Prinsip-Prinsip Demokrasi Berdasarkan Lyman Tower Sargent

Prinsip-prinsip Demokrasi

Mewujudkan sistem politik yang demokratis di dalam suatu negara bukanlah sesuatu yang gampang. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi dan pembangunan, akan tetapi demi pertanggungjawabanan sebuah pemerintahan demokrasi untuk memperoleh derma publik. Untuk memperoleh derma publik dengan baik, setiap bangsa dalam satu kesatuan sistem politik negara harus bisa menata pemerintahan yang berpijak pada sejarah dan kebudayaan sendiri dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar demokrasi yang diakui secara universal.

Prinsip-prinsip dasar demokrasi secara universal memdiberi ketegasan bahwa yang disebut pemerintahan yang demokratis ialah pemermntahan yang menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Namun demikian, dalam praktiknya di banyak negara masih banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di masing-masing negara bersifat kondisional, artinya harus diubahsuaikan dengan situasi negara dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Unsur dan Prinsip Demokrasi Menurut Lyman Tower Sargent

Sementara itu, Lyman Tower Sargent beropini ada beberapa unsur/prinsip yang secara umum dianggap penting dalam demokrasi, yaitu:

keterlibatan masyarakat negara dalam pembuatan keputusan politik,
tingkat persamaan tertentu di antara masyarakat negara,
tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan digunakan oleh masyarakat negara
suatu sistem perwakilan, dan
suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayoritas.

Dalam negara dernokrasi, masyarakat negara seharusnya terlibat antara lain dalam pembuatan keputusan-keputusan politik, baik pribadi maupun melalui wakil pilihan mereka. Keterlibatan tersebut sanggup diwujudkan dengan berpartisipasi baik melalui partisipasi aktif dalam partai politik, kelompok penekan, atau menghadiri rapat-rapat politik dan bisa menyampaikan sesuatu ihwal kebijakan politik, terutama hal-hal yang dikerjakan atas nama publik.

Dalam sistem demokrasi perwakilan, diusahakan semoga keterlibatan masyarakat negara sanggup mendorong aparatur Negara hersikap responsif terhadap tuntutan sebagian besar masyarakat negara.

Keterlibatan masyarakat negara dalam sistem demokrasi ialah suatu langkah untuk mengendalikan tindakant indakan para pemimpin politik. Argumentasi teori elitis berpusat pada efisiensi dan ketidakmampuan para pemilih untuk menetapkan keputusan yang memadai. Dalam pandangan ini, masyarakat negara yang mempersembahkan suaranya spesialuntuklah suatu mekanisme untuk menengahi persaingan dan kompetisi antarelit. Bahwa selama persaingan itu bersifat jujur, tidak satu pun kelompok tunggal/elit sanggup melaksanakan dominasi. Para penguasa sanggup selalu dikontrol oleh mayarakat semoga tidak menyalahgunakan kekuasaannya melalui aneka macam perwakilan kelompok kepentingan.

Dalam teori dan praktik politik demokrasi, persoalan lain yang tidak kalah pentingnya ialah “tingkat persamaan”. Beberapa negara baik yang menerapkan sistem politik demokratis maupun bukan, selalu berupaya mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Berkenaan dengan persoalan tingkat persamaan di dalam masyarakat, terdapat 5 (lima) ilham yang terpisah atau ialah kombinasi. Kelima ilham itu ialah persamaan politik, persamaan di muka hukum, persamaan peluang, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.

Persamaan politik, mencakup beberapa aspek dua hal yang terpisah: Persamaan haksuara, ialah persamaan yang antara lain menuntut hal-hal sebagai diberikut:
1) setiap individu harus mempunyai jalan masuk yang praktis dan pantas ke daerah pemilihan;
2) setiap orang harus bebas untuk memilih pilihannya sesuai dengan keinginannya;
3) setiap bunyi harus didiberi nilai yang sama pada ketika perhitungan. Persainnan uni-nk dipilih, sebagai pejabat pemerintah, berlaku persyaratan usia dan ku alifikasi khusus dengan tidak ditentukanoleh kekayaan.
Persamaan di depan hukum, menunjukkan adanya perlakuan dengan cara yang sama oleh sistem resmi yang berlaku. Suatu fungsi utama aturan dan mekanisme adaah untuk membentukhukum-hukum umum yang diperlukan diterima dan dipatuhi tiruana orang atau bersedia mendapatkan segala konsekuensinya. Hukum ialah kekuatan yang menyamakan tiruana angguta masyarakat yang diputuskan secara adil.
Persamaan peluang, biasanya mengacu pada sejauh mana setiap individu dalam masyarakat mengalami peningkatan dan penurunan dalam sistem kelas atau status sosialnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi setiap individu tidak ada halangan untuk bekerja keras guna mencapai prestasi tertinggi yang diraihnya.
Persamaan ekonomi, sanggup diartikan bahwa setiap individu di dalam masyarakat diupayakan mempunyai peluang yang sama dalam mengelola produksi barang/jasa, dan tingkat pendapatan serta kesejahteraan yang memadai. Ditinjau dan sudut keadilan distributif, hal mi dirasakan tidak adil alasannya setiap individu kenyataannya tidak sama tingkat kebutuhannya dan kemampuan untuk meraihnya. Persoalan diberikutnya ialah bagaimana negara bisa mempersembahkan jaminan minimum di bidang keamanan ekonomi sebagai bentuk positif berjalannya sistem demokratis.
Persamaan sosial, dalam arti sempit sanggup dikatakan bahwa hal ini berarti tidak ada asosiasi publik atau asosiasi pribadi yang bisa membuat halangan buatan bagi kegiatan-kegiatan dalam asosiasi. Persamaan sosial mengacu pada alpanya perbedaan-perbedaan status dan kelas yang sudah dan masih dikenal di seluruh masyarakat. Boleh jadi persamaan sosial mencakup beberapa aspek aspek-aspek persamaan peluang. Maksud dan persamaan politik ialah bahwa setiap masyarakat negara didiberi peluang yang sama dalam proses politik. Hal itu contohnya positif dalam pemilihan umum, di mana seorang presiden sekalipun mempunyai satu bunyi sama ibarat masyarakat negara lainnya.

Sumber Pustaka: Erlangga