Upaya Menyiapkan Kemerdekaan Indonesia

BPUPKI berperan besar datam menyiapkan Indonesia secara politik untuk menyambut kemerdekaannya. Sejak tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam kancah perang di Pasifik. Satu demi satu Saipan, Irian Timur, Kepulauan Solomon, dan Marshall sanggup direbut oleh pasukan Sekutu. Keadaan itu membuat garis pertahanan Jepang di Pasifik semakin terancam, terbukti dari serangan bertubi-tubi terhadap kedudukannya di Ambon, Makassar (Ujung Pandang), Manado, dan Surabaya.

Bahkan, pasukan Sekutu sudah pula menjejakkan kakinya di Balikpapan, sehingga Jepang kehilangan salah satu sumber minyak yang mempunyai kegunaan untuk mesin perangnya. Kondisi Jepang semakin memburuk pada bulan Agustus 1944. Moral prajurit merosot, persediaan amunisi dan logistik menurun, ekonomi dalam negeri melesu. 

Keadaan yang tidak menguntungkan ini memaksa Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri, pada tangga1 17 Juli 1944. Kedudukannya diganti oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Pejabat gres ini bermaksud memulihkan kewibawaan Jepang di mata sesama orang Asia, dengan impian situasi perang kembali sanggup dikendalikan. Untuk itu, dua bulan setelah memangku jabatannya, dalam sidang istimewa Teikoku Gikai (Parlemen Jepang) , ia mengumumkan bahwa Indonesia diperkenankan merdeka kelak di lalu hari.

Janji Perdana Menteri Koiso itu gres tampak kasatmata hampir setahun kemudian, yakni pada tanggal 1 Maret 1945. Ketika itu, pemimpin pemerintah militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas tubuh tersebut yaitu mempelajari dan menyidik hal-hal penting menyangkut segi politik dan ekonomi, yang perlu bagi upaya pembentukan negara Indonesia merdeka.

Pengurus BPUPKI terdiri dari seorang kaico (ketua) , 2 orang fuku kaico (ketua muda), dan 60 orang iin (anggota). Yang menarikdanunik, selain bumi putera, termasuk pula dalam anggota ini peranakan Cina, Arab, dan Indo. Di samping itu, terdapat 7 orang Jepang yang duduk sebagai peng-urus istimewa. Mereka hadir dalam setiap sidang, namun tidak mempunyai hak suara.

Peresmian pengurus dilakukan pada tanggal 29 Apri1 1945. Ketua BPUPKI dijabat oleh Rajiman Wediodiningrat. Mengapa bukan Sukarno? Bukankah ia pemimpin Indonesia terkemuka ketika itu? Bagi Sukarno, menjadi anggota justru lebih memungkinkannya untuk aktif berbicara dalam setiap sidang. Pendiriannya itu terbukti ketika BPUPKI membicarakan dasar negara.

Sebulan setelah diresmikan, BPUPKI menyelenggarakan sidangnya yang pertama di gedung Cuo Sangi In (semacam dewan penasehat pemerintah militer). Dalam sidang itu, bendera Merah Putih dikibarkan berdampingan dengan Hinomaru (bendera Jepan.g). Peristiwa itu mengharukan para anggota sidang. Indonesia kini setara dengan bangsa lainnya.

Pokok pembicaraan utama dalam sidang yaitu merumuskan undang-undang dasar Negara. Agar konstitusi ini sanggup dirumuskan, haruslah disahkan dasar negara terlebih lampau. Ketika Ketua BPUPKI meminta pandangan terkena dasar negara, ada tiga anggota mengajukan gagasannya. Mereka yaitu Moh. Yamin, Supomo, dan Sukarno.

Masing-masing didiberi peluang berpidato terkena gagasannya. Dalam peluang itulah, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno mengucapkan pidato, yang lalu kita kenal sebagai ketika "kelahiran Pancasi1a". Gagasan. Sukarno ketika itu memang menarikdanunik. Selain menuangkan lima butir yang ia usul-kan sebagai dasar negara, ia pun memdiberi nama buah pikirannya itu sebagai Pancasila. 

Ia berkata, "Saya namakan ini dengan petunjuk seorang mitra kita hebat bahasa, namanya Pancasila." Sesudah sidang pertama selesai, diadakanlah masa reses, selama sebulan. Sebelum memasuki reses BPUPKI membentuk panitia kecil yang dipimpin Sukarno disertai delapan orang anggota.

Panitia Sembilan ini bertugas menampung masukan dan pendapat para anggota terkena dasar negara selama sidang untuk merumuskan suatu Dasar Negara Indonesia. Selama menja1ankan tugasnya di masa reses, panitia ini diperkenankan juga memanggil beberapa anggota BPUPKI, kalau diharapkan untuk menyumbang gagasan dan pemikiran. 

Kemudian, pada tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI mempersilakan panitia kecil melaporkan hasil kerjanya. Hasil kerja panitia itu berupa rumusan Dasar Negara Indonesia, yang oleh Moh. Yamin dinamakan. Piagam Jakarta. Pada peluang sidang itu pula, dibahas rencana Undang-undang Dasar berserta pembukaannya. Kembali Sukarno berperan penting. Ia dipercaya menjadi Ketua Panitia Perancang UUD.

Dalam sidang sehari kemudian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan bunyi lingkaran menyetujui Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Panitia Undang-Undang Dasar lalu membentuk panitia kecil yang bertugas merancang Undang-undang Dasar. Panitia ini diketuai oleh Supomo, dengan enam orang anggota.

Akhirnya, dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945, Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD, berupa pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-undang Dasar, Batang Tubuh Undang-undang Dasar. Hasil sidang tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia secara konstitusional benar-benar sudah siap untuk merdeka.

Daftar Pustaka: Erlangga

Share :