Pentingnya Perilaku Politik Sebagai Warga Negara

Pentingnya Sikap Politik Sebagai Warga Negara

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap masyarakat negara akan memiliki perilaku yang tidak sama-beda berdasarkan tingkat pengertian, pemahaman, dan keyakinannya. Untuk mengetahui makna pentingnya perilaku politik harus dipahaini secara konseptual hal-hal pokok dalam ilmu politik yang meliputi:

Kontrol sosial

Kontrol sosial berafiliasi dengan pengaturan tingkah laris manusia, yang biasanya berwujud peraturan perundang-undangan guna membatasi insan atau kelompok insan biar tidak merugikan orang atau pihak lain. sepertiyang dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita mengenal adanya UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi. Kolusi. dan Nepotisme. Tujuan dibuatnya UU tersebut, yaitu untuk mengontrol para penyelenggara negara biar tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang menvimpang. melaluiataubersamaini demikian, tiruana rakyat sanggup menilai suatu perbuatan yang dilakukan oleh aparatur negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara

Berbicara soal politik tentu saja tidak sanggup lepas dan negara, sebab negara yaitu organisasi tertinggi dalam masyarakat dan yaitu daerah ditarnpilkannya tingkah laris politik dan banyak sekali kehidupan dalam negara. Negara yaitu suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Hal ini sejalan dengan konsep Roger . Soiiau yang menyatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; korelasi antara negara dan masyarakat negaranya, serta dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, negara wajib memenuhi unsur-unsur konstitutif yang harus ada, yaitu adanya rakyat, wilayah daerah rakyat berdoinisili. dan pemerintah yang berdaulat serta unsur dekiaratif (pengakuan dan negara lain).

Pemerintahan

Dalam suatu negara yang berdaulat sudah niscaya diharapkan adanya pemerintahan. Setiap negara akan memiliki sistem pemerintahan yang tidak sama dan pada umumnya termuat dalam konstitusi masing-masing negara. Sistem pemerintahan negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai diberikut:

Negara Indonesia yaitu negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat).
Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolut.
Presiden yaitu penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi.
Presiden tidak bertanggung tanggapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri negara yaitu pemmenolong Presiden. Menteri negara tidak bertanggung tanggapan kepada DPR.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Kekuasaan

Suatu negara spesialuntuk akan berjalan jikalau ada kekuasaan. Tanpa adanya kekuasaan mustahil menyelenggarakan suatu pemerintahan. Penegakan aturan dan pengawasan masyarakat (social control) spesialuntuk sanggup terealisasi apabila ada kekuasaan. Bahkan untuk membuat dan menetapkan suatu hukurn positif yang mengikat seluruh rakyat, juga diharapkan kekuasaan dan negaral pemerintah.

Dalam negara dernokrasi, kekuasaan diperoleh dan rakyat dan harus dipertanggungjawabankan pula kepada rakyat. melaluiataubersamaini adanya kekuasaan, akan berlaku norma-norma dan aturan dalam masyarakat menyerupai tata tertib dalam keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.

Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Kelompok kepentingan yaitu kelompok individu yang secara gotong royong mewujudkan sesuatu yang sama dan mengorganisasikan kegiatan-kegiatan itu untuk mencapai tujuan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sanggup dilihat adanya organisasi, baik profesional maupun keagamaan, serta baik formal maupun nonformal, menyerupai partai politik dan organisasi sosial keagamaan.

Pendidikan Politik

Pendidikan politik menjadi sangat penting bagi negara sebab masyarakat negara yang menjadi objek dalam pendidikan politik diharapkan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai masyarakat negara yang baik. Selain itu, mereka diharapkan sanggup berperan sebagai subjek penentu dalam mencapai tujuan negara. Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk insan menjadi insan politik yang menyadari kedudukan atau status politiknya dalam masyarakat.

Sumber Pustaka: Gguaca Exact