluran partisipasi masyarakat ini disebut Ombudsman. Lembaga ini yakni sebagai wadah setiap pendapat dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan layanan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah.

Partsipasi Waga Negaa atau Masyarakat secara Langsung dingkungan Pemerintah

Partisipasi menyerupai ini memerlukan persyaratan keterlibatan pribadi seorang masyarakat negara dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Keterlibatan ini biasanya melibatkan tokoh masyarakat yang didudukkan sebagai perwakilan masyarakat di lembaga-lembaga pembuat kebijakan. Teknik lain juga ada yang melibatkan pengpenghasilanan client dan suatu acara untuk menjadi pelaksana acara tertentu.

Sumber Pustaka: Regina