Masalah Ekonomi Indonesia Dalam Pembangunan Nasional

Masalah ekonomi yang perlu mendapat perhatian fokus yaitu kemiskinan. Kemiskinan yaitu manifestasi dan keadaan belum sempurnanya dan keterbelakangan masyarakat. Melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi keadaan belum sempurnanya dan keterbelakangan akan berkurang. Walaupun ukuran batas kemiskinan yang dipakai setiap negara tidak sarna alasannya yaitu adanya perbedaan okasi dan standar kebutuhan hidup, tetapi kemiskinan tetap ialah duduk kasus yang banyak dihadapi oleh Negara berkembang maupun negara maju.

Di Indonesia, batas garis kemiskinan yang diputuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 1999 mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kilo kalori per kapita per han, ditambah dengan kebutuhan minimum nonmakanan yang ialah kebutuhan dasar seseorang yang mencakup kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan fundamental lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum masakan dan non masakan tersebut disebut garis kemiskinan. Penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selama kurun waktu 1976 hingga dengan 1998 sudah terjadi peningk atan batas garis kemiskinan, selaras dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Batas tersebut di perkotaan maupun di pedesaan yaitu menyerupai terlihat dalam Tabel.

Dan Tabel 8.3 terlihat bahwa batas kemiskinan di perkotaan pada tahun 1976 sebesar Rp 4.522,00 per kapita sebulan, sedangkan di pedesaan Rp2.849,00 per kapita sebulan. Artinya nilai pengeluaran minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang supaya tidak tergolong miskin yaitu Rp4.522,00 di perkotaan dan Rp2.849,00 di pedesaan. Perbedaan batas ini pada tahun 1998 menjadi Rp96.959 di perkotaan dan Rp72.780,00 di kawasan pedesaan. Batas garis kemiskinan antara perkotaan dengan pedesaan selama tahun 1976 — 1998 terlihat cukup berarti perbedaannya yaitu untuk perkotaan Iebih besar sekitar 1,5 kali dibanding pedesaan.

Perbedaan ni dikarenakan beberapa hal, diantaranya yaitu ragam kebutuhan penduduk pedesaan yang cenderung Iebih sedikit disbanding perkotaan. Selain itu pengeluaran sebagian besar masyarakat di pedesaan masih berorientasi pada kebutuhan makanan, sementara masyarakat perkotaan sudah beralih kepada bukan makanan.

Meskipun demikian, sebagai tanggapan timbulnya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin meningkat dan 22,5 juta orang pada tahun 1996 menjadi 37,5 juta orang pada pertengahan tahun 1999 (data PROPENAS). Penurunan jumlah penduduk miskin pada hasilnya menjadi salah satu samasukan umum penting propenas dibidang ekonomi.

Sumber Pustaka: Erlangga