Mekanisme Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan mekanisme yang mengatur serta menyalurkan aspirasi dan kehendak individu secara bebas dan dijamin oleh hukum. Partisipasi dalam pengambilan keputusan serta dalam penentuan pemimpin ialah hal pokok yang dijamin dalam sistem politik demokrasi. Selain itu, dalam sistem politik demokrasi konflik yang terjadi dalam interaksi antar manusia, diupayakan sanggup diselesaikan melalui konsensus, bukan diselesaikan melalui kekerasan. Persamaan peluang politik bagi individu dijamin oleh hukum. Bahkan partisipasi masyarakat negara sangatlah dibutuhkan dalam sistem politik demokrasi. Hal itu dikarenakan partisipasi masyarakat negara ialah legitimasi bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. 

Penguasa dalam mendapat kewenangannya menurut mekanisme yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan, sedangkan rakyat mentaati kewenangan penguasa sebab penguasa dipilih atau diangkat menurut mekanisme yang diputuskan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Konstitusi juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat negara. 

Mekanisme sistem politik demokrasi dalam pelaksanaannya selalu didukung oleh beberapa komponen penunjang yang sangat mewamai suasana kehidupan politik negara demokrasi yang bersangkutan, komponen penunjang tersebut antara lain sebagai diberikut. 

1. Suprastruktur politik (the governmental political spere) atau disebut juga dengan suasana kehidupan politik pemerintahan. Termasuk dalam suprastruktur politik ini ialah lembaga-lembaga kenegaraan atau lazim disebut lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara. 

2. Infrastruktur politik (the social political spere) atau suasana kehidupan politik rakyat. Termasuk dalam infrastruktur ialah segala sesuatu yang bekerjasama dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam aktivitasnya sanggup mempengaruhi baik secara pribadi maupun tidak pribadi kepada lembaga-lembaga kenegaraan yang ada dalam menjalankan kiprah serta fungsi dan kekuasaannya masing-masing. 

Suprastruktur politik dan infrastruktur politik ini bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk di antaranya menentukan pemimpin negara dan merumuskan banyak sekali kebijakan negara negara, termasuk di antaranya di dalam perumusan undang-undang. Bahkan dalam perkembangannya infrastruktur sanggup berperan sebagai forum pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di antaranya kinerja dari aparatur pemerintah tersebut. Apakah yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kaidah-kaidah aturan yang sudah diterapkan bersama sebelumnya?

Daftar Pustaka : YUDHISTIRA

Share :