Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Peranan Pbb Dalam Upaya Usaha Rakyat Dan Pengukuhan Kedaulatan Ri

Peranan PBB Dalam Upaya Perjuangan Rakyat Dan Pengakuan Kedaulatan RI



Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, secara aturan internasional memiliki suatu landasan dasar. Landasan tersebut ialah landasan dasar internasional yang terdapat dalam Piagam Atlantik dan Piagam San Fransisco. Kedua piagam ini memperkuat kedudukan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan mempersembahkan cerinin terhadap seluruh bangsa-bangsa di dunia.

sepertiyang tercantum di dalam kalimat pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi itu ialah dekiarasi kemerdekaan serta kaidah-kaidah negara yang mendasar lantaran menyatakan: “ ... bahwa sesunggubnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh lantaran itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, lantaran tidak sesuai dengan pen kemanusiaan dan pen keadilan... .“. Terlihat bahwa kalimat ini sesuai dengan salah satu pokok Piagam Atlantik (14 Agustus 1945) yaitu “... bahwa setiap bangsa berhak untuk memilih dan menerima peluang untuk hidup bebas dan rasa takut atau keiniskinan . Pokok-pokok Piagam Atlantik akan menjadi dasar konferensi-konferensi intemasional dalam rangka mencari jalan penyelesaian Perang Dunia II dan juga ialah dasar terbentuknya badan-badan dunia menyerupai PBB. Pasal 1 ayat 2 wacana kiprah dan tujuan PBB disebutkan:



“Memperbaiki relasi perteman dekatan antara bangsa-bangsa menurut penghargaan atas persamaan hak serta hak untuk memilih nasib sendiri dan bangsa itu sendiri”.

Ketiruananya itu selaras dengan hakikat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, lantaran Proklamasi itu ialah klimaks pergerakan nasional bangsa Indonesia yang mulai ada semenjak pergerakan Budi Utomo (1908) dengan usaha yang sudah terorganisir rapi. melaluiataubersamaini demikian, sanggup dikatakan bahwa usaha kemerdekaan itu sudah hingga pada ketika yang berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu, gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka semenjak itu rakyat masuk dalam babak bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bernegara. Oleh lantaran itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memperlihatkan adanya relasi yang prinsipil dengan Piagam Perdamaian PBB (Charter of Peace). Di samping itu, bangsa Indonesia semenjak awal berdirinya Republik Indonesia sudah menaruh perhatian besar terhadap PBB sebagai satu-satunya tubuh internasional yang menjadi cita-cita bagi setiap bangsa di dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya.

Harapan tersebut terpenuhi ketika PBB turut campur dalam insiden Agresi Belanda yang dilancarkan terhadap wilayah dan kedaulatan Republik Indonesia. Bahkan PBB secara bersungguh-sungguh turut memerdekakan dan berusaha menuntaskan pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 21 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB bersidang. Dalam sidang tersebut Amerika mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh tiruana negara anggota, yaitu:
  1. Bebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
  2. Memerintahkan KTN biar mempersembahkan laporan lengkap terkena situasi di Indonesia semenjak 19 Desember 1948.
Di samping itu, hasil-hasil keputusan yang berhasil dicapai oleh PBB di antaranya adalah:
  1. Piagam ratifikasi kedaulatan (27 Desember 1949).
  2. Pembentukan RIS.
  3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda.
  4. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.
  5. Piagam wacana kewargguagaraan.
  6. Persetujuan wacana ekonomi-keuangan.
  7. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.
Maka dalam ratifikasi kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun atas akad rakyat Indonesia, tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya pada tanggal 28 September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti Kemerdekaan Indonesia secara resini sudah diakui oleh dunia internasional. Walaupun sudah menjadi anggota PBB, bangsa Indonesia masih tetap beruaha untuk sanggup mengembalikan wilayah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Usaha-usaha yang ditempuh melalui sidang Majelis Umum selalu mengalaini kegagalan. Oleh lantaran itu, semenjak tanggal 19 Desember 1961 Indonesia menempuh peiuangan bersenjata dengan Tn Komando Rakyat (Trikora). Akhirnya peijuangan bersenjata ini berhasil memaksa Belanda untuk mendapatkan Persetujuan New York 15 Agustus 1962 dengan pokok-pokok persettjuan sebagai diberikut:
  • Penghentian permusuhan.
  • Pembentukan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority).
Yang berati kekuasaan sementara atas Irian Barat dipegang PBB. Tahap-tahap penyerahan kembali itu adalah:
  1. 1 Oktober 1962 - 1 Desember 1962: masa pemerintahan UNTEA bersama Kerajaan Belanda.
  2. 1 Januari 1963 - 1 Mei 1963: masa pemerintahan UNTEA bersama Republik Indonesia.
  3. Sejak 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia.
  • Tahun 1969 akan diadakan Art of Free Choice, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Pada tanggal 14 Juli 1969 Pepera dilaksanakan dengan keputusan rakyat Irian Barat tetap berada dalam Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan PBB dalam usaspesialuntuk memmenolong pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia tidak berarti peranan PBB sudah berakhir hingga di situ saja. PBB juga memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Tindakan PBB yang diwakili UNTEA terlihat pada bidang ekonomi melalui forum ECOSOC, antara lain sebagai diberikut.
  • pertolongan pangan dan FAQ.
  • pertolongan pangan dan Bank Dunia atau IMF.
  • pertolongan proyek pembangunan dan UNDP.
Tindakan PBB dalam bidang sosial-budaya antara lain sebagai diberikut.
  1. pertolongan kesehatan dan WHO.
  2. pertolongan susu debu untuk bayi dan UNICEF.
  3. Dana menolongan pemugaran Candi Borobudur dan UNESCO.
melaluiataubersamaini deinikian PBB berperan penting dalam memmenolong penjuangan bangsa Indonesia untuk menuntaskan pertikaian antara Indonesia dan Belanda, juga dalam mempersembahkan menolongan bagi pembangunan di segala sector kehidupan bangsa Indonnesia.
Sumber Pustaka: Erlangga

Post a Comment for "Peranan Pbb Dalam Upaya Usaha Rakyat Dan Pengukuhan Kedaulatan Ri"